Batan Hitung Ulang Biaya PLTN Mini

Energi Nuklir Tetap Masih Pilihan Terakhir

Jakarta —  Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan masih menghitung ulang biaya pembangunan reaktor daya eksperimental yang juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir skala kecil.  Itu untuk mencegah adanya defisit pembiayaan setelah proyek berjalan.

Perhitungan terakhir, pembangunan butuh Rp. 1,7 triliun – Rp. 2 triliun.  “Kami mungkin akan memakai angka yang deviasinya agak lebar.  Semoga akhir tahun ini selesai dan segera diajukan ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional),” kata kepada Batan Djarot S. Wisnubroto di Jakarta, Selasa (11/10), di sela Lokakarya untuk Media “Teknologi Nuklir Modern”, yang diselenggarakan Rosatom, Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia, serta Batan.

Seusai Batan menyelesaikan rancangan anggaran, Bappenas akan memutuskan mekanisme pembiayaan, apakah dengan pinjaman lunak atau cukup APBN.

Jika ingin menarik pinjaman lunak, Bappenas akan memasukkan proyek RDE dalam “Blue Book” atau Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah guna ditawarkan kepada luar negeri.  “Yang tertarik antara lain Rusia dan Tiongkok,” ujar Djarot.

Reaktor kapasitas 10 megawatt itu akan dibangun di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) di Serpong, Tangerang Selatan, Banten.  RDE menggunakan teknologi reaktor generasi IV atau reaktor temperature tinggi berpendingin gas (HTGR).  Teknologi itu menggunakan sistem keselamatan pasif sehingga jika kecelakaan, reaktor dapat dimatikan otomatis, tidak bergantung tambahan intervensi dari luar, seperti listrik atau manusia.

Target meleset

Pembangunan RDE juga salah satu penerjemahan Rancangan Rencana Umum Energi Nasional hasil Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional, yang menegaskan nuklir pilihan terakhir memenuhi kebutuhan energi Indonesia.  Dengan belum akan dibangunnya PLTN, Batan tetap harus menguasai teknologinya sehingga RDE jadi sarana memelihara pengetahuan.

Awalnya, Batan menargetkan RDE selesai dibangun tahun 2019 dan beroperasi tahun 2020.  Namun, jika ada penundaan proses, Djarot ragu itu tercapai.  Izin lokasinya, misalnya, ditargetkan terbit 2015, tetapi hingga kini belum diperoleh karena masih dievaluasi, termasuk permintaan melibatkan pakar asing menilai.

Adapun evaluasi, antara lain, mempelajari aspek kegempaan, kegunungapian, geoteknik dan fondasi, meteorology, hidrologi, kejadian akibat kegiatan manusia, demografi, tata guna lahan, dan tata ruang.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan Rahmat Salam mengatakan, Pemkot Tangsel pada prinsipnya menyetujui pembangunan RDE, selama masih di kawasan Puspiptek.  Adapun Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir Batan Yarianto S Budi menyebut, Batan tinggal menunggu hasil penilaian Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) untuk mendapat ijin tapak.  Batan sudah menyerahkan lagi dokumen evaluasi ke Bapeten, September lalu.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengembangan dan Desain Reaktor National  Research Nuclear University Moscow Engineering Physics Institute (MEPhI) Dmitrii Samokhin mengatakan, ketepatan mengukur risiko ancaman eksternal dan pemilihan teknologi, kunci PLTN resisten dari bahaya luar.  (JOG).

Sumber: Kompas, Rabu, 12 Oktober 2016, hal. 13.

Tanggapan:

Dewan Energi Nasional (DEN) telah menyampaikan keputusan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai pilihan terakhir kepada Presiden Joko Widodo, yang dalam Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang kebijakan Energi Nasional (KEN) Pasal 11 Ayat (3) disebutkan sebagai “pilihan terakhir”.  Arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan agar dibuat peta jalan (roadmap) pengembangan energi nuklir, disampaikan pada Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) pada 22 Juni 2016.

Seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di dunia menggunakan “teknologi reaksi fisi” yang meninggalkan limbah radio aktif yang sangat berbahaya dan berumur ratusan, bahkan lebih dari seribu tahun.  Meledaknya PLTN Chernobyl bulan April 1986 yang lalu telah menebar debu radioaktifnya hingga ke Inggris yang berjarak ribuan kilometer dari Ukraina.  Bukti tersebut diperoleh dengan ditemukannya ratusan peternakan domba yang domba-dombanya terkena radiasi.

Dalam beberapa kesempatan, BATAN dan para promotor PLTN di Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan hasil kajian IAEA, Indonesia merupakan negara yang paling siap untuk membangun PLTN di kawasan Asia Tenggara. BATAN mengklaim dari 19 kriteria yang dipersyaratkan oleh IAEA, Batan sudah memenuhi 18 kriteria yang ditetapkan, hanya 1 yang belum yaitu public acceptance.  Sampai berita di atas dimuat, public acceptance tersebut belum pernah diperoleh, namun klaim Batan bahkan terus berlanjut dengan pernyataannya yang menyebutkan rencana pembiayaan dan mekanisma pendanaannya.

Pemberitaan yang menyebutkan bahwa Pemkot Tangerang Selatan pada prinsipnya menyetujui asalkan di kawasan Puspiptek, merupakan pernyataan yang sangat mengabaikan apa yang disebut public acceptance tersebut.  Puspiptek Serpong berada tidak jauh dari kawasan pemukiman di BSD, Pamulang, Tangerang, Bintaro, dlsb.

Laporan sebaran partikel radioaktif PLTN Chernobyl yang  terbawa angin hingga ribuan kilometer, memperkuat alasan bahwa persetujuan masyarakat sekitar Serpong pun tidak cukup menjadi alasan untuk dibangun.  Sebaliknya, harus melalui persetujuan seluruh masyarakat Indonesia; bahkan persetujuan dari negara-negara tetangga.

UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, pada Pasal 1, tentang Hak dan Peran Masyarakat menyebutkan, bahwa (1) setiap orang berhak memperoleh energi; (2)  masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam: (a) penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah dan pengembangan energi untuk kepentingan umum.  Pasal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat berhak menentukan sumber energi apa yang “boleh dan tidak boleh digunakan” di Indonesia.

Munculnya pemberitaan tentang rencana pembangunan reaktor oleh Batan, yang disebut tergolong reaktor Generasi IV, adalah suatu kebohongan publik, karena Reaktor Generasi IV di dunia diperkirakan baru dapat dihasilkan di sekitar 2030.

Banyak negara maju pengguna PLTN yang menyatakan bahwa mereka tidak berniat membangun PLTN baru. Mereka masih mengoperasikan PLTN-nya sampai nilai keekonomiannya tidak mendatangkan manfaat.  Pemerintah Jerman bahkan dengan tegas menyatakan sikapnya akan menutup seluruh PLTN-nya paling lambat 2020, dan beralih sepenuhnya  ke pemanfaatan energi terbarukan, di antaranya sel surya dan tenaga angin.  Jepang menyetop pengoperasian 54 PLTN-nya.  PLTN di Jepang baru diijinkan beroperasi kembali setelah persyaratan baru, yang lebih ketat dari sebelumnya, dipenuhi oleh PLTN-PLTN tersebut.

Sikap sejumlah negara maju untuk mengakhiri pengoperasian PLTN mereka tentunya membuat perusahaan-perusahaan pembuat reaktor nuklir mulai mengalihkan perhatiannya ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, demi melanjutkan bisnis mereka.  Mereka tentunya akan membujuk para pemangku kepentingan agar bisnis mereka dapat beralih ke negara-negara tersebut dengan berbagai cara.  Para wakil rakyat di DPR maupun DPD perlu mewaspadai masuknya bisnis mereka ke Indonesia.

Adalah fakta bahwa personil-personil Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang bertugas sebagai  pengawas dan penyusun peraturan tentang keselamatan nuklir, kerangka kerja legislatif, proteksi radiasi dll, ternyata direkrut dari dalam Batan sendiri.  Bukankah hal ini jelas akan memperlemah independensi dari Bapeten dalam tugas dan perannya?

Apakah pemerintah siap menanggung external costs yang berupa: subsidi bahan bakar 235U yang sepenuhnya diimpor, asuransi, decommissioning dan dismantling reaktor, perawatan lokasi penyimpanan  limbah radioaktif yang umurnya mencapai ratusan tahun?  Hingga sekarang, problem terbesar di negara-negara pengguna PLTN fisi adalah bagaimana menyimpan jutaan ton limbahnya secara aman di negara mereka.

Dapat disimpulkan bahwa pemilihan sebuah reaktor fisi yang hanya beroperasi selama 30-40 tahun tidak sepadan dengan beban merawat lokasi limbah nuklir yang harus ditanggung pemerintah selama ratusan tahun lamanya.  Di samping itu, limbah tersebut masih dapat dicuri untuk diperdagangkan sebagai bahan senjata nuklir.

Semoga, Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla berkenan mempertimbangkan semua aspek di atas dalam mengejar target pencapaian suplai listrik 35.000 megawatt yang penanggap juga sangat mendukungnya.

Penanggap,

Prof. Atmonobudi Soebagio Ph.D.

Tinggalkan komentar

Filed under High Temperature Gas Cooled Reactor (HTGR), Nuclear Power Plants

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s