Kebutuhan Dunia akan Energi Terbarukan Semakin Meningkat

Prof. Atmonobudi Soebagio MSEE, Ph.D.

Guru Besar Pascasarjana Teknik Elektro UKI.

 

Produksi energi terbarukan dunia tumbuh 2,6% antara  tahun 2013 dan 2014, atau mencapai 1.894 million tonnes of oil equivalent (Mtoe) pada akhir tahun.  Ini menunjukkan sekitar 13,8% dari suplai energi primer total (TPES) yang besarnya 13.700 Mtoe. Bagaimana dengan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia?

Piechart13.8-700x381

 

Sejak tahun 1990, pemanfaatan energi dari sumber-sumber  terbarukan secara global telah meningkat dengan laju rata-rata per tahun 2,2%, di atas 1,9% laju pertumbuhan TPES (lihat Gbr. 2).  Peningkatan besar terjadi pada sel surya (44,1%) dan daya angin (22,1%), khususnya di negara-negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Cina.  PLTA dan bahan bakar nabati padat tetap merupakan energi terbarukan yang paling banyak digunakan, dan masing-masing meningkat relatif terhadap TPES sebesar 2,5% dan 1,5% per tahun.

IEA-35-570x335

Rerata peningkatan penggunaan energi terbarukan per tahun. 

Di negara-negara non-OECD, rumah tangga  merupakan pengonsumsi sekitar ¾ dari seluruh energi terbarukan dalam wujud biomassa padat (d.h.i. kayu), atau sekitar separuh dari  seluruh penggunaan energi di Afrika, dan seperempatnya di Asia (di luar Cina) dan non-OECD di benua Amerika. Sedangkan negara-negara OECD hanya memanfaatkan energi terbarukan sebesar 9,4% dari suplai energi totalnya.

Energi terbarukan saat ini merupakan sumber energi listrik terbesar ketiga secara global, yaitu 13,8% dari total pembangkitan listrik dunia di tahun 2014.  Urutannya berada di belakang batubara (28,5%) dan gas (21,2%), serta di depan nuklir (4,8%) dan minyak (4,3%).  PLTA menyuplai listrik sebesar 17,4% dari antara energi-energi terbarukan, dan menyumbang 2,4% dari total pembangkitan listrik dunia.

Bagaimana dengan kondisi umum energi nasional kita?

Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), total  kebutuhan energi nasional di tahun 2015 adalah 215 Mtoe, yang meliputi minyak bumi (39%), gas alam (22%), batubara (29%), BB nabati (2,8%), biomassa sampah (2%), panas bumi (4,3%), dan energi air (0,9%).  Ini menunjukkan, bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) kita, tidak termasuk energi air dan panas bumi, hanya 4,8% bila dibandingkan dengan penggunaan energi terbarukan dunia yang sebesar 13,8%.

Selaku negara kepulauan dengan 250 juta penduduknya yang mendiami 5 pulau besar dan 15 ribuan pulau lainnya, pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia haruslah tersebar dengan mempertimbangkan potensi energi  terbarukan di setiap pulaunya yang berpenduduk.  Pembangkit-pembangkit listrik berkapasitas ribuan MW hanya cocok dibangun di pulau-pulau besar.  Sedangkan untuk menyuplai listrik bagi penduduk kepulauan serta mendukung kegiatan ekonominya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) energi angin/bayu (PLTB), dan mikrohidro (PLTMH) merupakan pilihan terbaik.

Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mendukung kebijakan energi nasional (KEN) agar dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia?

Pemerintah sebaiknya menerapkan pajak karbon (carbon tax) bagi industri yang menggunakan BBM/BBG, serta kendaraan bermotor. Adalah fair bagi pelaku/penyebab emisi karbon dioksida bila diwajibkan membayar pajak tersebut.  Sebaliknya, insentif juga perlu diberikan kepada pelaku-pelaku kegiatan di sektor pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Dalam implementasinya, dana yang diperoleh dari pajak karbon tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan pembangkit listrik yang rendah emisi karbonnya, antara lain PLTS, PLTB, dan PLTMH.  Dan untuk mendorong minat masyarakat serta sektor swasta dalam membangun ketiga jenis pembangkit tersebut, pemerintah diharapkan menetapkankan kebijakan insentif berupa pembebasan pajak barang impor untuk peralatan atau komponen dari PLTS dan PLTB yang masih diimpor. Perlu diketahui, bahwa membangun PLTS dan PLTB jauh lebih singkat dari pada jenis pembangkit lainnya. Singkatnya waktu untuk membangun pembangkit-pembangkit tersebut akan mengakselerasi pencapaian target 35.000 megawatt (MW).

Pemerintah tidak perlu bimbang, meskipun ada yang menganggap target program 35.000 MW tersebut terlalu besar dan ambisius.  Adalah lebih bijaksana memproduksi listrik dengan kapasitas daya yang melebihi kebutuhan dari pada sekadar target untuk memenuhi kebutuhan listrik, karena akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Atau dengan kata lain sebaiknya “kapasitas suplai lebih besar dari pada permintaan”.  Kebijakan tersebut juga merupakan daya tarik yang kuat bagi masuknya investor asing.  Sebaliknya, kurangnya suplai daya listrik yang menyebabkan seringnya pemadaman listrik dimana-mana akan mengecewakan masyarakat; disamping menghambat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah yang mengalaminya.

Pembangunan PLTS, PLTB, dan PLTMH disarankan menjadi prioritas untuk dibangun, karena rakyat yang mendiami pulau-pulau kecil, maupun yang di daerah terpencil, sudah puluhan tahun (bahkan sejak awal kemerdekaan) tidak pernah menikmati fasilitas listrik.  Kalaupun sudah tersedia listrik secara swadaya masyarakat, tarifnya lebih mahal dari pada yang berlaku di pulau-pulau besar.

Semoga proyek pembangunan 35.000 MW  dapat segera dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia yang mendiami pulau-pulau kecil maupun yang tinggal di lokasi yang terpencil secara geografis.

 

Tinggalkan komentar

Filed under Bio-fuels, Carbon dioxide emission, carbon tax, Geothermal Energy, Photovoltaics, Renewable Energy, Wind Generators

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s