DEWAN ENERGI: RI Tak Mundur Soal Energi Terbarukan

Pemerintah Indonesia tidak akan mundur mengenai pengembangan energi baru terbarukan.  RI tetap berkomitmen mengembangkan energi baru terbarukan  hingga 23 persen pada 2025.  Dewan Energi Nasional mencatat komitmen itu dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah disahkan rancangannya kemarin.

 

slide_3

 

Hal ini sejalan dengan sikap pemerintah terkait dengan itu sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Dunia di Paris, Perancis, tahun lalu.  Ketua Harian Dewan Energi Nasional Sudirman Said mengatakan, komitmen tersebut merupakan salah satu butir isi dokumen RUEN.  “Pengembangan energi baru terbarukan 23 persen pada 2025 harus dicapai.  Tidak boleh mundur dan semua daya upaya harus dikerahkan ke sana,” kata Sudirman Said seusai menghadiri Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional tentang penetapan RUEN, Rabu (22/6), di Kantor Presiden, Jakarta.

 

outlook-energi-nasional-2014-15-638

 

Selain terkait energi baru terbarukan,  butir-butir isi rancangan RUEN di antaranya menegaskan bahwa energi tidak boleh dipandang sebagai komoditas semata.  Namun, energi harus dipandang sebagai pendorong pembangunan ekonomi.  Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan industri dalam negeri.

Sejalan dengan itu, mengacu isi RUEN, pemerintah akan terus membangun infrastruktur energi, mendorong konservasi energi, meningkatkan penguasaan teknologi bidang energi, dan menjadikan nuklir sebagai salah satu pilihan energi terakhir.  Penggunaan energi  nuklir harus dilakukan melalui riset membuka kerja sama internasional dan melibatkan ahli nuklir dalam negeri.

Cadangan

Dokumen RUEN juga mengamanatkan agar cadangan penyangga energi tidak hanya ditanggung APBN.  Namun, cadangan penyangga energi juga harus dapat melibatkan swasta agar dapat ikut menanggung beban.

Poin berikutnya mengenai isi RUEN membuka peluang penambahan anggota Dewan Energi Nasional, non-voting yang terdiri dari Kementerian Dalam negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.  Poin terakhir isi RUEN mengamanatkan setiap kementerian dan lembaga negara untuk mendukung dokumen itu.

Rancangan RUEN yang telah diputuskan itu melengkapi payung hukum di bidang energi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang  Kebijakan Energi Nasional.  Dokumen RUEN selanjutnya juga menjadi rujukan pemerintah daerah di sektor energi.

Mengawali sidang paripurna itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dokumen RUEN adalah arah dan peta jalan energi Indonesia sampai tahun 2050.

Sudah saatnya, kata Presiden, sektor energi dilakukan lebih komprehensif dan memiliki visi jangka panjang.  Dokumen tersebut selanjutnya menjadi pedoman pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam pengembangan energi ke depan.  (NDY)

Sumber: Kompas, Kamis, 23 Juni 2016, hal. 19.

TANGGAPAN:

Dengan disahkannya rancangan RUEN, semoga arah kebijakan pemerintah di bidang energi tidak lagi bersifat tambal sulam dan demi kepentingan sesaat, melainkan akan merupakan kebijakan dan arah sasaran yang semakin jelas dan berkesinambungan.  Tentunya rancangan tersebut masih bisa disempurnakan apabila ada hal-hal strategis yang belum tercantum dalam rancangan RUEN tersebut; mengingat akan diberlakukan secara jangka panjang (2016-2050).

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain, adalah perlunya pasal/aturan yang mewajibkan bagi pembangkit listrik yang menimbulkan emisi gas karbon dioksida (CO2) untuk melengkapi pembangkitnya dengan sistem penangkap gas tersebut dan penyimpanannya (carbon capture and storage, CCS).  Mengapa ketentuan ini perlu dicantumkan ke dalam RUEN?  Pertama, emisi CO2 maupun CO oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil adalah yang terbesar di antara jenis pembangkit lainnya.  Kedua, pemerintah telah bertekad untuk menurunkan emisi gas-gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan kemampuan dana sendiri.  Sia-sialah target pemerintah untuk menurunkan emisi GRK di atmosfir apabila pembangkit listriknya juga merupakan penebar emisi GRK dalam jumlah besar.

Sebagai gambaran, sebuah PLTU Batubara saat menghasilkan energi listrik  1 MWh, atau daya sebesar 1 megawatt selama 1 jam, akan melepas gas karbon dioksida sebanyak 940 kg. Angka tersebut akan menjadi 496.320 ton gas karbon dioksida per hari, apabila seluruh PLTU Batubara di Indonesia (kapasitas total  22.000 megawatt) beroperasi selama 24 jam.  Emisi karbon sebesar ini akan “membungkus atmosfir” kita setiap harinya dan semakin meningkat konsentrasinya  dari hari ke hari apabila PLTU tidak dilengkapi CCS.  Sejauh ini, PLTU di Indonesia hanya dilengkapi penangkap jelaga (fly ash), agar asap yang keluar dari cerobong asap (chimney) berwarna putih.  Karbon dioksida tetap terpancar ke udara.

Hal lainnya adalah yang terkait dengan pencantuman energi nuklir (EN) dalam rancangan RUEN.  Karena energi nuklir ditetapkan sebagai pilihan terakhir sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), maka selayaknya anggaran pemerintah yang terkait dengan anggaran survei serta sosialisasi tentang PLTN yang miliaran rupiah nilainya dan telah beberapa kali dilakukan, agar dihapus dari mata anggaran RAPBN. Sebaliknya, dana tersebut dapat dialihkan untuk membangun pembangkit-pembangkit surya maupun mikrohidro di daerah terpencil atau di pulau-pulau yang tak terjangkau jaringan listrik PLN maupun jaringan  independent power producers (IPPs) lainnya.

Yang terakhir adalah mengenai penggunaan istilah “energi baru dan terbarukan”.  Istilah ini telah menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan Kementerian ESDM.  Kata “baru” dalam istilah tersebut dapat menjadi alasan dalam memaksakan masuknya energi nuklir agar tergolong di istilah/penamaan tersebut.  Nyatanya, pemanfaatan energi nuklir (reaksi fisi) sebagai PLTN bukanlah tergolong baru, karena telah ada sejak pertengahan tahun 1950-an dan meninggalkan sejumlah catatan sejarah yang sangat traumatik dan berisiko.  Dan energi nuklir pun tidak tergolong energi terbarukan.  Istilah asing yang berlaku secara internasional adalah “renewable energy”; bukan “new and renewable energy”. Untuk itu, istilah tersebut perlu diganti menjadi “energi baru yang terbarukan”, atau hanya tertulis “energi terbarukan” saja.

Semoga usulan tadi dapat dipertimbangkan dalam menyempurnakan rancangan RUEN.

Prof. Atmonobudi Soebagio Ph.D.

Guru Besar Pascasarjana Teknik Elektro UKI.

 

Tinggalkan komentar

Filed under Carbon dioxide emission, Carbon Mitigation, CCS, Coal Fired Power Plants, CCS, Energy, Microhydro Power Plants, Nuclear Power Plants, Nuclear Risks Issues, Photovoltaics, Renewable Energy

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s