Banjir Rob Masih Menggenang, Sebagian Masyarakat Mengungsi

JAKARTA – Beberapa wilayah pesisir di Indonesia mengalami banjir rob akibat laut pasang sehingga menimbulkan kerugian dan mengganggu aktivitas masyarakat. Tercatat kejadian banjir rob dalam tiga hari terakhir menggenangi kawasan pesisir di Belawan Medan; Bali seperti di Pantai Kuta, Karangasem, Selatan, Jembrana, Gianyar dan Sanur; Jakarta Utara; Kecamatan Singkil Utara dan Pantai Pulau Sarok, Kabupaten Singkil; Meulaboh Kab Aceh Barat; Kecamatan Kraksaan Kab Probolinggo; Kabupaten Pesisir Selatan; Kecamatan Blanaan Kab Subang; Kota Pekalongan; Kabupaten Pekalongan; Gresik; dan Kecamatan Adipala Kab Cilacap.

BMKG memprediksi hingga dua hari ke depan atau (9/6), banjir akibat laut pasang atau rob masih akan terjadi di pesisir laut Samudera Hindia, khususnya di sekitar selatan Jawa, selatan Papua, Sumatera sebelah barat. Sesungguhnya tidak ada yang peristiwa alam yang istimewa dalam sejumlah banjir rob yang terjadi belakangan ini. Ini siklus pasang surut air laut biasa, hanya saja ada tekanan angin yang membuat gelombang jadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

 

Rob in Semarang

 

Sedangkan kawasan pantai utara Jawa banjir rob lebih dominan disebabkan pengaruh faktor topografi dan naiknya muka air laut. Banjir rob di Jakarta Utara disebabkan tanggul pantai di Pantai Marina Kelurahan Penjaringan yang tidak mampu menahan kekuatan air pasang. Saat ini rob masih menggenangi daerah di Marunda, Cilincing, Pelabuhan Muara, Penjaringan. Begitu pula halnya banjir rob di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah sudah berlangsung sejak 27 Mei 2016 hingga sekarang. Sebanyak 891 jiwa masyarakat mengungsi di 11 titik pengungsian. Sekitar 5.937 unit rumah terendam banjir rob di Kecamatan Tirto, Wiradesa, Wonokerto dan Siwalan. BNPB telah menyerahkan bantuan Rp 565 juta kepada BPBD Kab Pekalongan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, banjir rob juga menyebabkan 590 jiwa masyarakat mengungsi.

Kawasan pantai Utara Jawa, khususnya di Jakarta Utara dan Kota Semarang, banjir rob berada di kawasan yang lebih rendah dibandingkan permukaan air laut. Daerah ini secara alamiah memang lebih rendah dari pada muka air laut saat pasang tertinggi. Jakarta menghadapi rob yang sangat serius. Ancaman rob akan makin meningkat di masa mendatang. Hal ini disebabkan adanya penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menurun tanpa bisa dikendalikan. Dari hasil pengukuran tahun 1925-2010, permukaan air laut Jakarta selalu naik setiap tahun. Kenaikannya rata-rata 0,5 sentimeter (cm) per tahun. Sebaliknya, laju penurunan muka tanah Jakarta mencapai 5 cm hingga 12 cm per tahun di sejumlah titik selama tiga dekade terakhir. Kondisi itu yang menyebabkan akumulasi permukaan air laut yang menggenangi tanah Jakarta jadi lebih tinggi.

Dari hasil penelitian ITB yang dijalankan selama 1982-2010 dengan teknologi survei sifat datar (leveling survey) dan menggunakan alat global positioning system serta radar (Insar), ditemukan penurunan muka tanah tersebar di sejumlah tempat di Jakarta. Penurunannya bervariasi 1-15 cm per tahun. Bahkan, di beberapa lokasi terjadi penurunan 20-28 cm per tahun. Kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, adalah salah satu kawasan yang mengalami penurunan muka tanah cukup besar. Selama tiga dekade ini, beberapa daerah di Pluit mengalami penurunan tanah 1,8 meter hingga 3 meter.

Penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang tidak terkendali membuat Jakarta Utara semakin rawan banjir rob. Penurunan tanah di Pantura Jakarta bukan sesuatu yang bersifat alamiah. Tapi lebih disebabkan faktor pengaruh manusia yaitu eksploitasi air tanah yang melebihi daya tampung dan daya dukungnya. Penambilan airtanah yang besar-besaran ini lah yang menyebabkan akuifer dalam tanah kemps sehingga tanah ambles. Selain itu ada facktor alami yaitu kenaikan muka air laut. Kombinasi antara turunnya tanah dan naiknya muka air laut itulah yang menyebabkan rob.

Saat ini di Jakarta Utara wilayah ada 26 titik rawan banjir rob meliputi Penjaringan, Pluit, Kamal muara, Kapuk muara, Tanjung Priok, Kalibaru, Ancol, Pademangan, Marunda, Koja, Lagoa, Sunter Karya Selatan, Papanggo, Sunter Agung, Warakas, Kebon Bawang, Sungai Bambu, Jampea, Kramat Jaya, Kelapa Gading, KBN Cakung, Sunter Jaya, dan Yos Sudarso.

Ancaman rob di masa mendatang akan makin serius sehingga dapat menyebabkan wilayah Utara Jakarta tidak menarik untuk investasi atau pengembangan wilayah jika tidak dapat mengatasi rob. Perlu upaya yang komprehesif untuk mengatasi banjir rob karena ancaman di masa mendatang akan lebih meningkat.

Masyarakat harus adaptasi dan mitigasi dengan rob tersebut. Masyarakat dan pemerintah bisa membuat tanggul, meninggikan lantai, membangun rumah panggung dan lainnya. Bahkan secara swadaya membangun polder dan pompa untuk di melindungi lingkungannya. Masyakarat dan dunia usaha yang ada di wilayah itu harus kompak tidak mengeksploitasi air tanah secara berlebihan. Membangun sumur resapan, biopori, dan upaya lain yang intinya menakan agar penurunan muka tanah dapat berkurang.

Pemda DKI Jakarta dan Kementerian PU Pera telah memiliki langkah-langkah antisipasi rob dan banjir di Jakarta, seperti pembangunan tanggul laut raksasa, reklamasi, pembangunan polder, tanggul di pantai dan upaya struktural lainnya. Tentunya saja upaya tersebut selalu ada yang pro dan kontra.

Peninggian tanggul memang merupakan langkah paling efektif mengurangi potensi rob. Namun, hal ini tidak bersifat permanen karena daya tahannya 5-10 tahun. Langkah ini dinilai bisa menjadi solusi sementara menahan rob sambil menunggu pembangunan tanggul laut raksasa dimulai. Proyek Giant Sea Wall memang proyek prestisius. Proyek ini ditargetkan dimulai pada 2015 dan terwujud tahun 2025. Namun, pembangunannya membutuhkan dana besar. Agar memberikan manfaat ganda, pembangunan tanggul itu juga akan disertai reklamasi pantai. Gagasan reklamasi lebih dititikberatkan pada pertimbangan perluasan lahan dan ekonomi. Rencana ini pun sudah tertera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2011-2030. Tertulis, pembangunan tanggul raksasa diintegrasikan dengan reklamasi pantai utara sepanjang 32 kilometer dari batas timur hingga barat pantai Jakarta. Di atas lahan reklamasi dapat dibangun kawasan komersial dan kemungkinan jaringan jalan baru. Reklamasi membendung peninggian air laut dan penurunan daratan di Pelabuhan Rotterdam, Belanda, dan New Orleans, AS, dapat dijadikan rujukan.

Sayangnya rencana tersebut saat ini dihentikan karena pertimbangan lingkungan, perijinan, administrasi dan lainnya. Tentu saja dampak lingkungan atau sosial ekonomi masyarakat pasti ada. Tapi semua itu bisa diselesaikan niatan baik. Jika tidak banjir rob akan makin meluas dan meningkat.

Sutopo Purwo Nugroho

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 7 Juni 2016,  15:47 WIB.

http://www.bnpb.go.id/berita/2967/banjir-rob-masih-menggenang-sebagian-masyarakat-mengungsi    .

 

TANGGAPAN:

Rob, sebagai dampak  perubahan iklim, yang melanda sejumlah kota dan wilayah pesisir di Indonesia, merupakan risiko yang semakin sering dialami Indonesia, selaku negara kepulauan.  Dan rencana pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional secara berkelanjutan dengan SDGs-nya, sudah barang tentu tidak dapat disusun secara business-as-usual.

Pembangunan itu sendiri akan sangat mahal bila anggarannya disusun tanpa mempertimbangkan dampak dari perubahan iklim, mengingat kerusakan dan kerugian akibat dampaknya yang berupa banjir, longsor, kekeringan, dan penyakit  (DBD) yang dialami setiap tahunnya. Rencana tersebut, yang saat ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur, harus disusun dengan mempertimbangkan dampak tersebut, antara lain kondisi pasang-surut laut/ selat yang semakin sering terjadi belakangan ini.  Dengan kata lain, anggaran pembangunan di era perubahan iklim ini akan sangat  besar apabila tidak didukung oleh pilihan jenis konstruksi yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Stern Review

Nicolas Stern, dalam bukunya yang berjudul “The Economics of Climate Change” atau lebih dikenal dengan sebutan “Stern Review”, merekomendasikan tentang perlunya negara-negara melakukan pergeseran dari kebijakan ekonomi makro ke ekonomi makro berbasis perubahan iklim. Kebijakan ekonomi baru ini melibatkan banyak variabel yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan merupakan input dalam menetapkan kebijakan makro yang akan diambil.  Buku tersebut juga mengulas tentang penyusunan model program simulasi komputer untuk mendukung analisa.  Kini, buku tersebut menjadi rujukan bagi banyak negara dalam menyusun RAPBN mereka.

Stern juga menjelaskan bahwa untuk membangun infrastruktur dan bangunan baru yang tahan terhadap perubahan iklim di negara-negara anggota OECD, bisa mencapai US$ 15 – 150 miliar setiap tahunnya (0,05-0,5% dari PDB).  Atau dalam rupiah akan sebesar Rp. 202,5 – 2.025 triliun setiap tahunnya.  Tantangan untuk beradaptasi di negara-negara berkembang, menjadi akut karena kerentanan dan kemiskinan akan membatasinya untuk bertindak.  Dalam hal penyusunan anggaran pembangunan negara, biayanya sulit diperkirakan, tetapi cenderung mencapai puluhan miliar dollar.

Kondisi pasang-surut air laut yang melanda seluruh wilayah pesisir (yang datar permukaan tanahnya), memerlukan kajian khusus dalam menetapkan pilihan atas konstruksi jalan, jenis rumah pemukiman, dan kanal-kanal air sebagai media transportasi air bagi masyarakat pesisir.  Pertimbangan tersebut  juga berlaku dalam mengantisipasi hujan lebat di mana-mana yang  menimbulkan banjir yang menggenangi wilayah yang cukup luas.  Artinya, bahwa pemilihan konstruksi infrastruktur tidak hanya untuk daerah-daerah pesisir saja, melainkan juga dalam membangun di  wilayah bukan pesisir.

Konstruksi jalan

Pembangunan jalan di kawasan pesisir pulau-pulau di Indonesia, paling cocok  dengan menggunakan konstruksi beton dan fondasi cakar ayam serta mempertimbangkan tingginya terhadap permukaan air laut.  Jalan yang dibangun dengan menggunakan fondasi batu, pasir, dan dilapisi aspal hotmix dipermukaannya terbukti sangat rentan terhadap hujan maupun genangan air.  Konstruksi jenis ini semakin mudah rusak apabila jalan tersebut tidak diapit oleh sistem parit pembuang (yang bebas sampah)  genangan air di permukaan jalan.  Sejauh ini, pemeliharaan jalan hanya terfokus pada perbaikan jalan saja, tidak termasuk pemeliharaan parit/selokan yang mengapit di kedua sisi jalan.

Kanalisasi daerah pesisir

Seyogyanya, pembangunan kota-kota di pesisir dilengkapi dengan pembangunan kanal-kanal sebagai sarana transportasi bagi masyarakat yang tidak tinggal di pesisir namun memiliki kegiatan usaha di kawasan pesisir.  Masyarakat nelayan tidak harus tinggal di tepi pantai, asalkan tempat tinggal mereka dekat dengan kanal-kanal tersebut.  Mereka dapat memarkirkan perahu-perahunya di kanal-kanal tersebut.  Pembangunan kanal-kanal tersebut tentunya juga didukung oleh tersedianya perahu-perahu yang berfungsi sebagai becak atau taksi air.

Bangunan rumah

Rumah tinggal yang dibangun di kawasan pesisir tidak lagi serupa rumah-rumah yang jauh dari pantai.  Rob atau banjir akibat pasang air laut setiap tahunnya harus menjadi pertimbangan dalam menentukan tinggi lantai rumah di atas permukaan tanah di sekeliling rumah tersebut.  Rumah tersebut juga dikenal sebagai rumah panggung, walaupun arsitekturnya berbeda dari rumah panggung yang kita jumpai di daerah-daerah pedalaman.  Tentunya faktor estetika juga menjadi pertimbangan agar rumah panggung yang kita bangun indah dipandang mata.

Dari beberapa tanggapan tadi, dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan nasional secara berkelanjutan di segala aspek, tidak lagi bisa disusun secara business-as-usual, melainkan harus mempertimbangkan kemampuan adaptasinyanya terhadap dampak perubahan iklim.  Walaupun anggaran biaya pembangunan ini meningkat, namun tidak akan sebesar anggaran yang disusun secara business-as-usual yang dapat berbuntut pemerintah harus menanggung contingency costs yang sangat mahal untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.

Prof. Atmononudi Soebagio Ph.D.

 

 

Tinggalkan komentar

Filed under Adaptations and Mitigations, Climate Change, Floods, Ground water, High Tide in Indonesia, Infrastructures, Sustainable Development Goals (SDGs), The Economics of Climate Change, Transportation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s