SDG: Presiden Bentuk Tim Koordinasi

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah menyiapkan pembentukan  tim koordinasi nasional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  Tim itu terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, serta kelompok kerja dan dewan pakar.

6ffa065634b02c07506d37e072a9ff8b_XL

Pembentukan kelembagaan demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) itu ada di Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan SDGs yang akan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Eko Sullistyo, Selasa (24/5), di Jakarta, mengatakan, SDGs tak bisa dijalankan hanya dengan business-as-usual, tetapi harus secara inklusif dan partisipatif.  “Ini tercermin dalam kerangka regulasi, kelembagaan, pembiayaan dan akuntabilitas yang tertuang di Rancangan Perpres Pelaksanaan SDGs,” ujarnya.

Rancangan penerbitan Perpres Pelaksanaan SDG adalah langkah strategis untuk menunjukkan ada pemimpin nasional yang akan memimpin langsung agenda global SDGs di Indonesia.  “Perpres akan menguatkan pernyataan Pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam Konferensi PBB 25 September 2015 lalu bahwa Indonesia menekankan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan,” katanya.

sustainable_dev_chart

Tantangan SDGs adalah menuntaskan target yang gagal dicapai pada Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) dan mencapai target SDGs.  “Penerapan MDGs terlambat 8-10 tahun. Jadi, Indonesia tak berhasil menjalankan 19 dari 67 indikator seperti penurunan angka kematian ibu melahirkan,” ujarnya.

Struktur kelembagaan Tim Koordinasi Nasional meliputi Tim Pengarah, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas selaku pemimpin itu.  Tim itu akan membentuk sekretariat nasional diisi para profesional.  Anggota, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Staf Kepresidenan, serta wakil organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan akademisi.

Sebelumnya, Program Pembangunan PBB meluncurkan proyek percontohan urun dana (crowdfunding) demi membangun pompa air tenaga surya di Desa Napu, Kabupaten Sumba Timur. “Dari target Rp 350 juta, terkumpul Rp 350,39 juta,” kata Spesialis Komunikasi UNDP Indonesia Emilda Rosen.  (HAR/C01)

Sumber: Kompas, Rabu, 25 Mei 2016, hal. 14.

TANGGAPAN:

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk Tim Koordinasi Nasional dalam mencapai SDGs sangat diapresiasi.  Semoga melalui tim koordinasi ini, kebijakan program pemerintah yang dijalankan sejumlah kementerian tidak lagi kontradiktif maupun tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

Sebagai contoh, tekad Indonesia untuk menurunkan kadar karbon dioksida sebanyak 26% atas pendanaan sendiri, yang disampaikan di COP Kopenhagen 2006 y.l., telah mengejutkan peserta sidang karena tidak realistik.  Dalam pelaksanaannya, ternyata tidak didukung secara terpadu oleh kementerian-kementerian terkait.

Kontradiksi tersebut, antara lain:

  1. Kementerian ESDM mengumumkan kenaikan ekspor batubara yang 3x lebih banyak daripada kebutuhan dalam negeri. Ekspor yang demikian besar tentu sangat bertentangan dengan kebijakan konservasi energi.
  2.  Untuk mencapai target percepatan kelistrikan 10.000 MW, yang dibangun malah PLTU-PLTU batubara yang emisi karbon dioksidanya paling besar, yaitu 950 kg CO2/MWh; bukan pembangkit listrik jenis lain, misalnya PLT Gas yang waktu pembangunannya jauh lebih singkat.
  3. Seluruh PLTU batubara di Indonesia tidak dilengkapi dengan unit penangkap karbon dioksida dan penyimpanannya (CCS), melainkan hanya berupa filter fly-ash (jelaga).
  4. Pemanfaatan sumber energi terbarukan bukan menjadi prioritas dalam Kebijakan Energi Nasional (Perpres No. 5 Tahun 2006) dan dalam persentase yang sangat rendah.

SDGs —  yang merupakan penggabungan antara MDGs dan target-target  yang meliputi aspek lingkungan, ketersediaan  energi dan konservasinya untuk mengamankan pembangunan secara berkelanjutan  —   akan menjadi semakin berat untuk dicapai, apabila tidak dilaksanakan terbuka, terpadu, dan didukung oleh semangat dan disiplin yang tinggi.

Perlu juga untuk dipertimbangkan bahwa Indonesia — selaku negara kepulauan terbesar di dunia dan  terletak di ekuator dengan 83 gunung berapinya yang masih aktif — menjadi sangat khusus kondisi geografinya, sehingga harus dicermati dengan seksama oleh Tim Koordinasi SDG ini.

Mengapa kondisi geografi dan situasi Indonesia sangat unik dalam merasakan dampak perubahan iklim?  Berikut ini ada sejumlah alasan, yaitu:

  1. Luas laut dan selat di wilayah Indonesia berkisar 65%.  Gelombang besar yang berlangsung selama beberapa hari akan menghentikan kegiatan perikanan/nelayan dan pelayaran. Rob akan menggenangi kota-kota yang terletak di pesisir yang landai.
  2. Gunung berapi yang sedang aktif, akan memuntahkan awan panas maupun laharnya yang sangat membahayakan keselamatan penduduk yang tinggal di lerengnya. Mereka hidup dari pertanian di lerengnya dan mengalami kerugian besar ketika rumah dan lahan pertaniannya terkena awan panas atau hujan abu.
  3. Kepulauan di Indonesia terbentuk oleh interaksi sekurang-kurangnya 3 lempeng besar, yaitu: lempeng Indian-Australian (barat dan selatan), lempeng Pasifik (timur), dan lempeng Eurasia (barat laut). Patahan-patahan akibat gerakan lempeng-lempeng tersebut menyebabkan gempa tektonik, bahkan dapat menimbulkan gelombang besar Tsunami. Gelombang Tsunami di Aceh (2004) adalah contoh nyata yang telah menimbulkan 160.000-an korban jiwa  dan harta benda yang sangat besar jumlahnya. Jumlah  tersebut belum termasuk korban jiwa di negara-negara Asia Tenggara yang pantainya menghadap ke Lautan Hindia.
  4. Daratan kita yang hanya seluas 35% dari luas total Indonesia, merupakan wilayah yang akan semakin sering mengalami konflik kepentingan soal lahan, yaitu antara sektor pertanian, perkebunan, perumahan, dan industri.  Sementara, hutan yang ada harus tetap dijaga kelestariannya karena kaya akan keanekaragaman hayatinya dan sekaligus berfungsi menyerap hujan.

Dalam  membangun negara yang sekaligus mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan dampaknya, model adaptasi yang diterapkan oleh negara-negara maju, yang umumnya merupakan negara daratan dan beriklim subtropis, belum tentu cocok bila diterapkan di Indonesia.

Untuk itu, tim utusan Indonesia di konferensi tahunan IPCC hendaknya terdiri dari para pakar berlatar belakang keilmuan yang multi disiplin, sehingga mampu mencermati topik-topik diskusinya dengan seksama dan mengkritisinya. Pemikiran dan saran para pakar Indonesia tersebut sangat penting untuk disampaikan dalam sidang IPCC karena pemikiran mereka mewakili negara-negara kepulauan dengan situasinya yang berbeda dengan negara daratan.

Rekomendasi IPCC yang cocok akan kita terapkan, namun yang tidak cocok harus dicari solusi alternatifnya agar sesuai dengan kondisi Indonesia.  Jika program pembangunan secara berkelanjutan yang juga adaptif terhadap dampak perubahan iklim Indonesia berhasil dilaksanakan, maka negara kita dapat menjadi model bagi negara-negara kepulauan lainnya.

Kita memiliki banyak pakar untuk memberikan pemikiran dan pertimbangan dalam mendukung pencapaian 17 sasaran SDGs tersebut.  Yang diperlukan adalah sebuah Tim yang kompak serta mampu mengkoordinasikan pemikiran para pakar tersebut dan menerapkannya di kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara non-kementerian.

Semoga sukses, Pak Joko Widodo.

PROF. ATMONOBUDI SOEBAGIO PH.D.

 

 

Tinggalkan komentar

Filed under Millenium Development Goals, Sustainable Development Goals (SDGs)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s