ENERGI: Pembangkit Nuklir Pilihan Terakhir

ENERGY:  Nuclear Power Plant as the Last Choice.

JAKARTA, KOMPAS – Penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik di Indonesia dinilai tak rasional sehingga menjadi pilihan terakhir.  Selain memerlukan standar keamanan kerja dan keselamatan tinggi, radiasi nuklir berbahaya bagi lingkungan.  Apalagi, tak ada wilayah yang bebas bencana alam.

Hal itu mengemuka dalam diskusi tentang tenaga nuklir untuk listrik, Minggu (10/1) di Jakarta.  Sebagai narasumber adalah dua anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimi dan Syamsir Abduh, serta Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menyebutkan bahwa penggunaan energi nuklir sebagai pilihan terakhir.  Pertimbangannya, pemanfaatan nuklir butuh standar keamanan kerja dan keselamatan tinggi serta bahaya radiasi nuklir bagi lingkungan.  “Meskipun jadi pilihan terakhir, perlu pengembangan nuklir perlu diberi ruang,” ucap Syamsir.

Rinaldy menilai pemanfaatan nuklir bagi listrik di Indonesia bukan solusi krisis listrik di Indonesia.  “Banyak sumber energi terbarukan, seperti panas bumi, angin, air, matahari, dan biomasa.  Ini prioritas utama,” ujarnya.

Tak rasional

Selain itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tak rasional karena tak ada lokasi bebas gempa di Indonesia.  Padahal, PLTN harus nol kesalahan manajemen risiko.  “Dulu, Kalimantan disebut aman, ternyata ada gempa,” katanya.

Gempa pernah terjadi di Bangka Belitung.  Padahal, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) merekomendasikan lokasi PLTN di Bangka Barat dan Bangka Selatan setelah studi 2011-2013.  “Pendirian PLTN juga akan membuat Indonesia bergantung pada impor uranium.  Itu mengurangi kemandirian energi,” ujarnya.

Dalam Kebijakan Energi Nasional, porsi energi terbarukan pada bauran energi nasional minimal 23 persen pada 2025.  Angka itu ditargetkan naik jadi 32 persen pada 2050.  Jadi, porsi minyak bumi akan ditekan.

“Negara maju, seperti Perancis dan Jepang, menekan porsi nuklir bagi listrik karena berisiko tinggi,” kata Fabby.  Investasi nuklir mahal dan lama konstruksi 11 tahun.  Pembangunan pembangkit nuklir 1.200 megawatt butuh investasi 14 miliar dollar AS, sedangkan proyek 35.000 megawatt dari batubara, gas, energi terbarukan butuh 73 miliar dollar AS.

Terkait hasil survei oleh Batan 2015,  75,3 persen daro 4.000 responden setuju PLTN, Fabby menyatakan, itu tak mengubah anggapan nuklir bagi listrik mahal dan penuh risiko.  Kepala Bagian Humas  Batan Eko Madi Parmanto berharap segera ada putusan berlanjut atau tidaknya rencana pendirian PLTN.  (APO/YOG)

Sumber: Kompas, Senin 11 Januari 2016, hal.14.

TANGGAPAN:

Pernyataan Batan tentang akan membangun PLTN di Semenajung Muria, yang kemudian dialihkan ke Kalimantan, dan belakangan ini ke Bangka, memperlihatkan bahwa Batan seakan tidak peduli akan pernyataan sejumlah negara maju yang memutuskan untuk menghentikan penggunaan energi nuklir reaksi fisi untuk menghasilkan energi listrik.  Keputusan sejumlah negara pengguna PLTN untuk mengakhiri pengoperasiannya telah menimbulkan kekhawatiran empat perusahaan besar yang menguasai dua per tiga produksi uranium dunia.  Empat perusahaan tersebut adalah Areva, Cameco, Rio Tinto, dan KazAtomProm.  Kini mereka mulai mengalihkan perhatiannya ke negara-negara berkembang karena negara-negara maju telah beralih ke pemanfaatan energi terbarukan.

Lebih jauh, tetap bersikukuhnya Batan untuk membangun PLTN di Indonesia merupakan wujud pengabaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang dengan jelas menyebutkan bahwa energi nuklir merupakan pilihan terakhir.

Pandangan yang mengatakan bahwa PLTN adalah pembangkit yang bersih dari polusi adalah tidak benar karena telah mengabaikan kerusakan lingkungan yang sangat parah di lokasi penambangannya.  Tidak sedikit buruh tambang uranium yang menderita sakit karena terkontaminasi.  Sekitar 70 persen cadangan uranium dunia terletak di lokasi yang dihuni penduduk asli.  Ekstraksi uranium telah merusak perkampungan, ladang pertanian, dan mencemari air sumur mereka.

Proses memisahkan uranium dari bijih-bijih deposit uranium membutuhkan air dalam jumlah besar sehingga menyebabkan krisis air tanah di lokasi di sekitar  penambangan.  Satu ton bijih-bijihan uranium menyisakan 998 kilogram endapan/lumpur terkontamisasi dan ditampung di danau-danau buatan dalam wujud tailingTailing tersebut masih mengandung 85 persen radiaoaktif awal maupun kandungan beracun, antara lain arsenikum, yang terdapat pada bijih-bijihan tersebut.  Lalu di mana kita akan menampung limbah nuklir tersebut?  Negara-negara maju umumnya menyimpannya di bekas tambang-tambang di kedalaman ratusan hingga ribuan meter.  Kita tidak memiliki bekas tambang yang semacam itu, karena kebanyakan berupa lubang-lubang raksasa yang menganga lebar dengan diameter ratusan meter.

Proses produksi bahan bakar uranium, mulai dari penambangan hingga ke pengayaannya, membutuhkan bahan bakar  maupun energi listrik yang juga berasal dari fosil dalam jumlah sangat besar.  Proses ini melepas karbon dioksida ke atmosfir.

Memaksakan diri untuk membangun PLTN akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang punya andil besar terhadap kerusakan lingkungan di mata masyarakat dunia.

Siapa yang akan menanggung asuransi dari PLTN tersebut?  Nilai asuransi untuk bangunan sangat mahal dan berisiko tinggi tentunya sangat besar, sehingga tidak mungkin menawarkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat.  Jika pemerintah yang akan menanggungnya, apakah pemerintah siap menanggung biaya “decommissioning” dan “dismantling”?  Untuk kita ketahui, bahwa limbah radioaktif tersebut dapat bertahan ratusan tahun sampai hilang sifat radioaktifnya.  Biaya pengelolaan limbah nuklir yang berlangsung puluhan, bahkan ratusan tahun, tentunya akan menjadi beban pemerintah jika tidak diperhitungkan ke dalam tarif listrik.

Jadi, jika PLTN akan dibangun di Indonesia, maka pemerintah harus mengalokasikan dana yang sangat besar untuk membangun  PLTN, menanggung subsidi bahan bakar uranium, membayar asuransi serta menanggung biaya perawatan tempat menyimpan limbah radioaktifnya;  termasuk subsidi agar tarif listrik tetap terjangkau masyarakat.

ATMONOBUDI

 

Tinggalkan komentar

Filed under Energy Security, Nuclear Power Plants, Nuclear Risks Issues, Renewable Energy

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s