Paket Ke-8 Kebijakan Ekonomi Republik Indonesia

The 8th Economic Policy Package of the Government of Republic Indonesia

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, dan Mensesneg Pramono Anung, mengumumkan Paket kebijakan Ekonomi ke VIII pada hari Senin 21/12, 2015 di Kantor Presiden.  Paket Kebijakan Ekonomi VIII ini berfokus pada penggunaan satu peta, percepatan pembangunan kilang minyak, serta insentif bagi penerbangan nasional dan perusahaan jasa pemeliharaan pesawat.

Terkait dengan kebijakan satu peta, Darmin, mengatakan bahwa langkah ini dilakukan karena seringnya terbentur konflik  dalam pengembangan kawasan, khususnya dalam pemanfaatan lahan.

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I sampai VII yang telah dikeluarkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Jilid I, 9 September 2015

  • Kemudahan investasi.
  • Efisiensi Industri.
  • Kelancaran perdagangan dan logistik.
  • Kepastian bahan baku sumber dalam negeri.

Jilid II, 29 September 2015

  • Kemudahan layanan investasi 3 jam.
  • Pengurusan “tax allowance” dan “tax holiday” lebih cepat.
  • Pemerintah tidak pungut PPN untuk alat transportasi.
  • Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat.
  • Perampingan izin sektor kehutanan.
  • Paket kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Jilid III, 7 Oktober 2015

  • Penurunan harga BBM, listrik, dan gas.
  • Pembiayaan ekspor dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
  • Penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal.

Jilid IV, 15 Oktober 2015

  • Pengupahan yang adil, sederhana, dan terproyeksi.
  • Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.

Jilid V, 22 Oktober 2015

  • Kebijakan revaluasi aset.
  • Kebijakan menghilangkan pajak berganda dana investasi real estate, properti dan infrastruktur.
  • Deregulasi di bidang perbankan syariah.
  • Pengembangan kawasan ekonomi khusus di delapan wilayah.

Jilid VI, 5 Nopember 2015

  • Pengelolaan sumber daya alam atau pemberian pokok-pokok fasilitas dalam sembilan kelompok.
  • Penyederhanaan impor bahan baku obat dan makanan.

Jilid VII, 4 Desember 2015

  • Kemudahan izin investasi.
  • Keringanan pajak untuk pegawai padat karya.
  • Kemudahan mendapatkan sertifikat tanah.

Delapan paket kebijakan tersebut merupakan implementasi kebijakan untuk mendukung Nawacita, program Pak Joko Widodo dan Yusuf Kalla dengan visinya: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun Nawacita, yang berisi sembilan agenda itu adalah:

  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
  2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
  9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Semoga program-program yang sedang dijalankan oleh kabinet ini tidak terganggu oleh hiruk-pikuk internal di tubuh sejumlah partai yang telah menurunkan produktifitas kerja DPR kita di tahun 2015 yang lalu.

Tinggalkan komentar

Filed under Economic Policy Packages of Indonesia, Nawacita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s