Program Kemandirian Jokowi-JK

Jokowi-JK Independence Program

Masih dalam suasana memperingati 1 tahun Kabinet Kerja Pak Jokowi dan JK, sejumlah program kemandirian diangkat oleh harian Kompas, Rabu 21 Oktober 2015. Tentunya banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kesempatan untuk membaca dan mengevaluasi hasil kerja satu tahun kabinet tersebut. Artikel ini menuliskan kembali  program kerja tersebut,  disertai tanggapan maupun rekomendasi dari penggagas blog “pembangunan Indonesia secara berkelanjutan” ini.

Bidang Energi:

  1. Pembangunan 2 kilang minyak baru, masing-masing berkapasitas 300.000 barrel karena kilang yang ada sudah tua dan tidak efisien. Menteri ESDM dan Pertamina diminta bersiap membangun kilang dan “storage” untuk jangka panjang sehingga 2018 dapat selesai.
  2. Pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW sampai dengan 2019. Selama 2015, ditargetkan mencapai 3.782 MW. Penambahan kapasitas 1.634 MW sudah terlaksana dan 2.153 MW sedang diselesaikan.
  3. Jaringan gas kota sebanyak 374.000 sambungan rumah tangga (SR).
  4. Produksi “Biofuel” sebanyak 7 juta kiloliter.  Asosiasi Produksi Biofuel Indonesia berencana menambah kapasitas produksi biofuel 2 juta ton pada 2015.
  5. Pembangunan listrik pedesaan, yakni jaringan distribusi 8.477 kms dan gardu distribusi 178,6 MVA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menganggarkan Rp. 3,17 triliun untuk listrik pedesaan pada 2015.  Seban7ak Rp. 3,17 triliun dianggarkan untuk melistriki 121.399 sambungan rumah tangga.
  6. Pipa transmisi gas sepanjang 6.332 km.
  7. Unit penyimpanan gas sebanyak 7 lokasi.
  8. SPBG sebanyak 118 lokasi.  Tahun ini  22 SPBG dibangun di DKI Jakarta.
  9. Rasio realisasi terhadap Rencana Pengeboran Komitmen Pasti meningkat 22% dari Rencana Strategis.

Bidang Pangan:

  1. Pembangunan 1 juta ha dan rehabilitasi 3 juta ha irigasi.  Direncanakan rehabilitasi jaringan irigasi 149.000 pada tahun ini.
  2. Pembangunan 33 bendungan baru.  Selama 2015, 13 bendungan ditargetkan dibangun.  Hingga pertengahan tahun, 8 bendungan sudah mulai dibangun.
  3. 1.000 Desa Mandiri Benih.  Sebanyak 32 provinsi di Indonesia secara merata akan mendapat bantuan benih tahun ini.  Lewat program ini, ketergantungan benih subsidi diharapkan berkurang.
  4. 1.000 Desa Organik.  Sepanjang tahun ini, Kementerian Pertanian ditargetkan membangun desa organik di 6 kabupaten yang tersebar di 4 provinsi.
  5. Pencetakan 1 juta ha sawah baru.
  6. Penyediaan 1 juta ha lahan pertanian kering baru.
  7. Lima kebijakan tata niaga impor pangan.

Bidang Ekonomi Kerakyatan:

  1. Revitalisasi 5.000 pasar rakyat.

-Diprioritaskan untuk pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun, pasar yang mengalami  bencana kebakaran, pasca bencana alam, konflik social, daerah tertinggal, perbatasan, atau daerah yang minim sarana perdagangannya, serta daerah yang memiliki potensi perdagangan besar.

-Empat fokus revitalisasi: fisik, manajemen, ekonomi, social.

-Setiap tahun pemerintah akan merevitalisasi 1.000 pasar.

  1. Redistribusi dana desa.

-Dana desa digunakan untuk mebiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan                   kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

-Dialokasikan Rp. 20,7 triliun.  Saat ini sudah tersalur Rp. 16,61 triliun di kabupaten/kota dan Rp. 7,8 triliun di desa.

-Dikerahkan 30.000 pendamping desa dan 220.000 aparat desa.

  1. Menguatkan koperasi dan UMKM.

-Mengeluarkan peraturan yang memperkuat kelembagaan koperasi di daerah.

-Mengeluarkan fasilitas kemudahan impor bagi koperasi dan UMKM.

-Bantuan pada UKM yang melakukan ekspor atau menopang ekspor.

  1. Mengefektifkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

-Memotong bunga KUR menjadi 12% dan penyaluran KUR difokuskan ke beberapa sektor penting, yaitu perikanan,              pertanian, industri pengelolaan, dan perdagangan.

-KUR diubah menjadi kredit perorangan atau karyawan yang melakukan usaha produktif.

Bidang Maritim:

  1. Mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).  (Pengaturan ZEE hingga kini belum terselesaikan dengan beberapa tetangga berpotensi melahirkan frikso dan sengketa)
  2. Pemberantasan “llegal”, “unregulated”, dan “unreported” (UUU) “fishing”.  Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangani:
  • 94 kasus tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, terdiri dari:

-52 kasus kapal perikanan asing.

-42 kasus kapal perikanan illegal Indonesia.

  • Kasus kapal perikanan asing yang ditangani berasal dari:

-Vietnam (33 kasus)

-Filipina (8 kasus)

-Malaysia (6 kasus)

-Thailand (5 kasus)

Keterangan:  hingga awal Oktober 2015.

  1. TNI sebagai kekuatan maritim regional.
  2. Diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat, dengan 10 negara tetangga Indonesia.
  3. Operasional kapal pengawas.

Bidang Keuangan:

  1. Relaksasi kegiatan usaha dan penitipan valuta asing. Dengan memperbanyak jumlah bank untuk mengelola dana valas.
  2. Pengendalian inflasi dan nilai tukar.
  3. Skema asuransi pertanian.
  4. Revitalisasi modal ventura.
  5. Pembentukan konsorsium UMKM dan Koperasi.
  6. Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
  7. Implementasi “One Project Concept” mengenai kualitas kredit perbankan.

Insentif pengurangan pajak bunga deposito terutama untuk eksportir yang memiliki kewajiban laporan Devisa Hasil Ekspor (DHE) kepada BI.

Sumber: Kompas, Rabu 21 Oktober 2015, hal. 17.

TANGGAPAN:

Walaupun baru berumur 1 tahun, hasil yang dicapai oleh kabinet Jokowi-JK patut mendapat acungan jempol.  Kalaupun ada beberapa kalangan berpendapat bahwa hasilnya belum memuaskan, hal tersebut wajar karena diantara program yang disebutkan dalam Nawacita, memang ada yang tidak bisa dirampungkan dalam 1 tahun, karena kabinet ini memang bukanlah Bandung Bondowoso (meminjam istilah Pak Jonan).

Kabinet ini tampaknya cukup ketat dan disiplin dalam mencapai target waktu penyelesaian dari setiap program pembangunannya.  Harus diakui bahwa  cukup banyak jumlah program  yang dijanjikan pada masa kampanye Pilpres yang lalu.  Jika dicermati, sebagian dari program kerja  yang dijalankannya pun ada yang berupa pekerjaan rumah dari program kabinet sebelumnya.

Tanggapan atas Program Kemandirian Pak Jokowi-JK adalah sebagai berikut:

Bidang Energi:

Dalam memenuhi  35.000 MW pada tahun 2019, target tersebut cukup sulit dicapai jika yang akan dibangun adalah hanya power plant berkapasitas daya besar.  Sebagai gambaran,  pembangunan sebuah pembangkit listrik PLTU Batubara  800 MW akan membutuhkan waktu sekitar 5-7 tahun, terhitung sejak dimulainya studi kelayakan.  Pembangkit-pembangkit besar lebih cocok untuk pulau-pulau besar dengan beban listrik berkisar belasan ribu megawatt, serta terhubung dalam sistem interkoneksi dengan pembangkit  dan beban-beban listrik lainnya.

Adanya keraguan bahwa kemungkinan target tersebut terlalu besar dan akan menimbulkan kelebihan daya 16.000 MW yang menjadi beban pemerintah, tidaklah perlu dikuatirkan.  Tersedianya pasokan listrik dan infrastruktur lainnya akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia.  Sebaliknya, kalau kita baru menambah suplai listrik berdasarkan permintaan, pertumbuhan ekonomi nasional kita akan stagnan dan tidak menarik bagi investor luar yang ingin membangun industrinya di Indonesia.

Transportasi publik di kota-kota besar (antara lain bus Trans Jakarta) serta sistem perkeretaapian nasional perlu segera “di-elektrifikasi-kan”.  Dengan demikian, transportasi massal kita tidak bergantung pada minyak solar  maupun gas fosil. Sebagai gantinya, kita  gunakan bus listrik dan lokomotif listrik karena energi listrik dapat  dikonversi dari sumber-sumber energi terbarukan yang kita miliki.   Di samping itu, emisi gas karbondioksida di sekitar kita pun akan berkurang secara signifikan.  Riset industri penerbangan tentang penggunaan  bahan bakar nabati pada pesawat terbang telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan.

Cadangan minyak mentah Indonesia saat ini hanya 0,2% dari cadangan minyak dunia.  Bayangkan bila jumlah yang tinggal sedikit ini harus  memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang berjumlah 235 juta jiwa.  Bukankah ini mengindikasikan bahwa negara kita ini sudah pada kondisi yang “sangat kritis”?

Untuk itu, pemenuhan target 35.000 MW sebaiknya lewat kombinasi antara pembangunan pembangkit-pembangkit  listrik kapasitas daya besar dengan pembangkit-pembangkit kecil.  Tentunya dengan prioritas pada pembangunan  pembangkit-pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berkapasitas 1-100 megawatt yang tersebar di pulau-pulau kecil/sedang dengan penduduk yang berjumlah 200- 40.000 keluarga.

Untuk pulau-pulau kecil serta daerah-daerah yang terisolir , jenis pembangkit yang cocok adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).  Perlu diketahui bahwa untuk membangkitkan listrik sebesar 1 MW diperlukan panel sel surya seluas 1,5 ha.  Keunggulan lain dari PLTS  ini adalah pada proses pemasangannya yang jauh lebih cepat dari pada pembangunan sebuah PLTU.  Dan pemasangannya pun dapat dilakukan secara simultan di banyak pulau; bila tersedia  dana untuk proyek tersebut. Pembangkit listrik tenaga minihidro dan mikrohidro juga cocok untuk pulau-pulau  yang memiliki potensi air terjun maupun sungai-sungai yang arusnya cukup deras.

Sebuah contoh menarik lainnya adalah bahwa Selat Larantuka (sebelah timur Flores, NTT) ternyata memiliki arus yang cukup deras sehingga sangat potensial untuk membangun pembangkit listrik tenaga arus.  Lokasi yang cocok di selat tersebut adalah sekitar Pelabuhan Tanah Merah sampai ke Tanjung Gonzales.  Kedalamannya berkisar 15 – 25 meter dengan kecepatan arus 3,1 – 3,67 meter/detik.

Masuknya listrik ke pulau-pulau kecil atau desa-desa terpencil, akan meningkatkan kesejahteraan keluarga lewat kegiatan ekonomi mereka serta produktifitas masyarakat setempat.  Tentunya, program elektrifikasi  ini juga perlu diimbangii dengan pembangunan infrastruktur lain di pulau-pulau tersebut.

Untuk mendorong pihak swasta di dalam ikut membangun pembangkit-pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif berupa pembebasan pajak impor dan pajak produksi bagi industri yang bergerak di sektor tersebut.  Sebaliknya, pajak karbon dikenakan pada industri maupun kendaraan bermotor yang menggunakan BBM fosil.  Lewat penerimaan dari pajak tersebut, pemerintah dapat mendanai program reboisasi hutan-hutan gundul dan kompensasi atas insentif bebas pajak tadi. Sehubungan dengan terjadinya  kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera, Kalimantan, dan Papua belakangan ini, usulan berupa pajak karbon tadi dapat dipertimbangkan.

Selama ini pengembangan biofuel, d.h.i. biodiesel, hanya mengandalkan bahan bakunya pada minyak kelapa sawit (CPO).  Panen kelapa sawit sejauh ini hanya berkisar 5.950 liter/ha/tahun.  Sementara itu,  ada budidaya lain yang hasilnya dapat diolah menjadi biodiesel, yaitu mikroalga.  Mikroorganisme ini kaya akan lemak (lipid)  nabati dan dapat dipanen  sebanyak 136.900 liter/ha/tahun; atau 24 kali lebih banyak dari pada panen CPO (kelapa sawit).  Di samping itu, lemak mikroalga dapat dipanen sepanjang tahun.  Lewat budidaya mikroalga, kita tidak perlu menyiapkan lahan yang sangat luas seperti yang terjadi pada perkebunan kelapa sawit selama ini.  Budidaya mikroalga dapat dilakukan di pesisir oleh masyarakat pesisir/nelayan.  Investasinya pun tidak sebesar bisnis perkebunan kelapa sawit.  Proses pembuatan biodiesel dari minyak mikroalga relatif lebih sederhana dari  pada solar fosil, sehingga harganya dapat bersaing.  Budidaya ini sangat menguntungkan bagi kalangan nelayan yang perahu-perahunya digerakkan oleh mesin diesel.  Lewat budidaya tersebut, akan terbuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir maupun masyarakat pulau-pulau kecil.

Pertamina sebaiknya segera mengalihkan perhatiannya dari hanya sebagai produsen bahan bakar fosil saja.  Sebaliknya, segeralah beralih menjadi produsen energi primer “non fosil”, antara lain:  biodiesel, bio-etanol, methanol, dimethyl-ether, dan hidrogen. Dengan memproduksi biodiesel yang dihasilkan dari minyak mikroalga, biosolar yang diproduksi Pertamina dapat ditingkatkan campurannya dari 5% menjadi 50%, bahkan lebih.

Bidang Pangan:

Sebuah negara dikatakan memiliki ketahanan pangan yang kuat apabila tersedia cadangan makanan pokok yang cukup untuk mengatasi kelangkaan pangan.

Selama ini pemberitaan tentang surplus beras lebih banyak dinyatakan dalam “jutaan ton” saja.  Penyebutan tersebut tidak salah, namun kurang menggambarkan tingkat ketahanan pangan kita secara nyata.  Surplus beras  adalah total produksi beras dalam setahun (dalam ton) dikurangi total konsumsi beras penduduk Indonesia dalam setahun (dalam ton).

Ada baiknya pelaporan surplus beras  juga dinyatakan dalam “persen”.  Angka persentase ini diperoleh dari perbandingan antara surplus beras dalam setahun (dalam ton) dengan total konsumsi seluruh penduduk Indonesia dalam setahun (dalam ton).  Dengan demikian, dapat langsung terbaca tingkat ketahanan pangan kita.

Ketahanan pangan kita harus mampu menyangga kebutuhan beras seluruh penduduk Indonesia apabila terjadi kegagalan panen secara nasional.

Rumus untuk mengukur ketahanan pangan sangat sederhanya, yaitu dengan mengalikan jumlah penduduk Indonesia dengan konsumsi beras per kapita per tahun. Hasilnya adalah total konsumsi beras nasional dalam setahun (dalam ton). Tingkat ketahanan pangan ini dapat dilihat dari hasil perbandingan antara surplus beras setahun (dalam ton) dengan total konsumsi beras penduduk kita (dalam ton).  Semakin besar persentasenya, semakin kuat ketahanan pangan kita.

Lalu berapa kuota surplus beras yang sebaiknya kita targetkan?  Ketahanan pangan nasional dikatakan cukup kokoh, apabila sekurang-kurangnya negara memiliki cadangan beras untuk menghadapi kegagalan panen/ kekeringan secara nasional. Ini berarti bahwa cadangan beras tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Indonesia selama satu periode masa tanam (4 bulan) melalui surplus beras minimal  33% setiap tahunnya. Jika pembukaan sawah-sawah baru serta perluasan dan perbaikan irigasi berhasil meningkatkan surplusnya di atas 33%, maka negara kita sudah menjadi negara eksportir beras dunia.

Selaku badan yang berfungsi sebagai pengendali stok beras, kapasitas gudang Bulog harus mampu menyimpan surplus beras tersebut untuk menghadapi kegagalan panen.  Apabila kapasitas gudang Bulog saat ini ternyata masih di bawah jumlah surplus beras yang ditargetkan tadi, maka Bulog perlu segera menambah jumlah gudangnya dan lokasinya tersebar di provinsi-provinsi penghasil beras.

Mengingat kedelai juga merupakan bahan makanan pokok kita secara nasional — dalam wujud tahu, tempe, kecap dan susu nabati, kuota komoditas ini juga perlu disangga oleh Bulog agar tidak terjadi kelangkaan kedelai.

Semakin mandirilah Indonesia kita !!!

Atmonobudi.

Tinggalkan komentar

Filed under Bio-ethanol, Bio-fuels from Algae, carbon tax, Coal Power Plants, Dimethyl-Ether, hydrogen, Methanol, Microhydro Power Plants, Renewable Energy, Solar Cells

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s