PLTN Bisa Menunggu

Nuclear Power Plant Can Wait

TEMPO, 10-16 Agustus 2015 — Rencana Badan Tenaga Nuklir Nasional membangun pembangkit listrik berskala mini ditentang.  Proyek nuklir perlu kajian menyeluruh.

Ketimbang bimbang, sebaiknya pemerintah menunda saja rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).  Sebelum proyek sangat strategis itu diputuskan, koordinasi antar lembaga pemerintah mesti berjalan baik.  Rakyat perlu mendapat kepastian bahwa proyek itu benar-benar aman.

Keputusan tegas pemerintah diperlukan semua pihak yang berkaitan dengan urusan nuklir ini.  Misalnya Badan Tenaga Nuklir  Nasional (Batan), yang berancang-ancang menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir berskala kecil di kawasan Pusat Penelitian Imu Pengetahuan dan Teknologi, Serpong, Tangerang Selatan.  Akibat perubahan angin di jajaran pucuk pemerintahan, rencana itu terkatung-katung.  Ketika berkunjung ke  Batan, pertengahan April lalu, Presiden Joko Widodo tampak antusias terhadap rencana Batan.  Tetapi akhir Juni lalu, ketika berkunjung ke Bangka Belitung, Presiden mengaku belum memikirkan pembangunan PLTN.

Kesimpangsiuran, celakanya, menjalar sampai ke kementerian.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengaku belum menyetujui isi buku putih bertajuk “PLTN 5.000 MW di Indonesia” yang dikeluarkan kementeriannya.  Buku yang disiapkan akhir tahun lalu itu merinci alasan dan tahapan menuju pembangunan pembangkit energi nuklir di Indonesia.  Padahal bawahan Menteri Sudirman, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Rida Mulyana, memastikan Sudirman sudah memberi lampu hijau.

Silang pendapat ini sesungguhnya menunjukkan tidak satu padunya sikap pemerintah tentang pemanfaatan energi nuklir.  Dewan Energi Nasional tegas menolak rencana Batan.  Sedangkan Batan beralasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024 yang diterbitkan Kementerian Energi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mencantumkan perlunya pembangunan PLTN.

Pro dan kontra begini bukan hal baru.  Sejak Batan pertama kali merilis rencana pendirian PLTN di Semenanjung Muria, Jepara, jawa Tengah, pada 2007, semua argumentasi tentang kelebihan dan kekurangan energi nuklir sudah dibahas.  Rencana reaktor nuklir di Serpong itu pun sebenarnya bagian dari uji coba agar kesiapan teknologi dan infrastruktur pendukung bisa diperiksa lebih seksama.

Di sisi lain, kecelakaan reaktor nuklir yang terjadi empat tahun lalu di Fukushima, Jepang, seperti menyurutkan semua rencana.  Pendapat yang berkembang setelah “Tragedi Fukushima”, seandainya sumber energi alternatif lain masih tersedia, opsi nuklir bisa menunggu.

Satu hal yang membuat opsi nuklir seperti mendapat pembenaran:  meningkatnya kebutuhan listrik nasional.  Saat ini kebutuhan bertambah 5.900 megawatt per tahun.  Sedangkan pembangkit yang ada hanya memenuhi 4.200 megawatt.  Indonesia perlu tambahan 6,2  gigawatt per tahun agar tak tekor.  Sementara itu, dengan ancaman pemanasan global, semua negara semestinya wajib mengurangi ketergantungan pada energi fosil, seperti minyak, gas bumi, dan batu bara.

Sebelum mengambil kata akhir, Presiden Jokowi sebaiknya memperhatikan pedoman Internasional Atomic Energy Agency.  Lembaga pengawas itu menegaskan pentingnya konsensus nasional berdasarkan partisipasi publik yang utuh sebagai prasyarat utama pengembangan energi nuklir di suatu negara.

TANGGAPAN:

Dalam pemberitaan TEMPO di atas, dimana salah satu alasan Batan adalah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mencantumkan perlunya pembangunan PLTN. Pernyataan tersebut dapat menyesatkan publik.

PP No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Paragraph 2: Prioritas Pengembangan Energi, Pasal 11, ayat (3) berbunyi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan Energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

Pada Bagian Kedua: Kebijakan Pendukung, Paragraf 2: Lingkungan Hidup dan Keselamatan Kerja, Pasal  19,  ayat (4) disebutkan:

Setiap pengusahaan instalasi nuklir wajib memperhatikan keselamatan dan risiko kecelakaan serta menanggung seluruh ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan nuklir.”

Pertanyaan kepada Batan:

Apakah Batan siap menanggung seluruh ganti rugi kepada seluruh korban kebocoran radioaktif PLTN yang jumlahnya ratusan ribu orang dan tinggal dalam radius 20 kilometer dari PLTN yang dibangunnya?  Radius 20 kilometer merupakan ketentuan dimana seluruh penduduk dalam radius tersebut harus dievakuasi secepatnya.  Siapa yang bertanggungjawab untuk mengevakuasi penduduk sebanyak itu?

Dalam kenyataannya, partikel radioaktif tersebut dapat terbawa oleh angin hingga sejauh ribuan kilometer.  Sebagai gambaran, sebaran partikel radioaktif dari kecelakaan PLTN Chernobyl, Ukraina, menyebar hingga ke Inggris (28 tahun pasca tragedi) dan mengenai 382 peternakan yang memiliki 225.500 domba karena terlalu tingginya level cesium 137 di dalam dagingnya  (Caldicott, 2006).  Dampak sebaran partikel radioaktif dapat bertahan puluhan tahun, bahkan lebih dari seratus tahun dalam wujud cacat genetika pada beberapa generasi manusia.

Jika Batan tetap akan membangun PLTN tersebut, maka Indonesia telah ikut andil dalam kerusakan besar  di lokasi penambangan uranium, maupun emisi karbon yang diakibatkan pada proses produksinya, serta emisi gas CFC yang terjadi pada proses pengayaan uraniumnya.  Semoga menjadi perhatian kita semua.

Atmonobudi S.

Tinggalkan komentar

Filed under Chernobyl Nuclear Power Plant, Fukushima Nuclear Power Plant, Nuclear Power Plants, Nuclear Risks Issues, Radioactive Leak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s