ENERGI: Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan Diprioritaskan

ENERGY:   Environmental Friendly Power Plants are Prioritized

BANDUNG, KOMPAS —  Presiden Joko Widodo mengistruksikan jajarannya untuk lebih memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan.  Untuk mendukung kebijakan ini, Presiden berjanji untuk memberikan insentif bagi investor yang mengembangkan pembangkit ramah lingkungan itu.

“Secara khusus saya perintahkan Menko Kemaritiman, Menteri BUMN, Menteri ESDM agar pembangkit listrik yang ramah lingkungan diberi prioritas karena kita punya potensi besar,” kata Presiden saat meresmikan pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit V di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/7).

Menurut Presiden, potensi panas bumi di seluruh tanah air mencapai 28.000 megawatt (MW).  Namun, yang sudah dimanfaatkan sekitar 5 persen.

Dalam rencana pembangunan listrik 35.000 MW  hingga 2019, lebih dari 90 persen masih bertumpu pada sumber energi batubara.  Menurut Presiden, pola itu perlu digeser ke arah pembangkit yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan, seperti panas energi panas bumi, energi angin, energi surya, gelombang laut, dan biomassa.  Langkah ini penting untuk mengantisipasi cadangan batubara yang kian menipis.

“Meski biayanya lebih mahal sedikit, tidak masalah.  Kita akan beri insentif khusus untuk pembangkit yang ramah lingkungan.  Harga belinya dinaikkan sedikit tidak apa-apa agar orang berbondong-bondong investasi,” kata Presiden.

Perihal pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, Presiden mendorong agar berbagai kendala yang ada, seperti pembebasan lahan, administrasi, hingga payung hukum, segera diselesaikan.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengungkapkan pengembangan PLTP masih banyak terkendala perizinan dan harga jual energi listrik yang tidak memenuhi harga keekonomian.  Ia mengharapkan dukungan pemerintah untuk pengembangan PLTP sebagai salah satu solusi agar tidak bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar minyak.

Investasi besar

PLTP Kamojang V berkapasitas 35 MW.  Pembangkit yang dibangun dengan investasi 104,03 juta dollarAS ini menyerap 1.200 tenaga kerja dalam proses pembangunannya.  Dengan beroperasinya unit baru tersebut, kapasitas terpasang PLTP Kamojang menjadi 235 MW yang memenuhi kebutuhan sekitar 470.000 keluarga.

Selain PLTP Kamojang V, Presiden juga meresmikan dimulainya pembangunan enam proyek PLTP di sejumlah daerah.  Total investasi dari seluruh proyek PLTP yang dibangun hingga 2019 ini mencapai 2,5 miliar dollar AS atau setara Rp. 30 triliun.

PT Pertamina dalam siaran persnya menyebutkan, jika seluruh PLTP yang nilai investasinya 2,5 miliar dollar AS tersebut selesai, akan ada kapasitas total 907 megawatt.  PLTP sebanyak itu bisa menghemat pemakaian bahan bakar minyak 43.000 barrel setara minyak per hari.  Proyek PLTP itu dikembangkan anak usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Geothermal Energy.  (WHY/APO)

Sumber:   Kompas, Senin 6 Juli 2015, hal. 18.

TANGGAPAN:

Instruksi Presiden Joko Widodo dalam peresmian beroperasinya PLTM Kamojang Unit V, sangat melegakan hati masyarakat Indonesia yang peduli dengan masalah menipisnya cadangan bahan bakar fosil dan keberpihakannya pada pemanfaatan energi yang ramah lingkungan.

Namun sangat disayangkan bahwa, sebagai anak buah Presiden, sejumlah menteri dan direktur jenderal akhir-akhir ini justru menyuarakan niatnya untuk membangun PLTN, yang jelas melanggar Pasal 11 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (4) dari PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.  Ungkapan niat mereka bahkan disertai pernyataannya yang merupakan pembohongan publik.  Kiranya Presiden Joko Widodo menegor mereka, bahkan mencopot jabatan mereka karena jelas-jelas membangkang  arahan Presiden dan melanggar sistem perundang-undangan yang berlaku.

Buku putih tentang rencana membangun PLTN di Indonesia, menurut mereka, telah dikeluarkan.  Tentu saja, kenekadan mereka telah memunculkan kecurigaan berupa adanya kepentingan perusahaan asing di belakang kenekadan tersebut.

PLTN HTR yang menurut mereka akan dibangun di Indonesia ternyata bisa “bernasib sama” dengan THTR-300 di Hamm-Uentrop, Jerman, yang hanya beroperasi selama 6 tahun (1983-1989).  PLTN tersebut ditutup karena membengkaknya biaya akibat long-term shutdown karena  pecahnya pipa gas panas. Proses pembongkaran PLTN tersebut baru bisa dilakukan sesudah tahun 2022, karena sifat radioaktifnya.   Berita ini dapat dibaca pada: https://en.m.wikipedia.org/wiki/THTR-300  .

Prof. Atmonobudi Soebagio Ph.D.

Tinggalkan komentar

Filed under Geothermal Energy, Nuclear Power Plants, Renewable Energy

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s