Kemana Pendidikan Tinggi Kita Akan Diarahkan?

Where will our higher education be directed?

Pemberitaan harian Kompas, 5 Juli 2014, tentang kengerian Mendikbud terhadap kualitas lulusan perguruan tinggi kita dalam menghadapi penerapan Asean Free Trade Area (AFTA) yang dimulai di tahun 2016, sepintas memang tampak wajar dan masuk akal. Tetapi kalau dilihat dari sejumlah kebijakan yang telah dijalankan oleh Mendikbud periode sekarang serta pejabat di periode-periode sebelumnya, maka tidak sedikit peran Pemerintah, c.q. Kemendikbud, yang punya andil besar terhadap kesemrawutan dari sistem pendidikan nasional kita.

Dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) untuk tahun 2013, tidak kurang dari 328 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 4.308 perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di Indonesia. Sementara itu jumlah mahasiswa baru yang masuk perguruan tinggi berjumlah 4.308.082 orang. Penerimaan mahasiswa baru di banyak PTN dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dan penelusuran minat dan kompetensi (PMDK).

Kebanyakan PTN “Besar” meletakkan porsi penerimaannya melalui SNMPTN hanya sekitar 35%, sedangkan yang diterima melalui PMDK adalah sebesar 65%. Jika  jumlah mahasiswa baru yang 4,3 juta tersebut kita reratakan ke PTN dan PTS dengan menggunakan rasio penerimaan di tahun 2012, yaitu 35% : 65%, maka setiap PTN akan menerima 4.597 orang, sedangkan setiap PTS hanya menerima 650 orang.

Mengapa bisa terjadi ketimpangan yang begitu besar dalam penerimaan mahasiswa baru?

Jawabannya adalah karena PTN dapat menerima mahasiswa baru melalui jalur PMDK, yang jumlahnya dua kali lebih besar dari yang diterimanya melalui seleksi nasional.

Pada awalnya, keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi, sangat dihargai oleh Pemerintah; bahkan memperoleh sebutan sebagai Mitra Pemerintah dalam mendidik putra-putri bangsa dan dalam menyiapkan SDM untuk mengisi kebutuhan pembangunan nasional. Pertanyaan yang kini muncul adalah, apakah sebutan sebagai Mitra Pemerintah itu masih relevan dan diakui secara tulus oleh Pemerintah saat ini?

Kekuatiran Pemerintah dalam menghadapi persaingan tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia, lewat realisasi perjanjian AFTA yang akan dimulai pada tahun 2016, tampaknya menjadi alasan utama dikeluarkannya: (a) Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi, dan (b) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Pada Pasal 17 ayat (2e) dari Permendikbud No. 49 Tahun 2014, disebutkan bahwa program Magister kini berbobot 72 satuan kredit semester (sks) dan program Doktor juga menjadi 72 sks.  Pengubahan bobot program Magister yang sebelumnya 36-50 sks menjadi 72 sks memperlihatkan adanya pemaksaan “kompetensi” (versi Pemerintah) pada gelar Magister tersebut. Peraturan ini sangat merugikan bagi para lulusan Magister dalam negeri yang akan mengambil gelar Doktor di luar negeri karena gelar Magisternya hanya dihargai sebesar 32 sks. Pada umumnya, program Magister/ Master di luar negeri hanya berbobot sekitar 32-35 sks, dan program Bachelor (atau S-1) hanya berkisar 120 sks. Penetapan bobot sks tersebut telah “mengabaikan” sistem pendidikan tinggi yang berlaku secara internasional dan akan merugikan bangsa dan negara kita sendiri. Bila program Magister versi “72 sks” diterapkan, naiknya biaya pendidikan Strata-2 di dalam negeri akan men-discourage masyarakat utk studi lanjut, dan masyarakat yang mampu akan lebih memilih mengambil gelar Master dan Doctor-nya di luar negeri.  Tidak tertutup kemungkinan akan disusul dengan “braindrain” ke luar negeri, alias tidak pulang ke tanah air.

Kedua peraturan tersebut memang baik untuk dijadikan pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi secara umum, walaupun sebagian isinya ada yang terlalu “jauh”, sehingga visi, misi, dan otonomi pengelolaan perguruan tinggi swasta serasa “diintervensi” oleh peraturan-peraturan tersebut. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 memuat 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang wajib dipatuhi dan dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sangat dirasakan sebagai upaya menyeragamkan pendidikan tinggi secara nasional.

Setiap perguruan tinggi swasta (maupun sekolah-sekolah swasta) memiliki kekhususannya masing-masing, yang dapat kita baca dari visi, misi, dan tata nilai yang melandasi pelayanannya di bidang pendidikan.

Sebelum dikeluarkannya kedua Peraturan Mendikbud tersebut, apakah Pemerintah selama ini telah bertindak adil dalam menggunakan dana rakyat, baik bagi kemajuan PTN maupun bagi PTS?

Selama ini PTN dapat mendanai operasionalisasi dan pengembangan institusinya lewat pengajuan RAPBN setiap tahunnya, di mana gaji serta tunjangan struktural (maupun fungsional) dosennya juga merupakan anggaran Pemerintah. Sebaliknya, PTS harus mengandalkan hampir seluruh biaya operasional dan pengembangannya hanya pada dana yang berasal dari uang kuliah mahasiswa.

Apakah terhadap dua jenis perguruan tinggi (PTN dan PTS) yang sangat tidak berimbang dalam sumber pendanaannya ini, akan sama-sama diwajibkan untuk menerapkan kedua peraturan tersebut pada tahun 2016?

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang wajib diterapkan pada tahun 2016, memerlukan kelengkapan infrastruktur dalam mendukung pendidikannya, seperti: fasilitas praktikum yang dapat digunakan secara paralel, tambahan tenaga dosen, dan tambahan ruang kuliah. Semua itu memerlukan dana yang besar dalam investasi dan operasionalisasinya. Bagi PTN yang selama ini telah lengkap fasilitas dan infrastrukturnya, tidaklah menjadi beban karena hanya perlu memodifikasi kurikulum serta mengembangkan spesialisasi dan kompetensi dari tenaga pengajarnya. Sebaliknya, kewajiban untuk menerapkan kedua peraturan tersebut akan sangat membebani setiap PTS karena membutuhkan dana sangat besar, dan akan berujung pada naiknya biaya pendidikan; padahal cukup banyak PTS yang visi dan misi dari yayasan pengelolanya merupakan perwujudan dari bakti sosial masyarakat dalam ikut mencerdaskan bangsa, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Program kerja dari Presiden dan Wapres Terpilih, Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla yang sangat menarik dan patut didukung, adalah bahwa beliau berdua akan menekankan pada prinsip “Keadilan dan Pemerataan”, khususnya pada program kerja di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Melalui artikel ini, penulis mengusulkan agar Pemerintah, c.q. Kemendikbud, mengeluarkan sejumlah kebijakan, yaitu:

  • Menghentikan program PMDK, atau diterima tetapi jumlahnya tidak lebih dari 20% dari jumlah yang diterima melalui seleksi SNMPTN.
  • Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTN dan PTS harus proporsional dengan rasio antara jumlah PTN : PTS, yaitu 328 : 4.308 atau 1 : 13.
  • RAPBN yang diajukan Kemendikbud untuk PTN dan PTS harus disusun secara “adil dan merata”, serta dananya didistribusikan pada PTN dan PTS, sesuai rasio di atas (proporsional).
  • Penerapan KBK dan KKNI “wajib” dilakukan oleh seluruh PTN pada tahun 2016, namun bersifat sukarela/ bertahap dalam penerapannya di PTS, sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-masing PTS. Dan ini juga berarti bahwa kriteria penilaian dalam proses re-akreditasi oleh BAN PT terhadap PTN dan PTS juga harus dibedakan.
  • Permendikbud No.49 tahun 2014 perlu segera direvisi, khususnya yang terkait dengan bobot sks pada program magister dan doktor karena tidak sepadan dengan sistem sks yang berlaku secara internasional. Sebaliknya, sertifikasi kompetensi cukup hanya bersifat optional/sukarela saja.  Artinya, bagi lulusan S1, dan S2 di dalam negeri yang ingin bekerja di luar negeri, ditawarkan mengikuti ujian sertifikasi yang bertaraf internasional, yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi, misalnya oleh HAKI, HAEI, PII, dlsb.

Tanpa adanya perubahan kebijakan sebagaimana pada 5 butir di atas, hampir dipastikan akan terjadi ratusan, bahkan dua ribuan PTS yang gulung tikar, alias bangkrut. Apakah ada unsur kesengajaan untuk menambah jumlah PTN dengan cara mem-PTN-kan PTS yang terancam gulung tikar?  Pertanyaan ini cukup beralasan karena memang ada sejumlah PTS yang akan berubah menjadi PTN.  Dan kejadian ini jelas akan menghambat perkembangan pendidikan nasional, khususnya dalam mencapai target memenuhi kebutuhan 75.000 tenaga sarjana teknik yang kompeten.

Semoga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dipilih dalam waktu dekat ini, adalah sosok cendekiawan yang mampu melihat arah pendidikan nasional kita secara luas (visioner), dan menerapkannya secara “adil dan merata” (justice and equality), serta menyadari sepenuhnya bahwa peranan masyarakat dalam ikut mencerdaskan bangsa tidak boleh diabaikan, karena selama ini telah dibatasi oleh sekat-sekat atas nama birokrasi yang ada di tubuh kementerian itu sendiri.

Jayalah Indonesiaku!!

News Update

Surat Edaran Menteri Ristek dan Dikti RI Nomor 01/M/SE/V/2015, tertanggal 20 Mei 2015, tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah dikeluarkan.  Dengan adanya surat edaran tersebut, Permendikbud Nomor 49/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditunda pelaksanaannya sampai ada koreksi dan penyempurnaan di kemudian hari.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Menteri Ristek dan Dikti  atas respon dan keputusannya yang cepat dan tepat dalam menanggapi keluhan yang telah penulis sampaikan melalui artikel di atas.

Kiranya sistem pendidikan tinggi kita ke depan dapat diselenggarakan secara lebih cermat dan penuh kearifan, tanpa menimbulkan korban berupa tutupnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat di dalam turut mencerdaskan bangsa.

Terima kasih atas perhatian Bapak.

Salam hormat,

Atmonobudi Soebagio.

6 Komentar

Filed under Asean Free Trade Area (AFTA), Competence Based Curriculum, Higher Education

6 responses to “Kemana Pendidikan Tinggi Kita Akan Diarahkan?

  1. Terima kasih Prof, tulisan ini sangat menggugah dan saya pikir perlu dibicarakan bersama seluruh fakultas dan pimpinan universitas   bagaimana cara UKI mencermati kedua Permendikbud baik No. 73  Tahun 2013 maupun No 49 Tahun 2014  khususnya dalam mengantisipasi AFTA tahun 2016. Sekali lagi terima kasih dan sukses Prof.

  2. jimmy ph. paät

    Saya pertama-tama mengucapkan terimakasih kepada Mira yang telah membawa saya untuk memperoleh tulisan Bapak Budi. Tidak sedikit memang kebijakan pendidikan yang malah tidak mendukung kemajuan pendidikan kita. Apa yang Bapak Budi amati kaitannya dengan memperbanyak PTN (Mem-PTN-kan PTS) menurut saya tepat. Kita perlu mencermati sungguh-sungguh kebijakan ini.

    Salam hormat,
    jimmy ph. paät

    • Terima kasih banyak Pak Jimmy.

      Perlu juga untuk kita ketahui bahwa dulu (lupa tahunnya) pemerintah c.q. Kementerian Pendidikan, pernah mengeluarkan kebijakan yang sangat longgar dalam memberikan kesempatan membuka PTS baru. Akibatnya, jumlahnya saat ini lebih dari 4.300 PTS.

      Kewajiban bagi seluruh PT, khususnya PTS untuk menerapkan KBK mulai thn 2016, akan mengancam eksistensi PTS karena akan membuat biaya pendidikan menjadi sangat mahal. Juga soal menaikkan bobot sks bagi program MT maupun DR, jelas sangat dilatarbelakangi kepanikan pemerintah.

      Memang tidak salah apabila pemerintah kemudian melakukan langkah2 spt mem PTN-kan PTS. Tetapi pemerintah juga harus adil dalam menyusun APBNnya agar juga dapat membantu mengembangkan PTS yang ada.

      Pertanyaannya, apakah pemerintah sanggup mem PTN-kan seluruh PTS yg lahir akibat longgarnya kebijakan yg pernah dibuatnya? Kalau sanggup, itu baik, tetapi saya meragukannya.

      Saya justru meragukan bahwa langkah2 mem-PTN-kan PTS merupakan upaya menolong PTS yang terancam bangkrut, melainkan demi target menghasilkan lulusan yang kompeten dan bersertifikat; khususnya dalam menghadapi persaingan kerja karena masuknya tenaga kerja asing di Indonesia.

      Kebijakan yang saya anggap adil adalah apabila pemerintah tidak menganakemaskan PTN, melainkan berlaku adil dan merata thd seluruh PT.

      Demikian tanggapan saya, sebagai dosen yang berkarir di sebuah PTS dan sangat merasakan ketidakadilan tersebut. Tks.

      Salam,
      Atmonobudi S.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s