Ancaman Pencabutan Izin Bagi Perusahaan Perkebunan Yang Membakar Lahan

Revocation Threat To Burn The Plantation Site

Pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di sela-sela Lokakarya Percepatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), melarang keras perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memilihara kebun dengan cara membakar. Ancaman pencabutan izin usaha atas pembakaran tersebut bukan ancaman kosong. Rusman Heriawan juga menegaskan bahwa pencabutan izin usaha adalah hukuman yang fatal dan mematikan bagi perusahaan sawit (Kompas, 1/3/14 hal. 13). Kejadian pembakaran lahan ini jelas akan menghambat tekad dan target pemerintah untuk menurunkan emisi gas-gas rumah kaca sebesar 26 persen. Namun, mengapa pembakaran tersebut terulang kembali setiap tahunnya?

Kejadian pembakaran lahan sawit di kawasan Riau dan Kalimantan bukan baru kali ini terjadi. Kasus itu telah terjadi belasan tahun yang lalu, mungkin bahkan lebih lama karena dulu tidak menjadi berita utama di media masa.

Penulis belum pernah melihat isi dokumen izin usaha perkebunan ini, namun bila dilihat dari seringnya pembakaran lahan maupun hutan tersebut, tampaknya ancaman sangsi berat tidak tercantum dalam dokumen tersebut. Bisa jadi dokumen mencantumkannya, namun lemah dalam pengawasannya di lapangan mengingat lokasi kebakaran jauh dari jalan inspeksi terdekat.

Dalam era digital dan teknologi geospatial, batas-batas lahan yang diizinkan tidak cukup hanya dengan melampirkan peta lokasi pada dokumen perizinan tersebut. Titik-titik yang menandai batas lokasi tersebut harus dilengkapi dengan koordinat global positioning system-nya (GPS) melalui dukungan teknologi Geospatial Information (GI) dan Geographic Information Systems (GIS).

GI adalah data yang direferensikan untuk suatu tempat (lokasi) – dalam wujud satu set koordinat geografi – yang dapat dikumpulkan, diolah, dan ditampilkan kembali secara real time. Sedangkan GIS adalah suatu sistem komputer dengan kemampuan menangkap, menyimpan, menganalisa, serta menampilkan kembali informasi geografi tersebut.

Apabila surat izin perkebunan tersebut dilengkapi dengan data lokasinya, melalui pemanfaatan teknologi GI dan GIS, maka koordinat titik-titik api kebakaran lahan di Riau tersebut dapat langsung diketahui siapa pemilik lahan yang terbakar itu. Koordinat titik-titik api tersebut terdeteksi melalui foto satelit, yang kemudian diolah dan dibandingkan dengan data koordinat yang tersimpan dalam GIS.

Perlu tidaknya penerapan kedua teknologi tersebut oleh instansi pertanahan maupun perizinan perkebunan, tentunya memerlukan arahan maupun instruksi dari Presiden, sekiranya instansi yang menangani masalah pertanahan maupun perizinan perkebunan tersebut masih bekerja secara business as usual, atau belum berubah dalam cara pencatatannya. Semoga ada peningkatan dalam pemanfaatan GI dan GIS, sehingga pencegahan kebakaran lahan atau hutan dapat dilakukan secara sigap.

Tinggalkan komentar

Filed under Carbon dioxide emission, Geographic Information Systems, Geospatial Information, Plantation Company

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s