Dukungan kepada Pemerintah dalam Melarang Ekspor Mineral Mentah

Support to the Government to Ban the Export of Raw Minerals

Berita Kompas, Selasa 24/12 – 2013, di halaman muka dengan judul “Pemerintah Memastikan Larangan Ekspor Mineral Mentah”, merupakan berita gembira bagi sebagian pembaca, termasuk penulis. Mengapa demikian?

Kini kita berada di awal abad ke-21 yang merupakan abad “persaingan global dan sekaligus abad kerjasama” di mana pemerintah turut menandatangani berbagai perjanjian kerjasama internasional. Ini berarti bahwa kita sedang berada di suatu abad di mana kerjasama dan persaingan dalam sektor ekonomi dan tenaga kerja antar negara akan berlangsung secara simultan di antara negara-negara di dunia, termasuk di antara sesama negara tetangga kita sendiri.

Dalam situasi yang demikian, kita perlu meninjau kembali seluruh peraturan dan kebijakan yang selama ini bersifat jangka pendek. Kita sudah harus berorientasi pada kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka panjang, atau berkelanjutan.

Dalam konsep pembangunan secara berkelanjutan, sumber daya alam dan mineral merupakan salah satu asset, atau potensi, yang harus dikelola dengan cermat dan digunakan secara hemat. Sebagai contoh, negara kita sangat kaya akan sumber energi primer, d.h.i. bahan bakar fosil berupa minyak bumi, batubara, dan gas alam. Bahan bakar tersebut sempat berlimpah-ruah puluhan tahun yang lalu. Kini cadangannya di perut bumi telah semakin menipis. Kalaupun masih ada, maka hanya yang tersisa di dasar bumi di bawah laut-laut dalam di wilayah kita. Akan sangat mahal sekali apabila kita melakukan eksplorasi dan penambangannya. Dan semua itu akan berujung pada mahalnya harga jual energi primer tersebut.

Merencanakan suatu kebijakan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan harus dipikirkan dengan teliti dan cermat. Kebijakan tersebut harus diawali dengan melakukan inventarisasi (survei) atas kekayaan alam kita secara menyeluruh. Proses ini mirip dengan permainan catur, di mana kita harus berpikir beberapa langkah ke depan dan juga memikirkan langkah-langkah alternativnya. Kita tidak boleh menyusun kebijakan yang hanya untuk beberapa tahun ke depan saja. Kita bahkan sering tidak menyadari bahwa sebuah kebijakan bisa ditunggangi oleh kepentingan bisnis lain yang merugikan kita. Kemungkinan adanya kepentingan semacam itu juga dapat dibaca di:

https://atmonobudi.wordpress.com/2013/05/27/pltn-di-bangka-belitung-beroperasi-2024/ .

Ilustrasi lainnya adalah, bukankah akan jauh lebih menguntungkan apabila kita memproduksi kaca atau gelas dari pemanfaatan pasir silika kekayaan kita, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, dari pada mengekspor pasir tersebut secara mentah?

Mengapa penulis merasa perlu untuk menekankan hal-hal tersebut? Sejauh pemahaman penulis, masih banyak dijumpai kebijakan-kebijakan pemerintah yang saling bertentangan antara yang satu dengan lainnya. Misalnya, kontradiksi antara tekad untuk menurunkan emisi gas-gas rumah kaca sebesar 26 persen dan kebijakan untuk mencapai target 10.000 MW namun akan dicapai dengan membangun pembangkit-pembangkit listrik, d.h.i. PLTU berbahan bakar batubara. Seperti kita ketahui, emisi karbon dioksida dari PLTU berbahan bakar batubara adalah sekitar 740-950 kg CO2 per megawattjam (kgCO2/MWh). Lalu apa maksud pencanangan target untuk menurunkan emisi karbon yang 26 persen itu?

Perlu menjadi perhatian bagi partai-partai politik yang akan mengirimkan wakil-wakilnya di DPR serta calon Presiden lewat Pemilu tahun 2014, agar menggarisbawahi warning ini, karena di tengah tekad kita untuk melakukan konservasi energi maupun mineral, masih saja ditemui sejumlah menteri dan pejabat negara yang berpikir secara sederhana dan tidak terintegrasi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Kontradiksi yang serupa juga banyak ditemui pada sejumlah Perda.

Mengutip ucapan Bang Todung Mulya Lubis, bahwa whistle blowers sangat berjasa dalam membongkar skandal korupsi, maka pemerintah juga tidak cukup hanya memperhatikan laporan dari unit pengawasan yang ditugaskan untuk itu, tetapi juga perlu mendengar whistle blowers dalam memonitor penerapan kebijakan-kebijakannya yang tidak berjalan mulus, maupun reaksi masyarakat/pakar karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Semoga kebijakan dan jaminan kepastian pemerintah dalam melarang ekspor mineral mentah, maupun energi primer, akan dilaksanakan secara tegas sejak sekarang dan berlangsung secara berkelanjutan.

Tinggalkan komentar

Filed under Carbon dioxide emission, Carbon Mitigation, CCS, Coal Fired Power Plants, Coal Power Plants, Energy, Energy Savings, Energy Security, Global Crisis, Sustainable Development

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s