KTT G-20: Pemulihan Krisis Global Sangat Lambat

G-20 SUMMIT: Very Slow Recovery of Global Crisis

SAINT PETERSBURG – BALI POST. Para pemimpin negara G-20 pada Jum’at (6/9) memperingatkan bahwa pemulihan ekonomi global terlalu lemah, dengan risiko perlambatan lebih lanjut dan beberapa negara berkembang menunjukkan kerapuhan tertentu.

Para pemimpin negara G-20 mendukung sebuah rencana aksi Saint Petersburg untuk meningkatkan pertumbuhan dan lapangan kerja ketika tuan rumah Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa “risiko masih sangat besar” untuk pemulihan yang rapuh. Rencana aksi Saint Petersburg ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja.

Menyikapi secara langsung kekhawatiran oleh negara-negara berkembang tentang pengurangan program stimulus oleh bank-bank sentral, para pemimpin berjanji bahwa perubahan kebijakan moneter ke depan akan disesuaikan “secara hati-hati dan dikomunikasikan secara jelas”.

“Meskipun kita bertindak, pemulihan terlalu lemah, dan risiko-risiko tetap condong ke sisi negatifnya,” kata para pemimpin dalam komunike akhir mereka setelah pertemuan dua hari mereka di Saint Petersburg, yang dibayangi oleh krisis Suriah.

“Prospek pertumbuhan global untuk tahun 2013 telah ditandai penurunan berulang kali selama tahun lalu, keseimbangan global belum selesai, disparitas pertumbuhan regional tetap lebar, dan pengangguran khususnya di kalangan kaum muda tetap tinggi,” kata pernyataan itu. Meskipun ada tanda-tanda pemulihan di zona euro dan pertumbuhan berlanjut di negara-negara maju, namun telah melambat di negara-negara berkembang, tambahnya.

Pernyataan itu tampaknya menyadarkan perlunya bank-bank sentral seperti Federal Reserve AS untuk akhirnya mengakhiri kebijakan pelonggaran moneter mereka. “Kami tetap memperhatikan risiko dan efek sisi negatif yang tidak diinginkan dari perpanjangan masa pelonggaran moneter,” katanya.

Negara-negara G-20 sepakat bahwa merka juga harus menghindari “kebijakan yang dapat menyebabkan pemulihan terputus-putus atau mendorong pertumbuhan dengan mengorbankan negara-negara lain. “Prioritasnya adalah pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan yang berkelanjutan dan pertumbuhan yang layak,” kata Kepala Komisi Eropa Jose Manuel Barroso.

Dalam komunike akhir mereka, para pemimpin G-20 juga mendukung arahan yang disusun oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk memberlakukan peraturan yang seragam guna menindak penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional besar dan membantu mengikis kas yang terkuras. (ant)

Sumber: BALI POST, Senin 9 September 2013, hal.20.

Komentar:

Setelah mencuatnya kepentingan umum dan politik secara spektakuler, yang klimaksnya terjadi pada tahun 2008-2009, isu perubahan iklim kini telah bergeser ke posisi yang tidak lagi sebagai sentral dalam wacana politik global maupun perhatian media (c.f. Boykoff 2011; Eide & Kunelius, 2012).

Krisis ekonomi sejak tahun 2008 telah mengubah agenda-agenda elit para pengambil keputusan, dan memaksa mereka untuk memusatkan perhatian politiknya ke masalah-masalah yang bersifat lokal, nasional, dan mendesak (misalnya, masalah pengangguran) dari pada ke isu-isu yang bersifat global, transnasional, abstrak, dan sebagian dari isu masa yang akan datang (a.l. risiko akibat kenaikan permukaan laut). Sebagai konsekuensinya, politik terkait dengan perubahan iklim menjadi stagnan, namun juga serentak dengan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintahan global secara umum.

Peringatan Putin akan “risiko masih sangat besar” untuk pemulihan yang sangat rapuh, memang beralasan, akan tetapi tidak mudah untuk diterima secara bulat. Setiap negara dengan problema lokalnya, yaitu pengangguran, adalah beban pemerintah yang berat dan nyaris bersifat tetap, bahkan cenderung meningkat. Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, target menaikkan gaji di atas UMR, dan target program pendidikan dasar dan menengah secara gratis (melalui program Pemda) masih merupakan persoalan mendasar yang harus diatasi oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Melonjaknya kurs dollar AS terhadap rupiah merupakan tambahan beban baru bagi pemerintah di saat gencarnya upaya meningkatkan ekspor demi pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi tersebut, pengendalian moneter di Indonesia, termasuk dalam menyikapi dampak pengendalian moneter internasional, khususnya dollar AS, harus disikapi dengan sangat cermat dan penuh kehati-hatian.

Berita terakhir adalah dilakukannya shutdown (penutupan aktifitas beberapa lembaga pemerintahan federal) oleh Pemerintah Federal AS pada tanggal 1 Oktober yang lalu, akibat defisit puluhan triliun dollar, yang berdampak pada dihentikannya pembayaran gaji dari 1 juta pegawai federal tanpa kepastian sampai kapan. Lembaga-lembaga tersebut adalah Departemen Kesehatan dan Layanan Umum, Lembaga FDA, Lembaga Intelijen, Perpajakan (IRS), Departemen Kehakiman, dan Lembaga Perlindungan Lingkungan.

Pemerintah perlu mencermati kondisi yang sedang terjadi di AS tersebut. Perlu juga dipertimbangkan, agar perdagangan luar negeri kita jangan hanya mengandalkan pada mata uang dollar AS saja, tetapi juga pada mata uang lain, antara lain Euro.

Semoga kita bisa segera terbebas dari “krisis finansial” di AS, maupun ikutannya berupa melonjaknya kurs dollar AS terhadap Rupiah.

Tinggalkan komentar

Filed under Financial Crisis, Global Crisis, National Education, Sustainable Development

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s