PERTAMBANGAN: Kaji Ulang Peningkatan Tarif Royalti Batubara

MINING: Review the Increase of Coal Royalty Tariff

JAKARTA, KOMPAS – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia meminta agar Pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan tarif royalti batubara bagi pemegang ijin usaha pertambangan dan bea keluar ekspor komoditas tambang itu. Kebijakan itu dinilai akan memicu maraknya aktifitas penambangan batubara illegal di tengah situasi krisis akibat merosotnya harga batubara di pasaran.

Ketua Komite Komersial APBI Pandu Syahrir, Rabu (11/9), dalam jumpa pers, di Jakarta, menyatakan, saat ini diperkirakan produksi penambangan batubara illegal 56,3 juta ton dan potensi kerugian bagi negara dari pajak dan royalti Rp. 3,5 triiun – Rp. 5,5 triliun pada tahun 2012. “Kami minta pemerintah memprioritaskan penertiban penambangan illegal,” ujarnya.

APBI juga mengusulkan penerapan tarif royalti berdasarkan indeks harga. Sebagai contoh, jika harga acuan batubara di bawah 100 dollar AS per ton, tarif royalti bagi pemegang IUP sebaiknya tidak dinaikkan. Jika harga referensi di atas 100 dollar AS, kenaikannya bisa 1,75 persen. Jika harganya di atas 120 dollar AS, royalti disamakan dengan tarif bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor ESDM, saat ini tarif royalti batubara 3 persen, 5 persen, dan 7 persen, bergantung pada nilai kalori yang diproduksi. Pemerintah akan menaikkan tarif royalti menjadi 13,5 persen, sama dengan tarif yang berlaku bagi pemegang PKP2B.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Thamrin Sihite menyatakan, pihaknya mempertimbangkan masukan usulan besaran royalti berdasarkan indeks harga agar pemerintah mendapat rezeki nomplok (windfall profit) jika harga batubara naik. “Kebijakan kenaikan royalti dan bea ekspor batubara disiapkan agar tidak merugikan pengusaha,” ujarnya.

Pandu memaparkan, saat ini, situasi industri pertambangan batubara kritis akibat tekanan harga jual komoditas yang merosot tajam sejak tahun 2012 dan naiknya biaya produksi secara signifikan. Harga acuan batubara global Newcastle turun dari 132 dollar AS per ton pada januari 2011 menjadi 77 dollar AS per ton pada Agustus 2013. Akibatnya, banyak pemegang IUP menghentikan operasi dan memilih efisiensi termasuk merumahkan dan mengurangi karyawan.

“Merosotnya harga komoditas batubara juga dipengaruhi membanjirnya pasokan batubara dari aktivitas penambangan dan perdagangan illegal yang makin semarak,” ujarnya.

“Kebijakan peningkatan tarif royalti bagi pemegang IUP berpotensi membuat 46 persen tambang batubara ditutup, 400.000 pekerja kemungkinan kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan negara lebih dari 64 juta dollar AS, dan penurunan kontribusi dana tanggung jawab social 50 juta dollar AS,” ujarnya. Kondisi ini akan diperparah jika ekspor batubara diterapkan. (EVY)

Sumber: Kompas. Kamis 12 September 2013, hal. 18.

Komentar:

UUD RI 1945, dengan jelas menegaskan bahwa sumber kekayaan alam, mineral, dan air dikuasai negara dan ditujukan untuk kejahteraan rakyat. Nyatanya, banyak penambangan yang dioperasikan oleh perusahaan asing, dan negara hanya memperoleh sebagian kecil dari hasil produksinya; bahkan ada yang hanya dari pajak dan royalti dengan persentase yang rendah.

Jika pemerintah serius untuk mempertahankan tingkat keamanan energi nasional secara berkelanjutan, usaha penambangan batubara dan perdagangannya seharusnya berada di tangan BUMN. Harga batubara di pasar internasional bukan baru belakangan ini saja merosot, melainkan sudah sejak lama. Apalagi harga batubara dengan kandungan kalori yang rendah nyaris tidak pernah mengalami kenaikan.

Kebijakan pemerintah tentang ijin ekspor batubara ini juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang “Proyek Percepatan Kelistrikan 10.000 Megawatt” di mana PLTU Batubara merupakan primadona untuk pencapaian target tersebut. Adalah wajar apabila PLN maupun PT Indonesia Power, selaku anak perusahaan yang mengoperasikan PLTU Batubara, merasa khawatir dengan trend ekspor batubara yang meningkat tajam.

Seyogyanya, kebijakan pemerintah dalam menjaga tingkat keamanan energi nasonal, tidak hanya dengan menaikkan tarif ekspor dan royalti saja, melainkan juga perlu memproteksinya dengan kebijakan pembatasan kuota ekspor, demi terjaganya keamanan energi nasional. Menjual batubara untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi industri di dalam negeri justru akan memberikan nilai tambah, dari pada mengekspornya dalam wujud barang tambang yang masih mentah.

Tinggalkan komentar

Filed under Energy Security, Power Generation, Energy Efficiency and Policy, Tariffs

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s