Janji REDD+ dan Nasib Hutan Kita

Promise of REDD+ and The Fate of Our Forests

JAKARTA, KOMPAS — Banyak pihak berpikir bahwa program penurunan emisi gas rumah kaca, seperti Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus, dikenal sebagai REDD+, akan menghasilkan dana kompensasi yang besar bagi pemilik hutan terbesar, termasuk Indonesia.

Berbagai upaya ditempuh, berbarengan dengan munculnya para “penumpang gelap” yang memprovokasi bisnis karbon. Namun, seperti proyek Clean Development Management (CDM) sebagai bagian dari mekanisme Protokol Kyoto yang ternyata tidak menghasilkan uang, masyarakat pun mulai ragu.


Tantangan pembangunan berlandaskan ekonomi hijau antara lain untuk menjawab tantangan krisis pemanasan global dan perubahan iklim, krisis energi dan pangan, kerusakan sumber adaya alam, serta gagalnya pasar dunia. Indonesia berupaya mengakomodasi ekonomi hijau ini dalam Penyusunan Strategi Nasional (Stranas REDD+) yang begitu ambisius sehingga diperkirakan akan menjadi dokumen belaka.

Tampaknya akan menjadi blunder jika program REDD+ harus didasarkan pada pemikiran memperoleh kompensasi dana hijau dari negara-negara industri yang mengumbar karbon tanpa memiliki hutan penyerapnya. Lalu apa yang akan diperoleh dari upaya menekan pemanfaatan hutan dan lahan bagi masyarakat di sekitar hutan?

Manfaat REDD+

Tak bisa dimungkiri bahwa hutan telah rusak. Tingkat deforestasi yang begitu besar: 1,87 juta hektar/tahun (1990-1996), 3,51 juta hektar (1997-2000), dan turun sekitar 1 juta hektar (2001-sekarang) menunjukkan masalah di bidang kehutanan sangat serius. Badan Planologi Kehutanan (2007) mencatat kawasan hutan yang masih berhutan sekitar 64 persen.

Tata kelola kehutanan, tata cara pengendalian pembalakan liar, kebakaran dan perambahan harus segera diperbaiki. Ditambah kerusakan lahan di luar kawasan hutan yang rata-rata 0,5 hektar setiap tahun, maka anggapan hutan sebagai emitter utama karbon dunia semakin beralasan.

Program REDD+ yang mulai terdorong pada COP 2007 di Bali oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) mengharuskan pemerintah melakukan hal-hal yang dapat menggali akar masalah kerusakan hutan dan lahan secara mendalam.

Wujud hasil program REDD+ adalah turunnya tingkat emisi karbon dengan menghindari terjadinya pengurangan hutan akibat kerusakan hutan sekaligus menangani konflik lahan terkait juga hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tempatan.

Melalui iming-iming dana hibah 1 miliar dollar AS dari Kerajaan Norwegia tahun 2010, Indonesia dibangkitkan untuk memperbaiki hutan dan tata kelola hutan. Namun pelaksanaan letter of intent (LoI) yang amat lambat – terdiri atas tiga hal; persiapan, transformasi, dan implementasi – menunjukkan bahwa progresnya sangat lambat atau bahkan tidak akan dapat dipenuhi. Akibatnya, pembayaran kontribusi dan yang dijanjikan dan harus disetujui Parlemen Norwegia diragukan terwujud.

Harapan untuk memperoleh nilai kompensasi upaya pelaksanaan REDD+ selayaknya tidak diprioritaskan meskipun Indonesia dengan kawasan lindung yang masih berhutan sekitar 36,5 juta hektar memiliki potensi nilai penyerapan karbon 105-114 miliar dollar AS belum termasuk hutan produksi yang masih baik.

Pemicu perbaikan hutan

Program REDD+ maupun program hijau perendahan emisi karbon selayaknya ditangkap sebagai dorongan untuk memperbaiki tata kelola hutan, meningkatkan kualitas pengolahan hutan yang adil, memberikan akses yang layak buat masyarakat terutama masyarakat adat, serta meningkatkan kesejahteraan dan status sosial masyarakat sekitar hutan. Isu tenurial dan sosial ekonomi mayarakat merupakan bagian penting yang harus ditangani agar tidak berkepanjangan.

Persoalan pemantapan tata ruang dan tata guna kawasan hutan serta kualitas penyelenggaraan tata kelola kehutanan menjadi bagian utama yang perlu diperbaiki. Kompleksitas persoalan kehutanan tersebut semakin tidak mudah diurai karena faktor penyalahgunaan kewenangan. Pikiran dan perilaku koruptif akan menggagalkan pencapaian REDD+.

Masalah krusial yang mengganggu adalah penyelesaian proses pengukuhan batas hutan yang belum mencapai 15 persen dan pengamanannya sehingga masih menjadi cemoohan banyak pihak. Dengan hambatan penataan batas hutan sangat banyak, rasanya sampai akhir zaman proses tata batas dan pengukuhan kawasan hutan Indonesia tidak akan selesai tuntas. Pemerintah harus berpikir ulang untuk melakukan teknik yang lain dalam melindungi dan memantapkan batas-batas kawasan hutan selain pematokan batas di lapangan.

Pemaksaan izin

Persoalan lain yang harus dibenahi adalah syarat clean and clear dalam proses perizinan penggunaan kawasan hutan hampir tidak perbah terpenuhi, tetapi izin selalu dipaksakan terbit karena kepentingan kedua belah pihak. Akibatnya, konflik lahan tidak pernah dapat dihindari dan berdampak pada kerusakan hutan.

Pembalakan liar menjadi penyakit kronis yang tidak hanya bertautan dengan kebutuhan bahan baku kayu untuk industri dan rumah tangga, tetapi malahan sudah menjadi “kue” lain yang sehari-hari dinantikan untuk dijadikan rayahan.

Sedangkan masalah kebakaran hutan yang umumnya berasal dari lahan transisi semakin sulit dikendalikan karena terkait budaya berladang. Ini yang sebenarnya bisa diatasi dengan masukan teknologi, bukan dengan kebijakan anti pembakaran dalam pembukaan lading rakyat.

Untuk keberhasilan rencana dan pelaksanaan program REDD+ tersebut, masalah transparansi pengelolaan hutan dan keberhasilannya merupakan salah satu kunci. Data spasial maupun numeric kemajuan ataupun kemerosotan, pengelolaan hutan harus selalu dapat dilihat umum, terintegrasi, divalidasi, dan selalui terbarui.

Program MRV (Monitoring, Reporting, and Verification) sumber daya hutan yang kini digunakan diharapkan mampu menjamin bahwa laporan perbaikan pengelolaan hutan benar adanya.

Program REDD+ benar-benar diharapkan akan menghasilkan “kue” yang sebenarnya bagi dunia masyarakat Indonesia. Terutama dalam bentuk keamanan lingkungan hidup dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

TRANSTOTO HANDADHARI
Rimbawan Senior, CEO Yayasan Green Network Indonesia.
Sumber: Kompas, Senin 11 Maret 2013, hal. 7.

Komentar:

Bapak Transtoto telah menuliskan artikel/opini di atas dengan sangat jernih, jelas, dan komprehensif. Semoga akan semakin banyak pembaca yang memahami kompleksitas pengelolaan hutan tersebut. Dan para pengambil keputusan di Pusat maupun Daerah menjadi semakin cermat dan berpihak pada kepentingan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, melalui pengelolaan hutan secara transparan dan berkelanjutan.

Dalam memperbaiki kerusakan hutan maupun mekanisme pengelolaannya, kita sebaiknya tidak mengharapkan terlalu banyak pada tawaran dana 1 miliar dollar AS dari Kerajaan Norwegia. Seharusnya, negara-negara industri penyebab polusi karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca, lah yang melakukan program perluasan hutan alami maupun hutan industri di negaranya masing-masing sehingga potensi hutannya mampu untuk menyerap seluruh emisi karbon yang terjadi di negara-negara tersebut.

Adalah sangat janggal ketika “si penyebar polusi karbon” mengendalikan dana mereka secara ketat akan tetapi tidak mampu memperluas dan mengelola hutan mereka sendiri. Mengapa negara-negara berkembang, yang umumnya negara agraris, seakan-akan menjadi pengemis terhadap negara-negara polluter tersebut? Negara-negara “bukan pembuat polusi” perlu bersatu di UNFCCC dan mendorong keluarnya keputusan agar negara-negara industri wajib memperluas hutan di negara mereka masing-masing sehingga tidak perlu memberi iming-iming dana kepada negara-negara yang tingkat polusinya rendah.

Jangan lupa bahwa dana besar yang ditawarkan itu akan kembali mereka terima dengan menaikkan harga jual produk dari industri mereka, sambil terus mengembangkan industrinya.

Pemerintah Indonesia perlu mengukur seberapa besar tingkat polusi karbon di masing-masing provinsi, dengan maksud agar dapat direncanakan perluasan hutan baru atau penghijauan. Melalui anggaran nasional, setiap provinsi didorong untuk memperluas hutan alami maupun hutan industri di wilayahnya masing-masing sehingga mampu menyerap seluruh gas karbon yang ada di wilayahnya. Sementara itu, pemerintah kota-kota besar, seperti Jakarta, dapat memberikan subsidi kepada Provinsi Jawa Barat dan Banten untuk pengembangan hutan, dan mewajibkan pengelola properti dan perumahan di DKI Jaya untuk menanam sejumlah besar pohon yang daya serap karbonnya yang sepadan atau bahkan lebih besar dari tingkat polusi di kompleks perumahan tersebut.

Pulau Jawa, dengan tingkat polusinya yang tertinggi di Indonesia, perlu mempertimbangkan penyelenggaraan program perluasan hutan dengan sangat serius. Pembangunan perumahan harus berorientasi vertikal (bangunan bertingkat banyak), agar tidak menyita lahan terlalu luas. Secara nasional, perlu segera diterapkan pajak karbon terhadap industri dan kendaraan bermotor untuk mendukung “Lingkungan dan Ekonomi Hijau”. Di sisi lain, seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Uap maupun Gas, yang notebene berupa bahan bakar fosil, wajib melengkapi power plant-nya dengan sistem penangkap karbon dan penyimpanannya (CCS), atau memanfaatkan alga sebagai penyerap karbon dioksida.

2 Komentar

Filed under Algae as CO2 absorber for Thermal Power Plants, Algae Cultivation, Anthropogenic, Bio Technology, Carbon Mitigation, CCS, Coal Fired Power Plants, REDD+, Sustainable Development

2 responses to “Janji REDD+ dan Nasib Hutan Kita

  1. imam hadi saputra

    tulisan ini mudahan dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang orang di daerah untuk membuat langkah riil untuk memperbaiki dan menciptakan hutan walau dimulai dgn areal yang kecil , dan membudayakan masyarakat menanam pohon di sekitar kebun.

    • Terima kasih Mas Imam atas komentarnya.
      Semoga program REDD+ dapat berlangsung dengan baik dan dapat mengembalikan hutan hujan yang pernah ada sebelumnya, termasuk juga berbagai species yang ada di hutan tersebut.

      Salam,
      Atmonobudi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s