Mitigasi Bencana Kacau: Banjir Jakarta Bisa Diatasi

PLTGU Muara Karang tergenang banjir 2013

Peta Jakarta pd  kondisi banjir

Chaotic Disaster Mitigation: Jakarta Flood Can Be Anticipated

JAKARTA, KOMPAS – Mitigasi bencana di ibu kota Jakarta belum berjalan baik. Manajemen informasi terlambat sehingga penanganan menjadi terkendala. Distribusi logistik dan relawan terpusat di sejumlah tempat. Sementara sebagian korban tidak tertangani setelah beberapa hari dilanda banjir.

Kondisi itu diakui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Basuki, ada tumpang tindih penanganan banjir selama beberapa hari ini. Ada beberapa lembaga yang menyandang nama “penanggulangan bencana” di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB).

Akibat tumpang tindih serta garis komando dan koordinasi yang kurang jelas, mitigasi bencana banjir di Jakarta menjadi kacau. “Memang di lapangan terjadi tumpang tindih. Pembagian makanan untuk pengungsi saja repot,” kata Basuki, Senin (21/1), di Jakarta.

Sejak 17 Januari lalu, ketika banjir melanda Jakarta, Gubernur DKI Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Darurat Banjir. Lembaga ini terdiri dari unsur aparat Pemprov DKI, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara RI, dan badan SAR.
Struktur satuan tugas dipimpin Komandan Satgas Sekretaris Daerah Pemprov DKI dan Wakil Komandan Kepala Staf Kodam Jaya. Adapun pendanaan Satgas berasal dari anggaran Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Arfan Arkilie mengatakan, kinerja organisasi ini belum optimal. Manajemen informasi di tingkat bawah selalu terlambat. “Kami mengerahkan relawan membantu menangani korban agar cepat memberikan informasi,” kata Arfan.

Sampai Senin sore, misalnya, data korban dan penanganan korban banjir di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat belum masuk Posko Satgas Darurat Banjir. Hari-hari sebelumnya kelambanan informasi juga terjadi.

Kepala Seksi Operasi Sudin Damkar dan PB Jakbar Sutarno mengatakan, pihaknya kewalahan menangani banjir dan korban banjir karena minimnya fasilitas. “Kami hanya memiliki 11 perahu karet, 2 set perlengkapan pertolongan darurat, dan 11 mobil pompa,” ujarnya.

Sampai saat ini pihaknya tidak punya truk evakuasi. “Kami berharap perlengakapan pertolongan darurat untuk kami bisa ditambah satu set,” ucap Sutarno.

Di Jakarta Timur, peralatan evakuasi juga belum memadai, tempat pengungsian kurang, dan sarana air bersih bagi pengungsi minim. Kepala Seksi Operasional Sudin Damkar dan PB Jaktim Idris DN mengatakan, koordinasi penanggulangan bencana sementara ini masih lemah.

Tambang untuk evakuasi milik Sudin Damkar dan PB Jaktim yang semestinya digunakan untuk kebutuhan darurat malah digunakan warga untuk evakuasi warga bencana banjir di Kampung Pulo, Kampung Melayu. Lima dari 10 perahu karet milik Sudin Damkar dan PB Jaktim bocor setelah digunakan evakuasi warga korban banjir.

Bisa diantisipasi

Amelia Yunita, Sekretaris Jenderal Global Rescue Network (GRN), mengatakan, kalau mekanisme mitigasi bencana banjir di Jakrta bisa dilaksanakan optimal, sebenarnya tidak perlu ratusan perahu karet untuk evakuasi warga. “Banjir adalah bencana yang bisa diprediksi. Seharusnya penanganan saat banjir tiba sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari,” kata perempuan yang akrab dipanggil Yuni ini.

Selama ini, GRN bergerak turun membantu evakuasi korban banjir seperti di kawasan Kampung Melayu, Teget, Cililitan, Kalibata, juga beberapa kampus yang terendam, seperti Universitas Trisakti.

“Kami biasanya mendapat informasi langsung dari warga. Kami cek dulu kebenarannya dan kebutuhan peralatan untuk evakuasi sebelum ke lapangan. Kami juga terbiasa berkoordinasi dengan organisasi relawan lain yang berpengalaman seperti Wanadri,” katanya.

Menurut Amelia, antarorganisasi yang telah terbiasa menangani bencana sudah terbentuk kerja sama dan bagi tugas. Tinggal saling mengubungi dan mengabarkan kebutuhan atau kondisi daerah yang buth bantuan. Namun, kerja sama yang efektif itu, diakui Amelia, belum tergambar secara makro dalam penangan banjir Jakarta kali ini.

“Dari pengalaman di lapangan, kami mengimbau agar pemerintah lebih tegas dan focus dalam penanganan bencana. Selanjutnya, agar tidak terus terulang, perlu sistem peringatan dini dan mendidik masyarakat,” katanya.

Sistem peringatan dini, kata Amelia, tidak rumit. “Di Kampung Melayu, misalnya, pasang saja tiang-tiang besi dengan tanda cat hijau, kuning, merah. Kalau air sampai garis kuning, warga harus siap-siap mengungsi. Kalau merah, sudah tidak ada toleransi, rumah-rumah harus dikosongkan,” katanya.

Tim evakuasi dari pemerintah atau relawan membantu warga. Warga yang tidak mau mengungsi silakan bertanggung jawab pada dirinya sendiri,’ katanya.

Dalam satu komando

Namun, tentang kekacauan komando itu dibantah Joko Widodo. “Dalam satu komando. Kalau DKI, di bawah komando saya semuanya,” kata Jokowi.

Dari sisi logistic, DKI sudah siap, seperti untuk makanan dan selimut bagi pengungsi. Kendati demikian, Jokowi mengakui masih ada kekurangan, yaitu toilet, tenda komando, dan air bersih.

“Toilet hanya ada 13, padahal kebutuhan kurang lebih 64 unit. Tenda besar juga kurang. Jangan sampai orang mengungsi di kolong jembatan. Juga jangan sampai ada orang minta-minta di jalan,” kata Jokowi.

Pihak swasta juga berperan serta dalam penanganan banjir di Jakarta. Kemarin Jokowi dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menerima bantuan dari tiga perusahaan, yaitu Grup Lippo, Maspion, dan Bank Mayapada.

“Kalau semua bergerak seprti ini, saya jadi ringan. Ada hal-hal yang tidak bisa kami selesaikan sendiri. Dana APBD juga tidak bisa secara fleksibel digunakan,” kata Jokowi. (NEL/MDN/WIN/ART/BRO/MKAN/NTA/RAY/PIN/K02/K03/RTS/FRO/NDY)

Sumber: Kompas, Selasa, 22 Januari 2013, hal. 1.

Komentar:

Ketika kita sudah berada di era perubahan iklim, pembentukan satgas-satgas penanggulangan bencana (SPB) tidak lagi hanya bersifat adhoc atau temporer. Bencana akibat ketidakteraturan iklim ini akan berlangsung secara berkepanjangan dan dampaknya cukup luas. Kali ini kita sedang menghadapi bencana banjir, dan di musim kemarau yad kita pun akan mengalami bencana yang lain dan dampaknya pun berbeda. Atas dasar itulah maka satgas penanggulangan bencana harus bersifat tetap.

Apa saja tugas satgas penanggulangan bencana? Salah satu tugas SPB adalah melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko adalah “proses untuk menentukan sifat dan tingkat risiko tersebut, dengan menganalisis bahaya dan mengevaluasi kondisi yang ada dari kerentanan yang secara bersama-sama berpotensi membahayakan orang yang terkena, properti, jasa, mata pencaharian dan lingkungan tempat mereka bergantung.”

Sebuah penilaian risiko yang komprehensif tidak hanya mengevaluasi besar dan kemungkinan potensi kerugian, tetapi juga memberikan pemahaman penuh kepada masyarakat tentang penyebab dan dampak dari kerugian tersebut. Oleh karena itu, penilaian risiko merupakan bagian integral dari proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, serta membutuhkan kerja sama antar instansi dan segenap lapisan masyarakat.

Dampak perubahan iklim yang berupa kenaikan permukaan laut atau rob, semakin sering dialami oleh penduduk yang tinggal di pantai.

Nicholas Stern (2007), memprediksi bahwa ketika permukaan laut naik setinggi 1 meter, tidak kurang dari 200 juta penduduk dunia akan kehilangan rumah tinggalnya. Penduduk tersebut tinggal di daerah pesisir yang landai dan di pulau-pulau. Di antara negara-negara kepulauan di dunia, tampaknya kerugian terbesar bakal dihadapi Indonesia karena memiliki jumlah pulau terbanyak (>17.000 pulau) dimana sebagaian besar dari penduduknya yang berjumlah lebih dari 237 juta itu bertempat tinggal di kawasan pesisir.

Sejumlah pulau di kawasan Batam, Bintan dan Kepulauan Riau, rawan tenggelam. Di sekitar Bintan setidaknya dua pulau terancam tenggelam karena abrasi dan penambangan, yaitu pulau Sentot dan pulau Tembora. Sementara di sekitar Batam, sedikitnya delapan pulau terancam hilang karena abrasi (Kompas (29/1) hal. 13). Beberapa pulau di wilayah Kabupaten Sumenep (Madura) bahkan sudah lebih dulu tenggelam.

Kondisi kota Jakarta memerlukan perhatian khusus karena di samping merupakan kota pesisir yang rawan rob, juga mengalami penurunan permukaan tanah yang tergolong cepat. PLTGU Muara Karang (lihat foto) mulai beroperasi tahun 1979 di lokasi yang letaknya di atas permukaan laut. Kini permukaan tanah di lokasi pembangkit listrik tersebut telah turun 2 meter lebih rendah dari permukaan laut. Daerah di sekitar PLTGU tersebut mengalami penurunan permukaan tanah sebesar 18 centimeter per tahun.

Tergenangnya PLTGU Muara Karang, berkapasitas 1.000 megawatt, di bulan Januari 2013 ini, tidak hanya menyebabkan pemadaman listrik di kawasan Pluit karena mengalami banjir, tetapi juga berupa giliran pemadaman listrik di wilayah lain mengingat pembangkit tersebut juga memasok daya listrik dalam sistem saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Jawa-Bali-Madura.

Ke depan, pemilihan lokasi pembangkit listrik baru hendaknya juga memperhatikan catatan sejarah dari kestabilan tanahnya, di samping pertimbangan ekonomi, kemudahan suplai bahan bakar, dan kedekatannya dengan pusat-pusat beban listrik.

Tinggalkan komentar

Filed under Climate Change, Global Warming, Adaptations and Mitigations, Disaster Risk Reduction (DRR), Energy Security, Floods, Natural Disaster, Power Generation and Distribution

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s