Blok Mahakam agar ke Pertamina

BONTANG, KOMPAS – Kontrak kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas bumi Perancis, Total E&P Indonesie, dalam pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur akan berakhir tahun 2017.  Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mendorong kontrak dialihkan ke PT Pertamina.  Namun, Total E&P Indonesie berharap dapat melanjutkan kontrak kerja sama pengelolaan blok minyak dan gas bumi ini.

“Setidaknya kami bisa tetap berkontribusi di masa transisi.  Masih banyak yang harus dikerjakan dan mungkin belum selesai saat masa kontrak berakhir,” kata A Novianto, Wakil Presiden Sumber Daya Manusia, Komunikasi Layanan Umum, dan Audit (Vice President Human Resource Communication, General Service and Audit) Total E&P Indonesie, kepada rombongan Komisi VII DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Bontang, Kalimantan Timur, Senin (5/11).

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Rudi Rubiandini menegaskan, pemerintah tidak akan memperpanjang kontrak kerja sama pengelolaan Blok Mahakam tersebut (Kompas, 3/11).

Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon, juga mengatakan, sebaiknya kerja sama itu tidak dilanjutkan dan Blok Mahakam diserahkan ke PT Pertamina selaku perusahaan migas nasional. “Keunggulan Indonesia adalah sumber daya alam, jadi sebaiknya tidak diserahkan ke asing,” kata Simbolon.

Amrullah, Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur ingin ikut serta dalam pengelolaan Blok Mahakam.

“Kami siap menanamkan modal hingga 10 persen dari investasi yang dibutuhkan,” kata (nya).  Saat ini investasi yang dilakukan Total Indonesie sebesar 2 milyar dollar AS per tahun.  Menurut Amrullah, mereka sanggup menanamkan modal yang besar karena bekerja sama dengan Kabupaten Kutai Timur, tempat Blok Mahakam berada. “Kami siap menanamkan modal di sana karena APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) kita cukup kuat.  APBD Kaltim mencapai Rp. 13 triliun,” ujar Amrullah.

Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Gde Pradnyana mengatakan, siapa pun yang akan menjadi operator di Blok Mahakam tidak bisa sendirian.  “Persoalannya bukan hanya modal, melainkan juga intelektual dan teknologi,” kata Gde.

Sumber: Kompas, 7/11/12 hlm. 18.

Latar Belakang:

Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia.  Saat ini rata-rata produksinya sekitar 2.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau sekitar 344.000 barrel oil equivalent (BOE) per hari.  Cadangan yang terkandung di blok ini sekitar 27 trilyun cubic feet (tcf).  Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi, menghasilkan pendapatan kotor sekitar US$ 100 milyar.  Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf, dengan harga gas yang terus naik (asumsi rata-rata US$ 15/MMBtu), berpotensi menghasilkan pendapatan kotor lebih dari US$ 187 milyar (12,5 x 1000 Btu x US$ 15/106 Btu) atau sekitar Rp. 1.700 trilyun!

Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh Pemerintah dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang) tanggal 31 Maret 1967, beberapa minggu setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden RI ke-2. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997.  Namun beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak Mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun, sehingga kontrak baru akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Sesuai Pasal 14 UU Migas No. 22/2001, kontraktor boleh memperpanjang kontrak untuk 20 tahun berikutnya, dan menurut Pasal 28 PP No. 35/2004, usul perpanjangan dapat diajukan 10 tahun sebelum kontrak berakhir (tahun 2007). Atas dasar ketentuan UU tersebut, dan mengingat masih besarnya cadangan Blok Mahakam, Total & Inpex  telah mengajukan perpanjangan kontrak 20 tahun ke-2 pada pertengahan 2007.

Sesuai ayat 9 Pasal 28 PP No. 35/2004, Pertamina dapat pula mengajukan permohonan untuk mengelola blok habis masa kontrak.  Sedangkan ayat 10 Pasal 28 PP No. 35/2004 menyatakan Menteri ESDM dapat menyetujui atau menolak permohonan Pertamina tersebut sepanjang saham Pertamina 100 persen masih dimiliki oleh negara.

Hingga saat ini, Pemerintah belum mengambil keputusan apakah memperpanjang kontrak atau menyerahkan kepada BUMN bangsa sendiri.  Tampaknya keputusan tersebut tidak bebas dari intervensi asing, oknum penguasa dan pemburu rente.  Namun, menyimak pernyataan sejumlah pejabat Pemerintah akhir-akhir ini, besar kemungkinan kontrak Blok Mahakam akan kembali diperpanjang kepada Total dan Inpex, dengan perubahan adanya partisipasi saham oleh Pertamina dan Daerah.  Namun Total akan tetap menjadi operator.

Ironi Blok Cepu yang diserahkan pada Exxon (2006) sangat mungkin terulang pada Blok Mahakam.  Akibatnya, BUMN akan kembali menjadi pecundang: dikalahkan oleh Pemerintah di negara sendiri, serta rakyat dirugikan!  Oleh sebab itu, untuk menjamin dominasi BUMN dan mencegah kerugian rakyat, IRESS menggalang gerakan advokasi ini dengan menyiapkan “Petisi Blok Mahakam untuk Kemakmuran Rakyat”.  Seluruh komponen bangsa dihimbau untuk bergabung menjadi peserta tuntutan dan petisi ini.

Sumber: Indonesian Resources Studies (IRESS).

Tinggalkan komentar

Filed under Energy, Energy Security, Natural Resources

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s