Penghapusan Subsidi BBM Harus Diimbangi Dengan Beberapa Kebijakan Kompensasinya

The Elimination Of Fuel Subsidies Should Be Balanced By Some Compensation Policy

Krisis minyak dunia terjadi di tahun 1973, sesudah  M. King Hubbert, seorang geologist dari pt Shell, memprediksi tentang awal merosotnya produksi minyak dunia. Hanya sedikit pakar yang mempercayai prediksi tersebut karena tahun 1971 perusahaan-perusahaan minyak AS mengalami kenaikan produksinya (Robert Henson, 2006). Prediksi tersebut akhirnya diakui keakuratannya karena sejak tahun 1971 produksi minyak AS terus menurun, bahkan menjadi hanya 50% (dari produksi puncaknya di tahun 1970) pada tahun 2005 yang lalu.

Konflik politik antara negara-negara Eropa, Israel, dan AS terhadap Iran belakangan ini membuat Selat Hormuz menjadi tidak aman bagi keluar masuknya kapal-kapal tanker yang memuat minyak dari Irak, Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirat, dan Kuwait. Ketegangan ini sudah tentu akan sangat berpengaruh terhadap harga minyak mentah dunia. Indonesia pun akan terimbas oleh situasi ini karena sudah tergolong net oil importer, yang berarti jumlah minyak yang diimpor sama banyaknya dengan yang diekspor. Seberapa besar situasi geopolitik di sana akan berpengaruh terhadap Indonesia?

Krisis minyak dunia di awal tahun 1970-an  serta dampak pemanasan global  dalam wujud perubahan iklim — yang menimbulkan kerusakan infrastruktur, membesarnya gelombang laut, kekeringan, dan kegagalan panen raya — merupakan “krisis ganda” bagi Indonesia. Harus diakui bahwa krisis minyak ketika itu sangat dinikmati Indonesia (anggota OPEC) yang masih tergolong pengekspor minyak. Sayangnya, respon negara-negara maju untuk mencari energi alternatif pengganti minyak bumi ketika itu tidak dicermati oleh pemerintah negara kita, sebaliknya tetap mempertahankan ketergantungan dana pembangunannya dari ekspor tersebut.

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) tampaknya semakin sulit untuk dipertahankan, bahkan ditunda pun rasanya tidak mungkin. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi membuat konsumsi BBM terus meningkat. Kerusakan demi kerusakan infrastruktur sebagai dampak dari perubahan iklim semakin membebani negara ini, karena meningkatnya kebutuhan BBM untuk proyek-proyek perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, jebolnya bendungan, memerlukan BBM. Proyek-proyek tersebut ditargetkan harus rampung secepatnya, sementara di lain pihak diperlukan desain konstruksi yang lebih kokoh terhadap berbagai bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Semua proyek tersebut sudah barang tentu membutuhkan tersedianya BBM dan energi listrik dalam skala yang cukup besar.

Kebijakan mengakhiri subsidi BBM yang akan dimulai pada tanggal 1 April 2012, tidak akan membawa manfaat secara jangka panjang tanpa didukung oleh kebijakan-kebijakan yang membantu ekonomi masyarakat ekonomi lemah maupun kebijakan lain yang sejalan dengan kebijakan tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mampu menjawab “krisis ganda” tersebut secara simultan, karena penekanan kebijakan hanya pada krisis yang satu dapat memperburuk krisis yang lain. Lalu kebijakan apa saja yang diusulkan melalui artikel ini?

Pertama, subsidi terhadap minyak tanah dan gas Elpiji jenis tabung 3 kg harus tetap dipertahankan karena masyarakat ekonomi lemah sangat bergantung kepada kedua jenis bahan bakar tersebut. Sebaliknya, masyarakat ekonomi menengah ke atas tidak menggunakan minyak tanah dan tabung gas berukuran 3 kg.

Kedua, penyusunan RAPBN tidak lagi dapat dilakukan secara business as usual.  Hasil simulasi perhitungan tentang besarnya kerugian akibat perubahan iklim yang tidak menentu ini harus dimasukkan sebagai additional factors, sehingga secara makro akan merupakan RAPBN yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Ketiga, kebijakan terhadap ekspor batubara dan BBM harus berorientasi pada peningkatan keamanan energi nasional secara berkelanjutan. Kebijakan yang berlaku saat ini memperlihatkan kuota suplai batubara untuk pasar domestik  jauh lebih rendah dari pada kuota ekspor. Kondisi beberapa tahun belakangan ini memperlihatkan bahwa jumlah batubara yang diekspor semakin meningkat, bahkan 3x lebih besar dari pada kebutuhan domestik. Dari hasil sebuah penelitian, diprediksi bahwa potensi batubara Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik selama 200 tahun lebih. Jika kebijakan tetang ekspor batubara dan BBM tidak diperbaiki, maka tidak mustahil kekayaan batubara dan BBM negara ini akan habis dalam waktu kurang dari 50 tahun. Proyek “percepatan kelistrikan 10.000 megawatt tahap pertama” yang didominasi oleh PLTU Batubara akan menjadi korban utama dari kebijakan tersebut dalam waktu dekat. Meskipun penulis termasuk yang menentang pembangkitan listrik berbahan bakar batubara, karena merupakan sumber emisi karbon terbesar, PLTU memerlukan batubara tersebut. Penulis menghimbau agar para pengusaha batubara tetap memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi di tengah godaan harga batubara di pasar internasional yang lebih menggiurkan dari pada harganya di pasar domestik. Pemerintah perlu mewajibkan agar PLTU Batubara dilengkapi dengan carbon capture and storage (CCS), walaupun akan berpengaruh terhadap meningkatnya biaya produksi listrik.

Keempat, tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan rumah tangga katagori tarif terbawah harus dipertahankan agar tetap terjangkau masyarakat, meskipun jumlah pelanggan listrik jenis rumah tangga di Indonesia merupakan yang terbesar di antara jenis pelanggan listrik lainnya.

Kelima, Kebijakan Energi Nasional — yang telah ditetapkan melalui Kepres no. 5 Tahun 2006 — perlu diakselerasi pencapaian targetnya melalui diversifikasi sumber-sumber energi dalam membangkitkan listrik. Indeks keanekaragaman, atau Shannon-Wiener Index (SWI), dari pembangkitan listrik di Indonesia hanya berkisar 1,06 , padahal keamanan dan kemandirian energi yang kokoh berada pada SWI > 2,0. Demikian pula Indeks Kesepadanan (Evenness Index, IK) pembangkitan kelistrikan Indonesia hanya berada pada harga 0,48 , dimana IK seharusnya semakin mendekati 1,0.

Keenam, melakukan penghematan energi di semua sektor ekonomi dan sosial secara nasional. Seluruh penduduk perlu mengubah gaya hidupnya yang selama ini sangat konsumtif dalam penggunaan bahan bakar maupun energi listrik. Program ini memerlukan contoh keteladanan langsung dari para pemimpin dan tokoh masyarakat di negara ini.

Ketujuh, memberlakukan pembatasan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Sebaliknya, tingkatkan sarana angkutan umum massal cepat (MRT), baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanannya. Masyarakat sebetulnya lebih suka menggunakan MRT apabila mereka merasakan kenyamanan dan keamanan saat menggunakan transportasi tersebut.

Kedelapan, potensi energi panas bumi Indonesia yang diprediksi sebesar 40% potensi dunia, perlu segera dikembangkan. Beberapa proyek pembangkitan tenaga panas bumi (PLTP) yang sedang berjalan perlu diakselerasi pembangunannya.  Demikian juga dengan pemanfaatan energi-energi terbarukan lainnya, seperti energi matahari (secara thermal maupun foton), energi angin, energi gelombang laut, dlsb. Penjelasan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Kardaya Warnika, perlu diapresiasi oleh kita (Kompas, 5 Maret 2012). Menurutnya, Sharp Corporation Japan akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kapasitas 100 megawatt dengan nilai investasi US$ 300,- juta. Pembangkit tersebut direncanakan akan rampung dalam satu tahun setelah ditemukannya lokasi yang strategis.  Penulis mengusulkan agar PLTS tersebut dibangun di atas tanah yang tidak subur bagi pertanian (tandus dan berpasir).

Kesembilan, rencana membangun PLTN di Indonesia bukan solusi yang bijaksana karena Pemerintah akan semakin sulit mempertahankan TDL yang terjangkau masyarakat, disamping pengoperasiannya yang berisiko. Jerman saja akan mengakhiri seluruh PLTN-nya sebelum tahun 2020. Jepang pun akan mengurangi jumlah PLTN-nya. Proses decommissioning dan dismantling terhadap PLTN yang sudah tidak beroperasi memerlukan dana yang sangat besar karena berlangsung puluhan tahun. PLTN Chernobyl yang sudah 25 tahun tidak beroperasi, hingga kini masih tetap menjalani proses decommissioning.  Pemerintah Ukraina bahkan telah meminta bantuan negara-negara Eropa untuk mendanai pembangunan kubah baja (vakum) raksasa untuk membungkus reaktor tersebut.   Biaya decommissioning tersebut jelas akan dibebankan ke dalam tarif listrik, padahal PLTN-nya sudah tidak beroperasi.  Dapat dipastikan bahwa PLTN tidak mungkin dioperasikan tanpa adanya subsidi Pemerintah. Pemilihan jenis pembangkit listrik ke depan seharusnya tidak lagi mengandalkan subsidi Pemerintah dalam pengoperasiannya.

Kesepuluh, PLTU Batubara akan memiliki nilai tambah apabila dibangun di dekat lokasi penambangannya. Penyaluran energi listrik ke pusat-pusat beban, antara lain ke Jawa, dapat dilakukan melalui sistem kabel laut. Sebaliknya, PLTU Batubara yang ada di Jawa sebaiknya mulai dialihkan ke bahan bakar gas (coal bed methane, CBM)  atau batubara cair, yang penyalurannya secara sistem pipanisasi di dasar laut, mulai dari lokasi penambangannya hingga ke pembangkit-pembangkit tersebut. Selama ini pengiriman batubara dilakukan dengan menggunakan tongkang yang sangat rentan terhadap tingginya gelombang laut dan badai di era perubahan iklim ini.

Kesebelas, terapkan kebijakan insentif  berupa  pengurangan, bahkan pembebasan dari  pajak impor/ekspor terhadap peralatan-peralatan yang menggunakan energi terbarukan dan hemat energi, misalnya unit pembangkit listrik tenaga angin, solar cells, rechargable batterylampu hemat energi, dlsb.  Melalui insentif tersebut, harga peralatan-peralatan tadi  diharapkan akan mampu bersaing harga dengan peralatan yang konvensional, baik di pasar domestik maupun internasional.

Kiranya gagasan dan pertimbangan ini dapat membantu memperkaya wawasan para perumus kebijakan energi nasional dan implementasinya, khususnya yang terkait dengan konservasi energi dan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Semoga.

6 Komentar

Filed under Energy and Geopolitics, Energy Security, Mass Transportation, Renewable Energy, The Economics of Climate Change

6 responses to “Penghapusan Subsidi BBM Harus Diimbangi Dengan Beberapa Kebijakan Kompensasinya

  1. Ktut Sislvanita

    Setuju Prof……
    Semoga usulan Prof dibaca dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah.
    Untuk UKI, kiranya dapat ditindaklanjuti dengan menunjukkan data penggunaan listrik dan air, serta kemungkinan2 penghematan yg bisa dilakukan………. !
    Ada baiknya FT memotori gerakan ‘green’ di kampus UKI tercinta.
    Salam,
    Silvanita

    • Terima kasih Ibu Ktut Silvanita.

      Saya setuju bahwa UKI perlu memelopori dalam meningkatkan kesadaran untuk hemat energi listrik secara internal.
      Kita memang tidak boleh bosan dalam mengajak rekan2 lain.

      Salam,

      Atmonobudi

  2. Maksimus Bisa

    Saya sangat setuju dgn kebijakan2 yg Prof sampaikan, harapan saya semoga blog ini dpt dibaca juga oleh para penentu kebijakan terkait.
    Kami di Akfis khususnya ruang pimpinan, lampu tdk pernah kami nyalahkan selama jam kerja kecuali di atas jam 5 sore karena hari sdh mulai gelap, hal ini karena sistem ventilasi dan penyinarannya cukup baik. Ruang dosen dan ruang administrasi hanya 2 lampu yg dinyalahkan dari 4 lampu yg ada, ruang konferensi lampu dan AC dinyalahkan jika ada kegiatan.

    Salam,

    Maksimus Bisa

    • Yth. Bapak Maximus Bisa.

      Terima kasih atas respon positifnya.
      Kebijakan tentang mematikan lampu saat tidak diperlukan, atau ruangan dalam keadaan kosong, merupakan langkah yang tepat. Silakan dipertahankan terus.

      Memang ada pendapat yang mengatakan: “Saya mampu bayar tagihan listrik, mengapa harus berhemat listrik”. Inilah problem terbesar yang sering kita hadapi ketika kita mengkampanyekan pola hidup energi. Hal yang sama juga terjadi dalam penggunaan BBM maupun gas Elpiji untuk kebutuhan rumah tangga.

      Pada dasarnya, ketika kita melakukan penghematan listrik maka kita telah turut menghemat pemakaian bahan bakar untuk membangkitkan listrik. Selanjutnya kita pun turut berperan untuk menekan emisi karbon dioksida yang dikeluarkan oleh proses pembakaran di unit pembangkit listrik tersebut. Jadi, pendapat yang mengatakan bahwa kita tidak perlu berhemat jika mampu membayar tagihan listrik, justru akan membuat emisi karbon ke atmosfir semakin besar saja.

      Sekian dulu dan selamat bekerja.

      Salam,

      Atmonobudi Soebagio.

  3. imam hadi saputra

    dua jempol…….kita pantau kebijakan presiden yg baru…salam

    • Nak Imam.

      Terima kasih atas komentarnya. Yang pasti adalah sebagi ganti subsidi yang selama ini bersifat konsumtif, Bapak Jokowi bertekad untuk mengalihkannya ke subsidi pesehatan dan pendidikan, walaupun terasa tersendat karena data kependudukan kurang lengkap.

      Salam,
      Atmonobudi S.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s