Mengapa Keamanan Energi Merupakan Unsur Penting dalam Menetapkan Kebijakan Energi Nasional Secara Berkelanjutan?

Jika kita tetap membiarkan emisi gas rumah kaca seperti yang terjadi selama ini, kita akan mengalami risiko berupa peningkatan suhu atmosfir bumi lebih dari 5 oC sebelum berakhirnya abad ini.  Kenaikan suhu tersebut dapat menghancurkan tatanan masyarakat dunia, karena akan menurunkan produksi makanan pokok di seluruh pelosok dunia, memunculkan sejumlah besar dampaknya terhadap kesehatan akibat heat stress hingga ke berbagai penyakit, serta mengubah infrastruktur suplai air bersih yang klimaksnya  berupa penyulingan (distillation)  air laut yang sangat mahal.  Pada puncaknya, kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim (PI) akan menggusur penduduk yang tinggal dekat pantai maupun di kota-kota besar  kawasan pesisir.  Lalu, apa korelasi antara keamanan energi (energy security) sebuah negara dengan PI?

Saat ini PI merupakan issue sosial-ekonomi yang sangat jauh jangkauannya, mengingat berbagai implikasinya terhadap lingkungan global, termasuk juga terhadap perintisan pembangunan global pada puluhan tahun ke depan.  Di samping itu, PI merupakan issue yang menantang karena menawarkan kepada masyarakat dunia tentang  tantangan dan sekaligus peluang bisnis.

Mengapa minyak telah menjadi fokus utama dari keamanan energi?  Ada beberapa alasan di balik fokus utama tersebut. Pertama,  minyak bumi masih mendominasi sebagai bahan bakar (≈ 35%) dalam suplai energi primer global.1    Kedua, negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara selaku pemilik cadangan minyak bumi terbesar, masih merupakan salah satu bagian yang tidak stabil dari wilayah-wilayah di dunia. Gerakan rakyat untuk menggulingkan pemerintahan yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun di wilayah ini masih terus berlangsung dan menimbulkan ribuan korban yang meninggal. Mundurnya Husni Mubarak dan meninggalnya Moammar Khadafy tidak serta merta mengakhiri ketidakstabilan politik di negara mereka.  Ketiga, terkait dengan alasan kedua, suplai serta harga minyak seringkali dipengaruhi oleh keputusan politik dari negara-negara penyuplai dan pembeli.  Keempat, kondisi ekonomi dunia, sebagaimana diperlihatkan dalam beberapa tahun terakhir, mudah terancam oleh ketidakstabilan harga minyak, karena adanya sektor kunci yang sangat tergantung pada minyak (transportasi, petrokimia, dll).  Kelima, semua situasi di atas berkaitan erat dengan kata-kata kunci “mudah berubah” (volatility) dan “ketidakstabilan” (instability).

Pengetahuan kita tentang kemungkinan dampak dari PI masih jauh dari lengkap, namun hal ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat merencanakan sesuatu untuk mengatasinya.  Kuncinya adalah dengan menggunakan apa yang kita ketahui sehingga menciptakan ruang bagi kita dalam beradaptasi secara tepat ketika kita mulai melihat bagaimana iklim dapat berubah, dan bagaimana alam sekitar kita – baik yang alamiah maupun buatan manusia – mulai meresponnya.

Definisi Keamanan Energi

International Energy Agency (IEA) mendefinisikan keamanan energi sebagai: “Adequate, affordable, and reliable access to energy fuels and services, it includes availability of resources, decreasing dependence on imports, decreasing pressures on the environment, competition and market efficiency, reliance on indigenous resources that are environmentally clean, and energy services that are affordable and equitably shared”.2

Benjamin K. Sovacool, dalam buku The Routledge Handbook of Energy Security, menyebutkan bahwa tidak kurang dari 45 definisi yang telah ditemukannya ketika melakukan kajian singkat maupun interview dengan para pakar.3  Perbedaan definisi tentang keamanan energi tersebut tidak dibahas dalam tulisan ini.

Jonathan Elkind, dari bagian Kebijakan dan Energi Internasional pada US Department of Energy, menyebutkan bahwa keamanan energi mengandung empat elemen, yaitu: ketersediaan (availability), keandalan (reliability), keterjangkauan (affordability), dan keberlanjutan (sustainability).4

Ketersediaan, mengacu pada kemampuan konsumer dan pengguna untuk mengamankan energi yang diperlukannya. Komponen pendukungnya adalah solusi teknis pada produksi, transportasi, konversi, penyimpanan, dan distribusi.

Keandalan, mengacu pada pelayanan energi yang bebas dari gangguan, dengan kriteria yang saling terkait, termasuk:

  • Keanekaragaman sumber suplai (keanekaragaman bahan bakar dan teknologinya).
  • Keanekaragaman rantai suplai.
  • Kekenyalan atau kemampuan mengatasi kejutan dan kegagalan.
  • Menurunkan kebutuhan energi agar mengurangi beban dari infrastruktur.
  • Redundansi pada kasus terjadinya kegagalan.
  • Menyebarkan informasi ke pasar setiap waktu.

Keterjangkauan, melibatkan tidak hanya harga yang murah – relatif terhadap penghasilan – tetapi juga harga yang stabil dan tidak mudah berubah.

Keberlanjutan, mengacu pada meminimalkan kerusakan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan lewat tersedianya infrastruktur energi yang awet dan berumur panjang.  Beberapa komponen yang perlu diperhitungkan adalah, antara lain emisi gas rumah kaca harus rendah dan mampu memproteksi sistem energi dari PI.

Sebagaimana Elkind, Sovacool mengusulkan agar keamanan energi perlu memasukkan interkoneksi dari dimensi ketersediaan, keterjangkauan, efisiensi, dan pengurusan (stewardship).5

Hubungan antara PI dan Keamanan Energi

Pendekatan “holistik” antara PI dengan keamanan energi, secara narasi adalah: “pertumbuhan penggunaan energi oleh manusia yang berasal dari bahan bakar fossil yang menyebabkan pemanasan global”.  Oleh sebab itu PI harus diakui sebagai  sebuah masalah keamanan internasional.  Dengan demikian narasi holistik tadi menjadi berlanjut, yaitu bahwa PI tidak hanya sekedar sebuah ancaman terhadap keamanan global melainkan juga sebuah “pelipat ganda” ancaman, dalam kaitannya dengan keamanan energi.  Berangkat dari analogi “migrasi massal dari pengungsi untuk berlindung dari bencana ekologi dapat mendestabilisasi  wilayah-wilayah di dunia”, solusi terhadap PI harus merupakan bagian dan paket dari strategi keamanan energi nasional dan internasional.

Jika ada ketidaknyamanan kebenaran yang terkait dengan sistem energi kita, hal itu adalah karena kita tidak bisa menyatakan PI dan keamananan energi secara serentak. Sebaliknya, terlalu banyak memberikan penekanan terhadap yang satu akan memperparah yang lain.  Pernyataan ini tidak untuk mengatakan bahwa tidak ada kebijakan maupun teknologi yang dapat menyatakan keduanya.  Efisiensi, konservasi, dan teknologi bersih secara umum bermanfaat untuk menurunkan emisi CO2 maupun meningkatkan keamanan energi secara serempak.

Pentingnya Faktor Keamanan Energi dalam Menentukan Kebijakan Energi Nasional

Kondisi akibat PI, situasi ekonomi dunia (krisis ekonomi di negara-negara EU, yang diawali oleh krisis di Yunani), dan ketidakstabilan geopolitik di Afrika Utara dan Timur Tengah, telah membawa negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, secara tidak langsung masuk ke situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu.  Kebutuhan akan energi secara nasional menjadi sangat tidak menentu karena ketergantungan akan minyak import semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan sebagian rakyat.

Kondisi-kondisi tadi memerlukan perhatian yang sangat serius dari Pemerintah karena kita tidak menginginkan adanya kebijakan yang hanya bersifat temporer.  Kebijakan energi nasional, dengan keamanan energi yang berlangsung secara berkelanjutan, harus disusun dengan cermat dan seksama.  Adanya kebijakan-kebijakan yang selama ini tidak saling mendukung, hendaknya segera ditata kembali agar saling berkaitan antara yang satu terhadap yang lain.  Sekurang-kurangnya ada 5  kondisi yang bertolak belakang dengan program penurunan emisi gas karbon dioksida yang sedang dijalankan Pemerintah.

Pertama,  tekad Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (yang didominasi oleh CO2) sebesar 26% yang telah disampaikan di Pertemuan Puncak Perubahan Iklim di Kopenhagen (COP15) Desember 2009 yang lalu, tampaknya akan bertumbukan dengan program Percepatan Kelistrikan 10.000 MW yang sangat didominasi oleh pembangunan PLTU berbahan bakar batubara.  Tanpa adanya Peraturan Pemerintah yang mengharuskan PLTU Batubara dan Gas — yang sudah beroperasi maupun yang sedang dibangun — untuk menggunakan “teknologi bersih”, seperti carbon capture and storage (CCS), target penurunan emisi secara nasional  akan sulit  tercapai.  Harus diakui bahwa penggunaan CCS akan menaikkan biaya produksi listrik sekitar 14% dan berujung pada  kenaikan tarif listrik.  Namun, apabila alasan kenaikan tarif cukup mendasar dan demi terciptanya atmosfir yang lebih bersih, maka tentunya pelanggan listrik tidak akan keberatan.

Kedua, jumlah penduduk Indonesia yang masih menggunakan tungku kayu bakar berkisar 155 juta jiwa, atau 74% dari populasi total penduduk Indonesia.6  Adapun efisiensi thermal tungku kayu bakar tradisional hanya berkisar 6 – 10%.  Melalui penyempurnaan, efisiensi dapat mencapai 25 – 35%.  Sejauh ini, efisiensi tungku kayu bakar tertinggi masih di bawah 65%. Tanpa adanya upaya penyuluhan dalam pembuatan tungku yang lebih efisien, tradisi tersebut akan menghambat pencapaian target penurunan emisi karbon.   Melalui peningkatan efisiensi thermal tungku kayu bakar, maka konsumsi kayu bakar pun akan berkurang.

Ketiga, Bank Dunia (BD) menyebutkan, 56,5% dari 237 juta populasi Indonesia masuk katagori kelas menengah. Katagori kelas menengah versi BD adalah mereka yang membelanjakan uangnya dari  US$ 2,- (= Rp18.000,-) hingga US$ 20,- (= Rp 180.000,-) per hari.  Artinya, saat ini ada 134 juta warga kelas menengah di Indonesia. Menurut Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, pertumbuhan positif ekonomi rata-rata sebesar  5% sejak tahun 2000 memunculkan 9 juta warga kelas menengah baru (Kompas, 19 Desember 2011, hal. 1) setiap tahunnya.  Ini juga berarti akan ada peningkatan konsumsi bahan bakar fossil untuk kendaraan pribadi maupun kebutuhan energi listrik, yang berujung ke semakin besarnya emisi karbon dioksida yang ditimbulkan oleh BBM dan batubara.

Keempat, masih ditemuinya kehidupan bertani secara berpindah-pindah di daerah Sumatra, Riau, dan Kalimantan. Mereka membakar tanaman ilalang yang ada di lahan sebelum ditanami.  Secara kolektif, area yang dibakar cukup luas sehingga menimbulkan polusi asap yang mengganggu penglihatan dan menyebabkan radang sesak napas (ISPA).  Melarang mereka membakar lahan tanpa adanya penyuluhan serta pemberian insentif, akan sia-sia saja karena sudah berlangsung secara turun-temurun. Penulis mengusulkan agar di dalam pelaksanaan program REDD+, juga dianggarkan uang insentif sebagai kompensasi atas dihentikannya kebiasaan bertani secara berpindah-pindah.  Uang tersebut menjadi pengganti penghasilan bulanan mereka selama beberapa tahun, sambil diberikan penyuluhan dengan contoh nyata tentang bagaimana “cara bertani yang lebih baik dan bersifat menetap”. Mereka juga harus diajari tentang membuat pupuk organik. Bahkan mereka perlu diberi bantuan berupa  traktor mini untuk membajak dan alat pertanian lainnya, yang pengelolaannya diatur melalui wadah koperasi.  Pemberian insentif baru  dihentikan setelah mereka sudah mampu bertani secara produktif dan memasarkan hasil pertaniannya sendiri.  Tentunya infrastruktur berupa pengadaan saluran irigasi wajib dibangun dengan memastikan bahwa aliran air sampai ke lahan pertanian mereka.

Kelima, porsi pemberitaan media massa  tentang perubahan iklim masih sangat rendah. COP 17 di Durban (Afrika Selatan), yang berlangsung sejak 28 Nopember  hingga 11 Desember 2011 yang lalu, nyaris tidak menjadi berita di halaman utama, padahal hasilnya perlu dibaca dan dipahami oleh semua orang. Kalaupun ada, tidak satupun pemberitaan media cetak di Indonesia yang berupa editorial.  Sebaliknya, kasus persidangan korupsi dan kisah asmara antara seorang legislator yang sedang diperiksa bersama seorang pejabat KPK justru dipilih sebagai berita utama. Para Pemimpin Redaksi seyogyanya juga mempertimbangkan untuk memuat pemberitaan tentang masalah pemanasan global, disamping berita lokal, karena upaya mengatasi fenomena tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

Diversifikasi energi lewat pemanfaatan energi-energi baru dan terbarukan merupakan solusi yang tepat.  Diversifikasi energi yang saat ini sudah dijalankan di Indonesia dapat diukur lewat penghitungan Shannon-Wiener Index (SWI) dan Kesepadanan (evenness).  SWI yang baik adalah > 2,0 dengan tingkat Kesepadanan mendekati 1,0. Program diversifikasi ini perlu didukung oleh berbagai Peraturan Pemerintah dan Kebijakan berupa Insentif yang dapat mendorong sektor swasta untuk membangun dan mengembangkan pembangkit-pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Untuk memahami SWI dan Kesepadanan, dapat dibaca pada https://atmonobudi.wordpress.com/2011/08/03/shannon-wiener-index-swi-sebagai-indikator-dari-diversifikasi-pembangkit-dan-ketahanan-energi-listrik-nasional/

Elias Masilela, chief executive dari Public Investment Corporation – Afrika Selatan, dalam sesi Green Business Generation  pada  COP 17 di Durban, mengatakan bahwa penerapan insentif adalah lebih baik dari pada  pajak karbon, karena perusahaan-perusahaan akan lebih tergerak untuk meraih target pengurangan emisi, demi memenuhi kualifikasi  pembebasan pajak.7  Penulis berpendapat bahwa sebaiknya keduanya diterapkan karena penerapan pajak karbon pada dasarnya merupakan penalti bagi penyebab emisi karbon, misalnya kendaraan bermotor dan PLTU Batubara tanpa CCS.  Sedangkan bagi mereka yang emisinya berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan, patut diberi insentif  yang antara lain berupa keringanan/pembebasan  pajak.

Mari kita perkuat keamanan energi nasional kita dengan mengubah gaya hidup kita dengan gaya hidup hemat energi serta mencintai dan menjaga kelestarian alam sekitar kita.

Daftar Bacaan

1.  British Petroleum Co., 2009. BP Statistical Review of World Energy, June.

2.  Olz et.al., Contributions of Renewables to Energy Security; International Energy Agency, 2006. Energy Technology Perspectives: Scenarios and Strategies to 2050 (Paris: OECD).

3.  Sovacool B.K. (editor), The Routledge Handbook of Energy Security, Routledge, London-New York, 2011.

4.  Elkind Jonathan, “Energy Security: Call for Broader Agenda”. In Carlos Pascual and Jonathan Elkind (eds), Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications (Washington DC, Brookings Institution Press) pp. 119-148.

5.  Pendekatan ini disampaikan oleh Sovacool B.K., 2009, “Reassessing Energy Security and the Trans-ASEAN Natural Gas Pipeline Network in Southeast Asia”, Pacific Affairs 82(3) (Fall): 467-486.

6.  Modi et.al. Energy Services. p.13.

7.  Harian The Star, Senin, 5 Desember 2011, hal. 20 (Afrika Selatan).

3 Komentar

Filed under Carbon Mitigation, CCS, Coal Fired Power Plants, Climate Change, Global Warming, Adaptations and Mitigations

3 responses to “Mengapa Keamanan Energi Merupakan Unsur Penting dalam Menetapkan Kebijakan Energi Nasional Secara Berkelanjutan?

  1. Ping-balik: catatanmap

  2. Ping-balik: Geopolitik – Energy Security untuk Kepentingan Nasional RI | catatanmap

  3. Ping-balik: Kepentingan Nasional itu Satu Tarikan Nafas! (Bag-3/Habis) | bacajuga

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s