Satuan Ukuran Surplus Beras dan Bahan Makanan Pokok Lainnya Perlu Ditingkatkan Maknanya

Dalam pemberitaan media massa maupun pengumuman resmi Pemerintah tentang kelebihan hasil panen, atau surplus, sering kali dinyatakan dalam ukuran atau satuan “ton”.  Penggunaan satuan berat ini memang tidak salah apabila digunakan sebagai satuan atau ukuran yang merepresentasikan jumlah kelebihan panen di suatu daerah maupun secara skala nasional.

Tetapi, mengapa satuan yang digunakan untuk menyatakan surplus tersebut perlu ditinjau kembali melalui tulisan ini?

Surplus panen yang seringkali dinyatakan dengan menggunakan satuan berat (misalnya dalam x ribu ton) kurang memberikan informasi yang jelas apabila kita, khususnya pembaca, ingin mengetahui sejauh mana tingkat “ketahanan pangan nasional” negara kita bila dihubungkan dengan surplus tersebut.

Jika satuan berat tersebut yang digunakan sebagai ukuran surplus dari dua negara yang sangat berbeda jumlah penduduknya, tidak akan  tampak bedanya.  Misalkan, sebuah negara yang berpenduduk 20 juta orang, sebut saja negara “A”, berhasil panen dengan surplus 500.000 ton setelah panen beras di sepanjang tahun 2010.  Jika kita asumsikan konsumsi beras per orang adalah 0,5 kg/hari, maka konsumsi penduduk negara “A” adalah 10.000 ton/hari.  Ini berarti bahwa surplus beras sebesar 500.000 ton akan dapat memenuhi kebutuhan beras seluruh penduduk negara “A” selama 50 hari , di saat terjadi kegagalan panen total di masa tanam pertama tahun berikutnya.

Bagaimana dengan manfaat surplus 500.000 ton di negara “B” yang berpenduduk 240 juta di sepanjang tahun 2010?

Dengan cara yang sama, kita akan dapati bahwa konsumsi beras dari seluruh penduduk negara “B” adalah  120.000 ton/hari.  Ini berarti bahwa surplus beras negara “B” hanya dapat memenuhi kebutuhan beras seluruh penduduk negara “B” selama 4 hari, apabila terjadi kegagalan panen total di masa tanam pertama tahun berikutnya.  Perhitungan-perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada beras import di pasar, sehingga memperlihatkan tingkat ketahanan pangan yang sesungguhnya (tanpa intervensi beras import).

Dari perhitungan sederhana di atas, tampak bahwa surplus beras sebesar 500.000 ton selama tahun 2010 yang dihasilkan oleh kedua negara tadi akan sangat berbeda nilai manfaatnya ketika harus menghadapi  kegagalan panen total di masa tanam pada tahun berikutnya.  Seperti kita ketahui risiko kegagalan panen di era perubahan iklim cukup tinggi.  Oleh karena itu, ukuran surplus juga harus dapat menjadi  indikator langsung dari tingkat ketahanan pangan negara yang mengalami surplus tersebut.

Di  era perubahan iklim, yang terbukti telah mengakibatkan kegagalan panen karena banjir maupun kemarau panjang, penulis menyarankan agar target surplus panen tidak lagi dinyatakan dalam satuan “ton”, melainkan menggunakan ukuran rasio (persentase), yaitu perbandingan antara jumlah surplus beras (dalam ton) selama setahun dengan jumlah konsumsi beras seluruh penduduk (dalam ton) pada  tahun yang sama. Surplus beras tsb dihitung dari selisih antara jumlah total panen dalam setahun dengan jumlah konsumsi seluruh penduduk (dalam ton) selama satu tahun.  Jika surplus negara “A” dikonversikan ke dalam persen, maka akan menunjukkan surplus 13,7% selama tahun 2010, sedangkan surplus negara “B” hanya  1,14% pada tahun yang sama.

Surplus bahan makanan pokok yang dinyatakan dalam “persen” juga sekaligus dapat menjawab pertanyaan kalangan non-ekonom, termasuk penulis, khususnya apabila dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Di samping itu, ukuran surplus yang dinyatakan dalam “persen” akan memudahkan kita di dalam mengukur tingkat ketahanan pangan nasional. Dari perhitungan secara persentase tadi, langsung terbaca bahwa  negara “A” (13,7%) lebih tinggi tingkat ketahanan pangannya dari pada negara “B” (1,14%).  Penggunaan ukuran surplus secara “persentase” juga akan mendorong Pemerintah untuk semakin giat dalam  meningkatkan produksi padi nasional agar ketahanan pangan nasional, d.h.i. beras, semakin kuat; termasuk juga dalam penggunaan bibit unggul serta teknologi kultivasinya.

Bagaimana hasilnya jika ukuran secara persentase ini diterapkan dengan menggunakan data Indonesia?

Menurut Mentan, Suswono, pada Seminar Sagu di IPB  di pertengahan bulan Oktober 2010 y.l., produksi beras Indonesia di tahun 2010 adalah sebesar 38 juta ton, dan surplus pada tahun tersebut adalah 5,6 juta ton.  Konsumsi beras  per kapita per tahun adalah 140 kg. Jika jumlah penduduk Indonesia adalah 232 juta jiwa, maka konsumsi beras seluruh penduduk selama tahun 2010 adalah 32,5 juta ton. Dengan demikian, surplus beras Indonesia dalam persen adalah 17,2%.  Angka ini mengartikan bahwa apabila terjadi kegagalan panen di tahun berikutnya (2011), maka surplus tersebut  hanya dapat dikonsumsi seluruh penduduk selama 63 hari, atau juga berarti bahwa hanya 17,2% penduduk Indonesia yang survive dan 82,8% sisanya akan mengalami kelaparan atau kekurangan pangan.  Angka tersebut juga memperlihatkan bahwa tingkat ketahanan pangan (d.h.i. beras) nasional kita masih rendah, meskipun sudah tergolong negara surplus beras.  Angka-angka tersebut juga mengisyaratkan bahwa Pemerintah harus siap mengimport beras sebesar 82,8% kebutuhan penduduk Indonesia apabila terjadi kegagalan panen pada tahun berikutnya.

Jika masa tanam padi adalah dua kali setahun, maka surplus beras disarankan sekurang-kurangnya 50%; sedangkan untuk masa tanam tiga kali setahunsekurang-kurangnya 33%.  Masa tanam tiga kali setahun yang memberikan surplus 33% memang menghasilkan tingkat ketahanan pangan yang sama baiknya dengan masa tanam dua tahun dengan surplus 50%, namun berisiko karena sawah garapan tidak mengalami masa istirahat, dan berpeluang terhadap penyebaran hama tanaman.

Upaya yang perlu segera dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah adalah dengan meningkatkan produksi berasnya serta menambah jumlah gudang penyimpanan beras untuk menampung surplus beras. Untuk wilayah Pulau Jawa,  Bali dan pulau-pulau yang padat penduduk lainnya, gudang-gudang perlu di bangun sampai ke tingkat kabupaten.  Sedangkan pada pulau-pulau yang kepadatan penduduknya relatif rendah, gudang-gudang cukup dibangun di ibu kota provinsi/kota. Penyimpanan beras surplus untuk jangka panjang sebaiknya masih berwujud “gabah” karena lebih awet dari pada yang sudah berwujud beras.

Kiranya usulan yang bersifat adaptif terhadap perubahan iklim ini dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat maupun Daerah di dalam mendorong peningkatan produksi bahan makanan pokok, baik dalam skala nasional maupun lokal. Semoga.

3 Komentar

Filed under Adaptations and Mitigations, Climate Change, Global Warming, National Food Security, The Economics of Climate Change

3 responses to “Satuan Ukuran Surplus Beras dan Bahan Makanan Pokok Lainnya Perlu Ditingkatkan Maknanya

  1. imam hadi saputra

    kata kata surplus bagi bangsa ini sebagai ungkapan ABS (asal bapak senang)….ujung ujungnya minta naik pangkat atau jabatan, dan yang lebih parah lagi …pimpinanya meng amini, dan menaikan jabatanya , tanpa menghitung atau memperhatikan faktor pembagi nya…. (jumlah penduduk indonesia)

    • Dear Mas Imam.

      Semoga usulan penyempurnaan satuan surplus bahan makanan pokok dapat diterima, sehingga akan mendorong para pimpinan di daerah maupun pusat terpacu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

      Terima kasih atas komentar dan kritiknya.

      Salam,
      Atmonobudi S.

    • amir

      semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s