Apakah WHO kini telah menjadi Subordinat IAEA?

Di tengah kepanikan penduduk Jepang dan negara-negara yang letaknya dekat dengan negara tersebut, International Atomic Energy Agency (IAEA)  mengeluarkan pernyataan, bahwa  radiasi nuklir akibat ledakan dan kebakaran yang terjadi di PLTN Fukushima I, atau PLTN Fukushima Dai-Ichi, tidak membahayakan.  Hanya berselisih beberapa jam,  ada berita yang menyebutkan bahwa kaki dua pekerja yang sedang berada di ruang bawah reaktor Unit 3 langsung terbakar ketika menyentuh air di lantai yang telah terkena radiasi 10.000 kali di atas level normal.  Hari  Minggu 27 Maret 2011, TV Aljazeera memberitakan bahwa kondisi air laut di pesisir Samudra Pasifik yang berhadapan dengan PLTN Fukushima I telah tercemar radiasi berkekuatan 1.850 kali dari level normalnya, meskipun seluruh upaya telah dilakukan untuk mengendalikan reaktor-reaktor di PLTN tersebut  setelah mengalami bencana  tsunami.   Namun, benarkah situasi di lokasi bencana memang sudah  aman, sebagaimana pernyataan IAEA  tadi? 

Penulis, serta masyarakat yang peduli terhadap kecelakaan nuklir di  PLTN Fukushima I, tentunya sangat menunggu pernyataan resmi World Health Organization (WHO).  Masyarakat dunia menantikan informasi tentang kondisi kesehatan penduduk dan radius penyebaran partikel radioaktif  “dari hari ke hari” yang dikeluarkan oleh WHO.  Penulis menganggap, bahwa WHO (yang independen) lebih tepat untuk memberikan pernyataan tentang kondisi kesehatan korban radiasi, dari pada IAEA;   walaupun keduanya bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

WHO adalah sebuah badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki otoritas yang bersifat koordinatif terhadap kesehatan masyarakat internasional. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 April 1948, dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss.  Organisasi tersebut  mewarisi mandat dan sumber daya dari pendahulunya, Organisasi Kesehatan, yang  berada di bawah  Liga Bangsa-Bangsa.  Menurut Konstitusi WHO, tujuan dari organisasi tersebut adalah “pencapaian tingkat kesehatan tertinggi  oleh semua orang“.  Sesuai dengan Konstitusi dan Peraturan Kesehatan Internasional, WHO memperoleh mandat untuk mengakses ke publik  dan menilai resiko kesehatan masyarakat, serta memberikan konsultasi teknis dan bantuan terkait dengan peristiwa kesehatan publik; termasuk yang terkait dengan peristiwa radiasi nuklir. Untuk mengoptimalkan tugasnya, WHO dapat bekerja sama dengan para ahli independen dan lembaga-lembaga PBB lainnya lewat penyelenggaraan konferensi ilmiah kesehatan maupun advokasi.

http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/94904A6E-4977-4066-BE8E82F90E9C30C9/0/FAQsJapanNuclearConcerns3141730_final.pdf .

Dari informasi di atas, jelaslah bahwa masalah kondisi kesehatan yang menyangkut ribuan orang akibat sebaran partikel radioaktif dari PLTN Fukushima I juga merupakan tugas dari WHO dalam menyosialisasikan kebenaran dan keakuratan informasi sebaran radiasi, termasuk rekomendasi tentang langkah-langkah pertolongan darurat secara massal.

Terjadi Konflik Kepentingan.

Di halaman utama Suara Pembaruan, Sabtu 19 Maret 2011, tertulis berita dengan judul “Badan Energi Atom Internasional (IAEA): Radiasi Jepang Tak Berbahaya”.  Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang sangat terkait dengan energi nuklir tega-teganya mengeluarkan pernyataan demikian, bukannya memberikan informasi yang akurat tentang level radiasi serta anjuran untuk segera mengevakuasi penduduk di sekitar PLTN tersebut?

Sebagai lembaga yang menilai kelayakan sebuah proposal untuk membangun PLTN dan memberi ijin pembangunannya, IAEA tampaknya tidak dapat mengelak dari conflict of interest ketika dunia membahas tentang dampak kebocoran dari 4 reaktor yang ada di PLTN Fukushima I;  yang  tentunya sudah memperoleh ijin dari IAEA.   Benarkah telah terjadi conflict of interest di IAEA di balik pernyataan tersebut?

Pada tanggal 28 Mei 1959, IAEA menandatangani sebuah perjanjian (a some what diabolical agreement) dengan WHO, yang tujuannya membatasi WHO dalam melakukan riset serta publikasi tentang konsekuensi kesehatan akibat dari penggunaan nuklir untuk kepentingan militer maupun sipil.  IAEA  bahkan menghalang-halangi WHO untuk mengeluarkan peringatan bagi penduduk yang terancam kena radiasi.  Dan salah satu bukti dari diterapkannya perjanjian tersebut adalah telah diblokirnya prosiding sebuah konferensi ilmiah yang membahas dampak nuklir terhadap kesehatan, dan disponsori oleh WHO.  

Dr Michel Fernex, mantan dosen Universitas Basel (Swiss) yang bekerja dengan WHO, pada tahun 2004 mengatakan sebagai berikut:

 “Enam tahun yang lalu kami mencoba untuk menyelenggarakan konferensi.  Prosiding tulisan-tulisan ilmiah  tidak pernah dipublikasikan. Hal ini bisa terjadi karena  ada organisasi-organisasi di PBB yang berada di bawah IAEA … Sejak tahun 1986, WHO tidak melakukan studi  apapun tentang  Chernobyl.  Ini sangat disayangkan.  Larangan untuk menerbitkan prosiding oleh WHO ternyata berasal dari IAEA.  IAEA telah memblokir prosiding  tersebut karena kebenaran akan menjadi bencana bagi industri nuklir” (Richard Bramhall dkk,  CERRIE Minority Report 2004, dalam Caldicott, 2006, hal.75).

Perjanjian WHO-IAEA tersebut memuat antara lain:

“Whenever either organization proposes to initiate a programme or activity on a subject in which the other organization has or may have a substantial interest, the first party shall consult the other with a view to adjusting the matter by mutual agreement”.

Persetujuan tersebut juga menyebutkan (Artikel III) tentang penerapan atas apa yang disebut sebagai: “certain limitations for the safeguarding of confidential information”.

Kerahasiaan tersebut telah berakibat berupa dilarangnya penerbitan Prosiding dari Konferensi WHO tentang Chernobyl, yang telah diselenggarakan pada tanggal 23-27 Nopember 1995.   Ada 700 peserta kongres yang masih menunggu diterbitkannya prosiding tersebut karena dijanjikan akan diterbitkan pada bulan Maret 1996. Janji tersebut ternyata tidak ditepati. Sensorsip tersebut diakui oleh Dr. Nakajima, Dirjen WHO  (ketika menjawab pertanyaan dari Swiss Italian TV) dengan alasan karena telah diatur di dalam perjanjian antara WHO dan IAEA.

Lalu pada tanggal 26 April 2007 dikirimkanlah surat  yang berisi Seruan Internasional  agar mengembalikan “kemandirian WHO”, kepada Madam Dr. Chan, Direktor Jenderal WHO, dan di tembuskan kepada menteri-menteri kesehatan dari negara asal para pakar kesehatan yang memprakarsai surat seruan tersebut.  Surat ini diprakarsai oleh 21 orang pakar yang memiliki latar belakang keahlian di bidang kesehatan nuklir, kanker, rektor perguruan tinggi, dan senator, yang berasal dari 11 negara.

Mereka adalah: 

  • Fran Baum, Prof. Dept of Public Health, Flinders Univ. Co-Dir. People’s Health Movement (Australia)
  • Susanna Beretta-Piccoli, Pharmacist, Federal Diploma, Federation of Swiss Pharmacist (Switzerland)
  • Rosalie Bertell, Ph.D, Epidemiologist, Past Pres. Int. Instit. Concern for Public Health, Regent Int. Physicians for Humanitarian Medecine Geneva, International Science Oversight Committee, Ass. of Organic Consumers (USA)
  • Elena.B. Bourlakova, MD. Prof. Semenov Inst. of Clinical Physics, Acad. of Sciences, Moscow. (Russian Fed.)
  • Christelle Braconnot, Nurse, French Diploma (France)
  • Marina Carobbio, MD. Member of Parliament (Switzerland)
  • Blanche Dubois, Nurse, French Diploma (France)
  • Lena-Marie Glaubitz, Medical Student (Germany)
  • Liliane Maury Pasquier, Midwife, Senator (Switzerland)
  • Maria Roth-Bernasconi, Nurse, Member of Parliament (Switzerland)
  • Youri.I. Bandajevsky, MD. Prof, ex-Rector, Faculty of Medicine, Gomel (Belarus)
  • Abraham Behar, MD, Pres. As.Française Médecins Prévention Guerre Nucléaire, Past Pres. IPPNW Europe (France)
  • Chris Busby, Epidemiologist, Scientific Secretary, European Committee on Radiation Risk, (United Kingdom)
  • Denis Fauconnier, MD. General Practitioner, Corsica (France)
  • Michel Fernex, MD, Prof. Emeritus, Faculty of Medicine, Basel, Pres. Enfants Tchernobyl Bélarus (France)
  • Pierre Flor-Henry, MD, Prof, Dir. Psychiatric Services for Adults, Hospital of Alberta (Canada)
  • Claudio Knüesli, MD, Oncologist, Pres. PSR/ IPPNW Switzerland (Switzerland)
  • Andreas Nidecker, MD., Prof. Radiology, Faculty of Medicine, Basel (Switzerland)
  • Claudio Schuftan, MD. Int. Public Health Consultant for WHO, UNICEF, EC. Co-Dir, PHM (Vietnam)
  • Hani Serag,MD, Public Health Researcher, International Coordinator, People’s Health Movement (Egypt)
  • Joël Spiroux, MD, Environmental Health Expert, Union Rég. médecins libéraux, Hte Normandie (France)

 Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengakses ke: http://www.independentwho.info/accueil_EN.php .

WHO harus kembali independen.

Peristiwa dilarangnya penerbitan Prosiding Konferensi tersebut rupanya tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum.  Tidak ada pilihan lain bahwa perjanjian tersebut harus dibatalkan, dan WHO harus kembali independen.  

Sebaliknya, konflik kepentingan yang semakin terungkap lewat pernyataan IAEA bahwa “radiasi di Jepang tidak berbahaya”,  justru akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dunia terhadap lembaga tersebut.   Lebih jauh lagi, dapat menjadi bencana bagi industri nuklir,   hanya karena IAEA  telah menutupi fakta dan kebenaran informasi serta  telah  membungkam WHO.

Tinggalkan komentar

Filed under Nuclear Risks Issues

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s