Praktek Monopoli akan membuat Perusahaan Terlena dan Tidak Effisien: Tanggapan atas Rencana PLN menaikkan TDL bagi Sektor Industri

Tarif Dasar Listrik

Rencana PLN untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL), sebagaimana diberitakan oleh media massa, bagi sektor industri sebesar 30% jelas akan berdampak negatif sangat besar terhadap dunia industri, perdagangan, dan ketenagakerjaan.

Selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PLN menikmati bisnis berupa monopoli penyediaan energi listrik skala nasional.  Monopoli tersebut tidak hanya sebatas pada sektor pembangkit listrik (yang dilakukan oleh PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN) melainkan juga dalam pendistribusian dan penjualannya ke  pelanggan.  Monopoli yang dimilikinya ternyata masih memperoleh tambahan dukungan pemerintah dalam wujud subsidi tarif dan berbagai peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan lain sebagainya.

Bahwa ada tanggapan masyarakat yang menganggap PLN tidak becus dalam mengelola bisnisnya memang dapat dimengerti, karena sebuah perusahaan yang memegang monopoli atas suatu produk atau jasa, akan cenderung mengabaikan pengelolaan yang sifatnya inovatif, kreatif, dan efisien.  Kecenderungan tersebut muncul karena PLN tidak memiliki pesaing/kompetitor.  Manajemen operasional yang tidak efektif dan efisien, baik di tingkat pusat maupun di sektor pembangkitan dan distribusi, akan menyebabkan membengkaknya biaya operasional perusahaan milik negara tersebut.

Sebagai pembanding, PT. Telkom, yang juga merupakan BUMN dalam memonopoli jaringan telepon saluran kabel, menikmati hal yang serupa dengan PLN.  Namun, karena terbukanya ijin bagi sektor swasta untuk mengembangkan bisnis pengoperasioan telpon selular (mobile phones), monopoli tersebut mengalami saingan berat karena meningkatnya jumlah pengguna telepon selular.  PT. Telkom, melalui anak perusahaannya yaitu PT. Telkomsel, t6idak pernah berhenti mengeluarkan kiat-kiat baru dalam menjaring pelanggan baru.  Bahkan ada yang dengan cara menggandeng perusahaan-perusahaan pemegang merk handphone tertentu dan menjualnya dalam wujud paket-paket. Kompetisi ini menguntungkan masyarakat pengguna karena harga menjadi semakin murah. Keuntungan yang dinikmati masyarakat belum termasuk tawaran tarif percakapan yang juga bersaing. Sikap dan langkah bisnis yang kreatif dan inovatif seperti itulah yang seharusnya juga dilakukan oleh  PLN.

Peningkatan kebutuhan energi listrik nasional dan penghitungan TDL  tidaklah lepas dari peningkatan jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, serta tingkat kesejahteraan rakyat yang diukur dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita setiap tahunnya.  Sementara itu,  pertumbuhan kebutuhan energi listrik di sektor swasta/industri juga tidak dapat dianggap konstan, mengingat semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, sebagai  respon positif terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam  sepuluh tahun terakhir ini.

“PLTU Paiton”, yang terletak di pesisir utara Situbondo (Jawa Timur) adalah perusahaan pembangkit listrik yang murni swasta.  Ketika pembangkit tersebut rampung dibangun, tawaran harga energi listrik yang sebesar Rp. 650,-  per kWh dari perusahaan tersebut sempat ditolak PLN karena dianggap mahal; padahal pemerintah ketika itu (masa kepemimpinan Suharto) menganjurkan kepada sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Perusahaan pembangkit listrik swasta tersebut terpaksa menerima harga yang diminta PLN karena tidak ada pilihan lain. Keterpaksaan tersebut tentunya akan memberatkan perusahaan PLTU tersebut karena berakibat pada mundurnya jadwal pelunasan pengembalian pinjaman bank (berikut bunga pinjamannya) untuk investasi pembangunan pembangkit listrik tersebut.  Harga yang ditawarkan sebetulnya cukup reasonable,  karena PLTU Paiton tidak memperoleh subsidi pemerintah.   Ini hanya sebuah contoh di mana monopoli PLN, yang  overhead cost-nya  tinggi, dapat berdampak buruk terhadap sektor swasta yang ingin bekerja sama membantu PLN di dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional yang semakin meningkat.

Idea pembentukan perusahaan BUMN (d.h.i PLN dengan energi listriknya) adalah sebagai perangkat pemerintah di dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyalurkan “kebutuhan pokok”  rakyat Indonesia dengan tarif yang terjangkau, sebagaimana tersirat dalam salah satu pasal dari UUD 1945.  Jadi, pada dasarnya BUMN tidak dibenarkan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya karena adanya “tanggung jawab sosial” untuk turut menyejahterakan rakyat lewat harga yang terjangkau. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah pula untuk menegurnya secara tegas apabila perusahaan tersebut menerapkan manajemen biaya tinggi yang berujung pada kenaikan tarif listrik yang semakin membebani rakyat.  Acungan jempol dan ucapan terima kasih perlu kita sampaikan kepada Pemerintah yang tanggap akan dampak kenaikan TDL terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memutuskan menolak usulan PLN untuk menaikkan TDL.

Kebijakan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang  dilakukan oleh PT. Indonesia Power, seharusnya lebih diprioritaskan ke pembangunan pembangkit listrik tenaga  panas bumi dari pada PLTU Batubara yang sangat pollutif, karena 40% potensi panas bumi dunia berada di wilayah Indonesia. Energi panas bumi merupakan energi terbarukan anugerah Tuhan yang tidak perlu dibeli.  Dan kebijakan tersebut seharusnya sudah sejak dulu dilakukan oleh PLN, tanpa harus menunggu Instruksi Presiden untuk menambah pasokan listrik sebesar 10.000 megawatt yang harus terlaksana  pada tahun 2013. Dalam masalah ini tampak, bahwa PLN lebih memilih “menunggu instruksi” dari pada bersikap kreatif dan inovatif dalam mengantisipasi proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik, sebagaimana telah dijelaskan tadi.

Kompas hari ini (Jum’at, 14 Januari 2011, hal.20) memberitakan hal yang agak mirip dengan kasus antara PLN dengan PLTU Paiton, yaitu soal tawar menawar harga batubara antara PLN (yang memperoleh subsidi dan fasiltas lainnya) dengan pihak swasta (yang tidak memperoleh subsidi) yang menjual batubara. Dalam pemberitaan tersebut PLN menolak menyepakati harga batubara untuk tahun 2011, meskipun volume pasokannya sudah disepakati.  PLN berkeberatan jika harga batubara mengacu pada harga pasar internasional yang sedang melonjak. Di sini juga tampak bahwa manajemen biaya tinggi ternyata sangat sensitif terhadap fluktuasi harga dari bahan baku yang dibutuhkannya.

Penulis yakin, bahwa apabila perusahaan-perusahaan pemasok batubara bagi PLN memperoleh keuntungan yang wajar, mereka akan lebih memprioritaskan produksinya untuk memasok kebutuhan PLTU-PLTU batubara di dalam negeri; karena tidak ada satupun perusahaan swasta yang tidak menyukai pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang sehat dan prospektif.

Tinggalkan komentar

Filed under Power Generation, Energy Efficiency and Policy, Tariffs

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s