Kenaikan Permukaan Laut Mengancam Pemukiman di Pesisir Utara Jawa

Kenaikan Permukaan Laut dan Dampaknya.

Pemanasan global dimulai ketika manusia menemukan mesin-mesin uap  penggerak roda industri di  penghujung tahun 1690-an.   Jumlah mesin-mesin ini berkembang pesat  dengan ditemukannya bahan bakar minyak dan batubara.  Gas karbon dioksida, yang merupakan limbah gas dari proses pemanasan ketel uap mesin ini (untuk menghasilkan energi mekanis), telah menyebabkan semakin tebalnya lapisan gas-gas rumah kaca di lapisan stratosfir.  Akibatnya, sebagian pantulan radiasi cahaya matahari oleh permukaan bumi terperangkap dan  gagal kembali ke angkasa luar.  Suhu bumi pun meningkat, seperti layaknya pada rumah beratap kaca yang ruangan-ruangannya  tetap hangat di siang hari walaupun suhu udara di luar rumah tersebut sangat dingin. Dampak dari pemanasan global tersebut adalah terjadinya perubahan iklim.

Bencana banjir, sebagai dampak dari perubahan iklim, tidak hanya menimbulkan kerusakan dan kerugian terhadap fungsi tanah serta terganggunya aktifitas manusia, tetapi juga telah merusakkan infrastruktur  jalan yang sangat penting bagi kelancaran roda ekonomi dan aktifitas sosial mereka.  Apabila suhu global terus bergerak naik sebesar 0,2°C per dekade (Hansen, Sato, Ruedy, 2006), maka sebelum akhir abad ini daerah-daerah pesisir akan tenggelam oleh naiknya rata-rata permukaan laut akibat mencairnya es dan salju abadi di Greenland, gletsyer, dan salju di Antartika.  Saat ini laju kecepatan pencairan es di Greenland telah sebesar 248 kilometer kubik per tahun, yang berarti akan menaikkan permukaan laut sebesar 0,5 mm per tahun.  Laju kecepatan pencairan tersebut ternyata telah meningkat 250% bila dibandingkan dengan hasil pengamatan pada periode April 2002 – April 2004 (J. Roach, 2006).   Jika seluruh lapisan es di  Greenland mencair, permukaan air laut global akan naik setinggi 7 m.

Nicholas Stern (2007), memprediksi bahwa ketika permukaan laut naik setinggi 1 meter,  tidak kurang dari 200 juta penduduk dunia akan kehilangan rumah tinggalnya.   Seperlima wilayah Bangladesh akan tenggelam.  Itu berarti ada 35 juta penduduk Bangladesh yang harus bermigrasi ke lokasi pemukiman yang lebih tinggi.   Di antara negara-negara kepulauan di dunia, tampaknya kerugian terbesar bakal dialami Indonesia karena memiliki pulau terbanyak (>17.000 pulau), dan dari penduduknya yang berjumlah 243 juta sebagian besar bertempat tinggal di kawasan pesisir.   Indroyono (KOMPAS, 12 Maret 2009, hal.13), Sekretaris Menko Kesra yang juga mantan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP, mengatakan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan kehilangan sekitar 2000 pulau bila tidak ada program mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.  Dalam lima tahun terakhir di Jawa Timur terdapat lima pulau kecil terancam tenggelam akibat naiknya permukaan laut. Sejumlah pulau di Kabupaten Sumenep, Madura, terancam tenggelam.  Pulau-pulau itu adalah P. Gili Pandan, P. Keramat, P. Salarangan, dan P. Mamburit.  Pulau Gresik Putih bahkan telah hilang sejak 2005 (Website Dinas Kehutanan Jabar, 29/4/2009).

Berita terbaru dari Suara Pembaruan (Kamis 13 Januari 2011, hal. 20) menyebutkan, bahwa dua pulau di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu P. Bangkai dan P. Satu tenggelam akibat naiknya air laut. Sementara di P. Enggano, masih di Bengkulu, terjadi penyempitan atas luas daratannya.  Di  Jawa Tengah, desa Bedono, sepertiga wilayahnya tenggelam karena rob (air pasang).  Dusun Senik tenggelam pada tahun 2007 dan dusun Tambaksari tenggelam antara tahun 1999-2000.  Suara Pembaruan juga menyebutkan tentang adanya lima dusun lain yang terancam hal yang sama.

Dampak kenaikan permukaan laut di Indonesia juga terlihat dari meningkatnya intensitas dan frekuensi banjir di kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, dan Jakarta.  Menurut Sartohadi, Ketua Jurusan Geografi UGM, salah satu hasil penelitian di Semarang menunjukkan bahwa saat ini rob di pesisir Laut Jawa telah semakin jauh memasuki daratan, atau maju beberapa kilometer dari garis pantai.   

Usulan Solusi Adaptif dalam Hal Pemukiman.

Di antara penduduk Indonesia yang berjumlah 243 juta jiwa,  kira-kira 65% yang tinggal di daerah pesisir.  Meskipun luas wilayah Indonesia kurang-lebih sama dengan luas wilayah daratan Amerika Serikat, akan tetapi hanya 40% wilayah Indonesia yang berupa daratan. Di wilayah-wilayah yang dihuni oleh 243 juta penduduk ini, telah terjadi tarik menarik kepentingan antara kepentingan untuk memperluas tempat-tempat pemukiman baru dan kepentingan untuk mempertahankan wilayah subur yang selama ini merupakan sawah-sawah garapan.  Luas daerah persawahan di pulau Jawa semakin menyempit akibat  pertumbuhan penduduk maupun perpindahan penduduk dari luar Jawa karena semakin sulitnya mencari lowongan  kerja di daerah asalnya.

Jelas, bahwa kenaikan permukaan laut akan mempersempit luas daratan, dan hal ini berdampak langsung pada daerah-daerah pemukiman yang sebagian besar justru berada di wilayah pesisir.  Konsep lama tentang bangunan rumah tinggal, yang tinggi lantainya hanya beberapa centimeter dari pekarangan rumah, tidak lagi cocok dengan kondisi meningkatnya permukaan laut. Pemerintah perlu mempertimbangkan dan menyarankan agar rumah tinggal di kawasan pesisir berbentuk rumah panggung.  Sebagai ganti jalan-jalan  penghubung antar wilayah pemukiman di pantai, kita dapat kembangkan sistem kanalisasi. Kombinasi antara infrastruktur  jalan dan kanal akan mendukung tetap lancarnya aktifitas masyarakat.   Sistem kanal ini juga membuat perahu-perahu dapat diparkir di dekat rumah kediaman nelayan-nelayan pemiliknya.  Melalui penerapan konsep ini, kondisi pasang surut laut maupun naiknya permukaan laut tidak lagi berpengaruh terhadap daerah pemukiman yang berbentuk rumah-rumah panggung.  Konsep rumah panggung juga cocok bagi daerah pemukiman yang menjadi pelanggan banjir, walaupun letaknya cukup jauh dari sungai-sungai yang  menimbulkan banjir tersebut.  Pembuatan kolam-kolam penadah luapan banjir perlu dipertimbangkan, namun harus didahului dengan kajian mengenai dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Pembangunan perumahan ke depan tidak boleh  hanya berlantai satu.  Bangunan perumahan, baik di pesisir maupun yang di pedalaman, harus berbentuk  rumah-rumah susun atau bangunan bertingkat. Tanpa adanya kebijakan rumah susun tersebut, luas lahan-lahan pertanian akan semakin sempit dan lambat laun dapat melemahkan ketahanan pangan nasional.   Dengan pembangunan perumahan secara vertikal,  pemanfaatan lahan menjadi semakin efisien,  sehingga masih cukup tersedia lahan untuk tempat resapan air, serta pengadaan hutan-hutan buatan sebagai sumber oksigen bagi penghuni di sekitarnya serta sekaligus sebagai penyerap gas karbon dioksida yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor.

Mengajak masyarakat untuk meninggalkan pola pikir lama — yaitu tinggal di rumah berlantai satu yang memiliki pekarangan — dan mengajak mereka untuk  tinggal di rumah susun atau bangunan bertingkat  tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Demikian juga ketika mengajak mereka yang tinggal di kawasan yang menjadi pelanggan banjir tahunan untu berpindah;  banyak yang menolak walaupun telah disediakan rumah susun yang letaknya tidak jauh dari rumahnya.  Tinggal di kawasan yang sangat padat penghuni, di samping tidak sehat juga rawan dengan risiko  kebakaran yang akan menghanguskan semua harta miliknya.  Tetapi ternyata juga tidak mudah untuk mengajak mereka berpindah ke lokasi yang lebih layak huni.

Serupa dengan contoh-contoh tadi, ternyata proses adaptasi terhadap perubahan iklim juga menuntut perubahan pola pikir, kebiasaan sehari-hari, serta gaya hidup yang sudah puluhan tahun dijalaninya, baik secara  individu maupun secara berkelompok.  Untuk itu diperlukan kesabaran di dalam memberikan penyuluhan,  disertai penjelasan yang rasional bahwa menempati rumah yang bebas banjir akan membuat seluruh anggota keluarga hidup lebih aman, nyaman, sehat, dan sejahtera.

Catatan: Merupakan bagian dari makalah berjudul “Pemanasan Global, Dampak, dan Adaptasinya” yang    telah disampaikan         pada seminar  dalam rangka program kerja “Tahun Lingkungan” di GKPS Cikoko, 24 Oktober 2010. Tulisan ini  juga telah disempurnakan dengan data terbaru.

Tinggalkan komentar

Filed under Climate Change, Global Warming, Adaptations and Mitigations, Sustainable Development, The Economics of Climate Change

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s