Pembangunan Berkelanjutan dan Visi Indonesia 2030

Kata berkelanjutan, atau sustainable,  mulai populer di akhir abad ke-18 ketika para penebang hutan di Eropa mulai menyadari akan perlunya menanam benih-benih pohon sebagai pengganti pohon-pohon yang mereka tebangi.  Kesadaran ini berlanjut dengan mengadakan riset tentang bagaimana menghijaukan kembali lahan bekas hutan tersebut secara efektif serta mengembangkan bibit-bibit yang lebih unggul demi kelestarian hutan dan bisnis kayu.  Belakangan ini, terminologi “pembangunan berkelanjutan”  lebih terfokus pada upaya meningkatkan kualitas hidup dimana manusia merupakan sentral pembahasannya.  Kata “berkelanjutan” kemudian dikemas menjadi sebuah idea yang akan mengantar kita untuk tinggal di rumah kediaman yang nyaman,  bekerja di lingkungan kerja yang lebih baik, serta hidup lebih sejahtera.

Adalah tidak mudah merumuskan definisi pembangunan berkelanjutan karena akan mempunyai pengertian yang berbeda bagi setiap orang di waktu yang berbeda, serta pada fokus yang berbeda; sebagaimana kata “demokrasi”, dimana tidak ada dua orang yang memahaminya dengan cara yang sama. Definisi tersebut memerlukan sebuah holism yang seringkali hilang maknanya ketika kita mengartikannya demi kepentingan pribadi, di sini dan saat ini.  Sebagian orang berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilakukan apabila negara berada di dalam alam demokrasi, sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu hanya dapat dijalankan di bawah kondisi pemerintahan yang kuat dan sangat berwibawa.

Melalui tulisan ini penulis menawarkan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai: “pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini, namun tidak mengganggu kebutuhan generasi masa mendatang”. Ini berarti bahwa harus ada batasan ekologikal terhadap pertumbuhan ekonomi masa kini, yang belakangan ini hampir menyentuh batasan tersebut.  Di sisi lain, ada batasan yang bersifat politis dan moral yang selalu mengingatkan kita untuk harus menjaga pertumbuhan ekonomi global. William Lafferty (1996) mengedepankan dua landasan bagi sebuah keberlanjutan yaitu: realism dan consensualismRealism dalam konteks ini adalah berupa seruan akan moralitas yang lebih berlandaskan alamiah dari pada hukum buatan manusia.  Lewat argumentasi inilah kita memperoleh pemahaman tentang bagaimana dunia nyata menunjukkan apa yang benar dan apa yang salah.  Lafferty mengingatkan kita akan banyaknya bukti dan alasan dari segi ilmu-ilmu alamiah yang menjadi pendorong kepedulian akan lingkungan secara global.  Landasan kedua agak berbeda. Disini kebenaran moral dari consensualism bergantung kepada kesepakatan, bukan kepada kebenaran ilmiah.

Deklarasi Rio dalam Konteks Lokal.

Adalah cukup jelas bahwa dari kepedulian tersebut kemudian memunculkan kesepakatan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan yang diterima secara internasional lewat Deklarasi Rio de Janeiro dan turunannya, antara lain Agenda 21 dan Konvensi-Konvensi Tentang Perubahan Iklim (IPCC) dan keanekaragaman hayati.  Pasal 28 dari Agenda 21 menekankan akan pentingnya partisipasi lokal, termasuk sosial, di dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam kaitannya dengan kondisi alam kita belakangan ini dimana keteraturan iklim, yang beberapa puluh tahun yang lalu masih kita nikmati, kini telah berganti dengan rentetan bencana banjir, hujan badai, serta kemarau yang panjang.  Bencana-bencana tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, termasuk meruntuhkan sistem ketahanan pangan kita secara nasional. Semua ini semakin diperparah oleh terjadinya berbagai bencana gempa bumi.  Jika semua ini kita biarkan tetap berlangsung tanpa upaya mengakhirinya, maka sama saja dengan meninggalkan warisan berupa  alam dan lingkungan yang sangat buruk bagi generasi mendatang.  Kita tidak dapat menyalahkan negara lain karena adanya perubahan iklim ini karena tidak sedikit andil kita dalam wujud emisi gas  karbon ke atmosfir, yang telah menimbulkan kenaikan suhu udara di atas wilayah kita sendiri (efek rumah kaca). Adalah lebih baik berbenah diri dari pada menyalahkan orang lain. Secara global Indonesia menempati urutan ke 16 di dalam andilnya mengotori udara.  Penyebabnya antara lain gas buang kendaraan bermotor, asap pembangkit-pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan batubara, serta pembakaran hutan untuk membuka perkebunan baru.

Visi Indonesia 2030.

Visi Indonesia dalam menuju tahun 2030 hendaknya jangan hanya ditekankan pada aspek ekonomi dan sosial saja.  Aspek pembangunan berkelanjutan justru lebih tepat untuk dijadikan landasan utama di dalam penyusunan visi nasional tersebut.  Dengan mengabaikan aspek ini maka semua program kerja yang dilakukan hanya akan berorientasi kepada tercapainya kesejahteraan yang temporer sifatnya, bukan yang berlangsung terus-menerus.  Sebaliknya, apabila visi tersebut sangat menekankan kepada pentingnya pembangunan berkelanjutan di dalam berbagai aspek, maka visi tersebut akan menggerakkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk membuat Indonesia lebih sejahtera melalui peningkatan ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia 2030, kita sudah harus menyiapkan berbagai perangkat hukum dan kebijakan pemerintah sejak sekarang.  Antonia Layard (2001) menyebutkan tiga elemen dasar yang harus diperhatikan di dalam menyusun kerangka hukum dari pembangunan berkelanjutan, yaitu: pertama, adanya pengakuan bahwa pembangunan berkelanjutan harus seimbang untuk berbagai concerns, khususnya faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan.  Kedua, berfokus kepada keadilan, baik antar generasi maupun di dalam generasi itu sendiri. Ketiga, turut berperannya kearifan lokal, antara lain: (a) lebih baik mencegah dari pada mengobati, (b) si perusak harus dikenai denda dan korban perusakan harus diperbaiki, dan lain sebagainya.

Di dalam kondisi nasional yang masih penuh keprihatinan ini pemerintah hendaknya tidak menunda perumusan Visi Indonesia, karena lewat visi inilah seluruh kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan moral bangsa, diarahkan.  Ada baiknya tugas penyusunan konsep visi tersebut dipercayakan kepada para anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang belum lama ini telah dilantik.

Catatan: Dimuat dalam SUARA PEMBARUAN, 1 Mei 2007, hal. 5.

Tinggalkan komentar

Filed under The Economics of Climate Change

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s