EFISIENSI ENERGI: Standar Energi Minimal

ENERGY EFFICIENCY: Minimum Energy (Performance) Standard

 

JAKARTA, KOMPAS  — Pemerintah akan memberlakukan Standar Performansi Energi Minimal (MEPS) pada semua produk yang menggunakan listrik.  Penetapan standar ini akan diikuti pelabelan produk yang menunjukkan tingkat konsumsi energinya.

“Dengan adanya standar ini, produk yang tak memenuhi standar minimum tidak dapat lolos untuk diproduksi,” kata Herman Darnel Ibrahim dari Dewan Energi Nasional pada diskusi yang diadakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Jum’at (4/1).

Penetapan standar ini melibatkan sejumlah instansi, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Standarisasi Nasional.  Adapun pengawasannya di industri akan dilakukan Sucofindo.

Dengan pelabelan, konsumen dapat memilih produk yang hemat energi.  Aplikasi standar dan pelabelan ini akan meluas, misalnya pada lampu pijar, televisi, kipas angin, pendingin ruangan, kulkas, mesin cuci, dan pompa listrik.

Standard dan pelabelan produk yang menggunakan listrik itu terkait dengan upaya mendorong gaya hidup hemat energi dan ramah lingkungan.

Insentif fiskal

Terkait dengan upaya mendorong industri ramah lingkungan, pemerintah diharapkan menyediakan insentif fiskal.  Misalnya dalam penggunaan kendaraan bermotor yang lebih bersih dan efisien konsumsi energinya.

Pemberian insentif ini dikaitkan dengan tingkat produksi di industri, misalnya dalam satuan ton produksi baja, per barrel minyak, per ton produksi gula, dan per  ton produksi semen.

Selain itu, lanjut Herman, perlu penyediaan insentif fiskal untuk retrofit system produksi di industri dengan sistem, yang menggunakan energi secara intensif. Insentif yang diberikan meliputi pemberian pinjaman.

Herliyani Suharta dari Pusat Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengungkapkan sulitnya mendapat insentif dalam pengembangan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.

Menurut Herman, yang juga Wakil Ketua Dewan Pakar METI, ada porto folio lain untuk menerapkan energi bersih, yaitu menggunakan sumber energi rendah karbon seperti tenaga air, panas bumi, surya, angin, laut, dan nuklir.

Selain itu digunakan teknologi yang efisien menggunakan sumber energi fosil, seperti pembangkit listrik siklus gabungan, kogenerasi, dan ketel uap super kritis.  Sistem pembangkit modern ini selain ramah lingkungan juga lebih efisien hingga 10 persen dalam penggunaan energi.

Skema karbon

Efisiensi energi  tak hanya didorong melalui pemberian insentif fiskal dan pajak, tetapi juga klaim meredam emisi karbon melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM).

Menurut Koordinator Carbon Mechanism Division Dewan Nasional Perubahan Iklim Dicky Edwin Hindarto, sedang disusun Skema Karbon Nusantara. Skema ini memungkinkan subsidi silang pembangkit listrik fosil dan nonfosil. (YUN)

Sumber: Kompas,  Sabtu,  5 Januari 2013, hal. 14.

 

Komentar:

Rencana pemerintah untuk memberlakukan Standar Performansi Energi Minimal pada semua produk yang menggunakan listrik perlu disambut baik.  Rencana ini tidak hanya memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam pelabelan yang sudah banyak berlaku secara internasional, tetapi juga sekaligus menyiapkan produk-produk domestik  agar siap sebagai komoditi ekspor.  

Perlu diingat bahwa jumlah penduduk Indonesia, yang saat ini mencapai 235 juta orang, agar lebih berhemat dalam mengkonsumsi energi listriknya. Elastisitas energi nasional yang berada di antara 1,04-1,35 menunjukkan bahwa kita masih tergolong boros dalam penggunaan energi.  Elastisitas energi adalah perubahan persentase konsumsi energi untuk mencapai satu persen perubahan GDP secara nasional. Idealnya, elastisitas energi harus lebih rendah dari 1,0 .  Penambahan jumlah pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik tanpa melakukan efisiensi di tingkat konsumen, distribusi, dan pembangkitannya, akan membuat pemerintah tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membangun pembangkit-pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di pulau-pulau besar di Indonesia karena pulau-pulau tersebut memiliki sungai-sungai dengan debit air yang besar pula.  Interkoneksi jaringan listrik antar pulau-pulau penghasil listrik dengan pulau-pulau yang merupakan sentral industri dan pemukiman padat, seperti pulau Jawa, perlu segera dibangun secara kabel laut.

Rencana pemerintah dalam pelabelan ini perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, di samping mewajibkannya bagi kalangan industri pengguna energi lisrik. Sosialisasi tersebut juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan kalangan perguruan tinggi, khususnya dalam sosialisasi pada dosen, karyawan, dan mahasiswanya.  Jumlah perguruan tinggi di Indonesia lebih dari 2000, dan setiap mahasiswa yang memperoleh pemahaman lewat sosialisasi tersebut akan berimbas kepada keluarganya.  Pemahaman mereka tentang perlunya berhemat dalam penggunaan energi listrik dan pemilihan produk yang hemat listrik serta ramah lingkungan, akan sangat besar pengaruhnya dalam menurunkan konsumsi listrik secara nasional.  Demikian juga dengan penyebaran brosur dan pamflet di tempat-tempat publik, seperti di kompleks pertokoan, stasiun, shopping mall.

Harus diakui bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian insentif fiskal bagi sektor perdagangan alat-alat yang berbasis energi terbarukan, belum dilakukan.  Sebagai contoh, pajak impor panel sel matahari (PV cells) masih cukup mahal sehingga tidak terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah.  Jika komponen yang masih diimpor tersebut dibebaskan dari pajak impor, maka harganya akan terjangkau masyarakat, mengingat komponen-komponen pendukungnya, antara lain baterei, voltage cotroller, rectifier, dan inverter sudah diproduksi di dalam negeri.

Insentif fiskal juga harus dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang memperoduksi sendiri alat-alat berbasis energi terbarukan, antara lain turbin air, industri pembuat baterei yang rechargeable, lampu LED yang terbukti sangat hemat listrik, termasuk bagi perusahaan  yang memperoduksi secara lengkap seperti sepeda motor dan mobil yang digerakkan oleh energi listrik.

Pengusaha tambak udang atau ikan bandeng, yang letaknya berdekatan dengan PLTU, perlu didorong agar melakukan diversifikasi bisnisnya dengan memanfaatkan sebagian dari lahannya untuk “menambak” algae, atau ganggang laut. Ganggang tersebut sangat membutuhkan CO2 untuk berkembang biak, di samping kebutuhannya akan cahaya matahari. Konsumsi gas karbon dioksida tersebut dapat diperoleh dari PLTU secara pipanisasi, karena CO2 merupakan gas buang dari pembakaran boilernya. Inisiatif untuk kerja sama ini dapat dilakukan oleh pihak PLTU karena pembangkit listriknya akan meningkat statusnya menjadi “carbon free power plants“. Kerja sama ini akan menguntungkan kedua belah pihak, karena itu berarti PLTU akan berkurang banyak emisi karbonnya, dan sebaliknya, petambak ganggang memperoleh pasokan gas karbon dioksida untuk konsumsi bagi ganggangnya (secara fotosintesa).  Perlu diketahui bahwa hasil panen ganggang adalah berupa minyak/lemak nabati karena kandungan lemaknya (lipid) dapat mencapai 70% dari berat keringnya.  Lemak ganggang merupakan bahan baku bagi BBM Nabati dan produk-produk makanan, minyak goreng, maupun detergen,  yang selama ini hanya menggantungkan bahan bakunya dari kelapa sawit dan kopra.

Ajakan untuk memanfaatkan perdagangan karbon melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) belum disosialisasikan secara maksimal. Pemerintah seyogyanya memberikan contoh kongkrit dalam perdagangan tersebut lewat perdagangan karbon antara perusahaan-perusahaan BUMN dengan kalangan industri di negara maju. Kita harus mencontoh strategi pemerintah negara China dan India yang mampu mengiklankannya secara internasional dengan menarik, sehinggan tawaran tersebut tampak bagai “low hanging fruits” (mudah dipetik) dari sisi kalangan industri di negara-negara industri dalam melakukan carbon trading dengan perusahaan-perusahaan “rendah karbon” di kedua negara tersebut.

Leave a comment

Filed under Bio-fuels from Algae, Carbon Mitigation, CCS, Coal Fired Power Plants, Energy, Energy Savings, Minimum Energy Performance Standard, Renewable Energy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s